Prediksi Kabinet Zaken Prabowo, Eks Ajudan Soeharto Masuk Radar?

KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan tengah merancang susunan kabinet untuk pemerintahannya mulai 20 Oktober 2024. Sejumlah nama juga sudah beredar untuk mengisi jabatan strategis tersebut.

Melihat langkah tersebut, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati memprediksi bahwa Prabowo akan menggodok nama-nama tepat untuk membentuk kabinet zaken. Kriterianya adalah sosok yang memiliki profesionalisme dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Profesional, cinta Tanah Air, NKRI, memahami tupoksi (tugas pokok dan fungsi) departemen yang dipimpin. Zaken kabinet itu terdiri atas ahli meskipun diusulkan parpol (partai politik), tetapi harus ahli di bidangnya," ujar Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, saat dihubungi oleh Kabarbursa.com, Kamis, 3 Oktober 2024.

Nuning menambahkan, kabinet zaken ini merupakan salah satu model pemerintahan yang banyak diapresiasi. Alasannya, bentuk ini memiliki fokus bukan semata-mata pada kepentingan politik, tetapi lebih kepada keahlian teknis dan profesionalitas dari tiap anggota kabinet. 

"Dengan demikian, pemerintah Prabowo diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan memberikan hasil yang nyata bagi rakyat," sambungnya.

Nuning juga menambahkan, meski calon menteri diusulkan oleh partai politik, tetap ada penekanan bahwa figur yang diajukan harus memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap kementerian dikelola oleh individu yang kompeten dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, Nuning juga menyoroti kementerian yang saat ini dipimpin oleh Prabowo, yaitu Kementerian Pertahanan. Ia berpendapat, calon pengganti Ketua Umum Partai Gerindra itu idealnya adalah seseorang yang tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang pertahanan, tetapi juga memahami secara langsung pemikiran dan kebiasaan kerja Prabowo.

Sosok tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan dalam kebijakan pertahanan. Khususnya dalam hal modernisasi alutsista atau alat utama sistem senjata, yang menjadi salah satu fokus utama selama masa kepemimpinan Prabowo.

"Tentu kalo dari sisi Pak Prabowo penggantinya orang yang mengenal pemikiran dan kebiasaan Prabowo," jelasnya.

Nuning pun menyoroti sosok yang ideal untuk menjabat sebagai menteri pertahanan adalah Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menilai Sjafrie mampu menguasai masalah di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya rasa Pak Sjafrie tepat, waktu saya masih sebagai anggota komisi 1 DPR 2009-2014 beliau Wamenhan, menguasai masalah," tambahnya.

Menurut Nuning, banyak pihak berharap agar ada tolok ukur yang lebih jelas dan terukur dalam menilai calon Panglima TNI dan Kepala Staf TNI. Karier dan pengalaman calon-calon tersebut harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar kedekatan dengan Presiden atau faktor politis semata. 

Para calon pemimpin TNI diharapkan memiliki rekam jejak profesional yang kuat, serta kemampuan untuk membawa institusi TNI terus beradaptasi dengan tantangan keamanan modern. "Ke depan harus ada tolok ukur yang lebih tepat karier dan pengalaman calon Panglima TNI dan Kastaf TNI bukan karena kedekatan dengan presiden saja," tutupnya.

Siapa Sosok Sjafrie Sjamsoeddin?

Sjafrie Sjamsoeddin merupakan pensiunan jendral bintang tiga yang ternyata sahabat Prabowo saat aktif menjadi perwira Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) 1974. Keduanya merupakan kawasan seangkatan di Angkatan Darat (AD).

Karier militernya dimulai di lingkungan Baret Merah atau Kopassus dengan berbagai jabatan, antara lain sebagai Danton Grup I, Danki II Grup I, Pa Intel Grup I, Dan Satlak Pengawal Pribadi Presiden RI, Wadan Yon Grup I, Danyon I Grup I, dan Waasops Dan Kopassus (1975-1991).

Selain itu, ia juga pernah bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto dalam kunjungan resmi ke luar negeri.

Selanjutnya, mulai 1 September 1991, Sjafrie menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi Komandan Kopassus hingga 2 Juni 1993, sebelum kemudian menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden. Sjafrie pernah menggeluti ilmu bidang bisnis dan merai gelar MBA pada tahun 1993.

Pada awal Maret 1995, Sjafrie diangkat sebagai Komandan Korem (Danrem) 061 Suryakencana di Bogor. Kurang dari setahun kemudian, tepatnya pada 1 Februari 1996, ia menjabat sebagai Kepala Staf Garnisun (Kasgar) I Ibu Kota dengan pangkat brigadir jenderal.

Pada Agustus 1996, Sjafrie dipercaya menjadi Kepala Staf Kodam Jaya, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Mayjen Susilo Bambang Yudhoyono.

Sjafrie pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Korsahli) TNI pada tahun 2001. Setahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI, menggantikan Marsekal Muda Graito Usodo pada tahun 2002.

Pada tahun 2005, Sjafrie diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Namun, pelantikan tersebut diwarnai oleh aksi demonstrasi dari puluhan korban pelanggaran hak asasi manusia, yang memprotes pengangkatannya karena dugaan keterlibatan Sjafrie dalam kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, seperti dilaporkan oleh Harian Kompas pada 16 April 2005.

Pada 2010, Sjafrie dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, mendampingi Purnomo Yusgiantoro yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Lanjutnya, saat menelisik harta kekayaan yang dimiliki Sjafrie dilansir dari laman e-LHKPN Kamis 3 Oktober 2024, Sjafrie Sjamsoeddin melaporkan harta kekayaanya terakhir pada 1 Mei 2014 saat dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan).

Berdasarkan harta laporannya, Sjafrie memiliki total harta kekayaan sebesar Rp23.677.700.644 atau Rp23,67 miliar. (*)