KABARBURSA.COM - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah bersiap meluncurkan program ambisius, yaitu pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Inisiatif ini diharapkan mampu mengangkat harapan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap hunian yang layak.
Dengan alokasi dana yang mencapai ratusan triliun rupiah, proyek ini bertujuan untuk menggairahkan sektor riil dan pada gilirannya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Lebih penting lagi, program ini menawarkan kesempatan bagi banyak orang untuk memiliki rumah yang memenuhi standar.
Berdasarkan peta jalan yang disusun oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, pemerintah menargetkan penyediaan satu juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di area perkotaan dan dua juta unit di pedesaan.
Menurut kajian yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, nilai rata-rata rumah subsidi di perkotaan diperkirakan mencapai Rp200 juta, sementara di pedesaan berkisar antara Rp75 juta hingga Rp100 juta. Jika program ini berjalan sesuai rencana, diperkirakan volume transaksi dapat mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun, ini merupakan angka minimum yang dapat bervariasi tergantung pada harga jual di masing-masing daerah.
Dana yang besar ini diharapkan akan mengalir kepada para pengembang, khususnya pengembang kecil dan menengah yang fokus membangun hunian yang layak bagi MBR di pedesaan.
Pembangunan rumah di kawasan kota dan desa tidak hanya akan memberikan manfaat langsung kepada penghuni, tetapi juga akan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan di sekitarnya.
Menurut analisis tim BTN, proyek perumahan ini diperkirakan akan memberikan efek pengganda yang berdampak pada 183 subsektor usaha lainnya. Ini mencakup sektor hulu seperti produsen semen dan batu bata, hingga sektor hilir seperti toko bangunan dan penyedia layanan konstruksi.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P Napitupulu, menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini.
Dengan pengalaman sebelumnya dalam mendukung Program Sejuta Rumah selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, BTN kini berencana mengambil peran yang lebih besar dalam penyediaan rumah.
“Saat ini, BTN telah menguasai lebih dari 80 persen pasar KPR subsidi, dengan angka antara 300.000 hingga 400.000 unit KPR per tahun,” kata Nixon dalam siaran persnya, Senin, 21 Oktober 2024.
Dalam aspek pendanaan, BTN bersiap mencari sumber dari dalam dan luar negeri, termasuk mendorong sekuritisasi aset KPR. Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana murah dalam jangka panjang.
“BTN siap mendukung dari sisi penyediaan dengan memberikan pendanaan kepada pengembang melalui kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal. Ini sudah menjadi bagian dari aktivitas kami,” ujar Nixon.
Skema subsidi KPR yang diusulkan BTN untuk pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Kata Nixon, semua sumber dana untuk skema ini akan berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), yang mencakup kontribusi dari pemerintah pusat dan daerah, serta sumber dana lainnya.
Subsidi angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan penghasilan maksimal Rp3,1 juta. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan.
Sementara itu, subsidi selisih bunga menyasar MBR dengan penghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam kategori ini, jenis pembiayaan yang ditawarkan mencakup KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.
Terakhir, Subsidi Premi Asuransi akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan menengah (MBT), yakni mereka yang memiliki pendapatan lebih dari Rp8 juta. MBR juga dapat memanfaatkan subsidi ini untuk premi asuransi KPR yang mereka ajukan.
REI Siap Dukung Program 3 Juta Rumah
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyambut baik program tersebut, dan menyebutnya sebagai loncatan besar bagi industri perumahan nasional di masa depan.
“Kami dari REI mendukung penuh program mulia ini yang sejalan dengan upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia,” kata Joko di Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.
Saat ini, Indonesia menghadapi backlog perumahan sebesar 12,7 juta unit, angka yang tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir. Joko menekankan bahwa sektor properti memiliki peran penting dalam ekonomi nasional, dengan kontribusi 14 persen terhadap PDB, menyumbang 9 persen ke APBN, serta menciptakan lapangan kerja bagi 14-17 juta orang.
Selain itu, sektor properti juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan stunting, yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Karena terhubung dengan 185 industri lainnya, sektor ini diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi nasional. (*)