KABARBURSA.COM - Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai pernyataan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang meminta agar partai politik tidak memanfaatkan menteri untuk mencari uang dari APBN merupakan suatu angin segar.
Didik pun mengajak kepada para intelektual harus turut mengawal pernyataan Prabowo tersebut.
"Para intelektual harus ikut mengawalnya,” tegas Didik di acara diskusi bertajuk 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN?', Rabu, 16 Oktober 2024.
Didik menjelaskan bahwa koalisi besar sering kali dianggap memberi ruang bagi partai politik untuk mengamankan posisi strategis di pemerintahan, yang berpotensi membuka peluang terjadinya tindakan "bermain-main" dengan APBN.
Di kesempatan yang sama, akademisi Universitas Paramadina Septa Dinata berpendapat sumber pembiayaan partai yang dibebankan kepada para menteri menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi tersebut, terutama mengingat tingginya biaya pemilu di Indonesia.
"Bahkan yang terlihat sejak kemarin adalah sebuah (pemerintahan Prabowo-Gibran) adalah kabinet koalisi yang super gemuk. Jika dibandingkan dengan negara-negara besar, maka Indonesia akan mencetak sejarah karena menyusun kabinet terbesar di dunia,” ujarnya.
Karena itu, Ia sependapat dengan Didik bahwa pidato Prabowo yang menegaskan agar menteri tidak bermain-main dengan APBN merupakan angin segar yang mencerminkan keinginan menciptakan pemerintahan yang bersih. Namun, ia juga menyoroti adanya tanda-tanda kontraproduktif yang mulai terlihat.
Ia melihat, mereka yang dipanggil Prabowo ke kediaman pribadi Prabowo mayoritas berlatar belakang partai politik. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun untuk mengamankan kemenangan dalam pemilu.
"Terbukti, setelah pemilu, pemerintah mengakomodasi pihak-pihak yang sebelumnya berada di luar koalisinya," kata Septa.
Dia membeberkan, bahwa sejak Reformasi 98, mayoritas menteri yang terlibat korupsi adalah kader partai. Menurut dia, masalah utamanya terletak pada desain politik kelembagaan di Indonesia. Ketika menteri berasal dari partai politik, maka menjaga independensi mereka dari pengaruh yang lebih besar akan menjadi sulit.
“Jadi masalahnya memang lebih banyak pada desain politik kelembagaan kita. Itulah akar masalah utamanya. Ketika para menteri yang berlatar belakang partai, maka independensi akan sulit dijaga dari kekuatan yang lebih besar,“ tuturnya.
Untuk mengantisipasi kebocoran anggaran dan mencegah para menteri bermain-main dengan APBN, Septa mengusulkan agar KPK diperkuat kembali.
Menurutnya, KPK perlu diberdayakan untuk membantu presiden dalam memastikan bahwa kabinet bekerja sesuai dengan amanat konstitusi.
Selain itu, ia juga mengusulkan pembentukan unit khusus di bawah kantor presiden yang bertugas mengukur kinerja kementerian/lembaga/badan dari segi keuangan maupun kebijakan, serta berperan sebagai penengah jika terjadi perselisihan atau tumpang tindih kewenangan.
Katanya, jika sinyal antikorupsi dari presiden kuat, maka hal itu akan berpengaruh ke seluruh lapisan pemerintahan.
"Jika sinyal antikorupsi dari presiden kuat, maka akan berpengaruh ke bawah," pungkasnya.
Kabinet Gemuk Bebani APBN
Analis Komunikasi Politk, Hendri Satrio menilai, kabinet gemuk di era kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jelas akan membebani APBN.
Diketahui, Prabowo sendiri sebelumnya telah memanggil sebanyak 107 calon anggota kabinet. Adapun rinciannya, 49 calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan calon kepala badan. Hendri menilai, APBN akan terbebani mengingat banyaknya anggota kabinet dengan beberapa kementerian yang dipecah.
“APBN kita pasti akan, walaupun tidak akan, misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan kemudian mengambil uang dari APBN, tapi kabinet gemuk ini sudah jelas membebani negara,” kata Hendri kepada Kabar Bursa, Kamis, 17 Oktober 2024.
“Bukan saja dari sisi nomenklatur belanja pegawai, tapi juga belanja infrastrukturnya, termasuk gedung dan lain-lain,” lanjutnya.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun menilai, kabinet Prabowo menjadi gemuk karena harus memenuhi keinginan orang-orang yang telah berjasa ikut membantu memenangkannya di Pilpres 2024 kemarin. Sehingga, kata Hensat, Prabowo pun harus merubah nomenklatur kementerian dan akhirnya membentuk kabinet yang berpotensi akan membebani negara.
“Itu sebuah fenomena yang harus kita terima, jadi ini mungkin adalah kemenangan elektoral pertama yang kemudian berpotensi membebani APBN,” jelasnya.
Di sisi lain, Hendri tak memungkiri bahwa kabinet yang akan menjalankan pemerintahan nantinya tak berbeda jauh dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, hal itu ditunjukkan dari 17 menteri era Jokowi yang dipanggil oleh Prabowo untuk mengisi kembali kursi di kabinet. Menurutnya, ini memperlihatkan bahwa Jokowi mewariskan banyaknya utang dan program-programnya kepada Prabowo.
“Menurut saya Pak Prabowo mungkin kalau dengan komposisi kabinet seperti yang kemarin kita lihat, maka akan meneruskan cara-cara rezim hutangnya Pak Jokowi itu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, program-program atau proyek-proyeknya,” katanya.
Menurutnya, kecenderungan Prabowo saat ini untuk melakukan pelantikan. Setelahnya, kata Hensat, Prabowo baru akan melakukan gerakan politik yang menunjukkan dirinya sebagai pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat.
Meski begitu, dia mengaku tetap optimis dan memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintah serta kabinetnya. “Saya katakan ya, memang kita harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk mengandalkan pemerintahannya dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo memimpin kabinet,” pungkasnya. (*)