KABARBURSA.COM - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya sektor perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut dia, berkaca dari pengalaman beberapa negara di dunia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan China menunjukkan bahwa sektor perumahan memainkan peran vital dalam menggerakkan roda ekonomi.
"Di China saya hitung selama 35 tahun tidak henti-hentinya melakukan pembangunan hingga 2017 dimana 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut," kata Hashim usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin 28 Oktober 2024.
Lalu dia memperkirakan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah akan membutuhkan sekitar tiga juta ton besi baja, dan diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha dalam negeri untuk mendirikan pabrik-pabrik besi baja.
"Ini seharusnya mendorong pengusaha kita membangun pabrik-pabrik besi baja," ujar Hashim.
Tak hanya itu, program pembangunan rumah juga membutuhkan bahan-bahan lainnya seperti aluminium, kayu, hingga infrastruktur telekomunikasi. Hashim menegaskan, seluruhnya itu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Karena itu tadi saya sampaikan kepada Kementerian Perumahan, ini suatu kementerian strategis," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.
Lanjut Hashim, penting bagi pemerintah untuk melihat sektor perumahan sebagai elemen strategis dalam pemerataan ekonomi.
Ia bahkan mengusulkan agar dibuat program secara besar-besaran untuk membangun perumahan di pedesaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Kami ingin membangun negeri ini untuk rakyat sebanyak-banyaknya, bukan hanya untuk segelintir kalangan," ucapnya.
Menurut Hashim, dengan meningkatkan program perumahan yang merata, Indonesia dapat mengangkat 4,4 juta keluarga dari garis kemiskinan.
Kata Hashim lagi, bahwa program dua juta unit perumahan setiap tahun di pedesaan diharapkan dapat memberikan aset berharga bagi jutaan rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah dan tanah layak huni. Dia menyebut, program pembangunan 3 juta rumah ini selaras dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam mengentaskan kemiskinan.
"2 juta program setiap tahun di pedesaan dan 1 juta di perkotaan akan memberikan suatu harta bagi jutaan rakyat kita yang belum memiliki harta berupa rumah tanah rumah layak huni," jelas dia.
Hashim pun mengingatkan bahwa berdasarkan arahan Prabowo, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman fokus menyediakan papan (rumah) bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara kementerian lainnya berperan dalam menyediakan kebutuhan sandang dan pangan.
"ini arahnya Bapak Presiden Prabowo, bahwa Kementerian Perumahan memberikan papan, kementerinan lain sediakan sandang dan pangan," pungkas Hashim.
DP Rumah 0 Persen Diperpanjang hingga 2025
Emiten properti tengah diselimuti angin segar setelah Bank Indonesia (BI) resmi memutuskan perpanjangan uang muka (Down Payment/DP) 0 persen untuk kredit properti.
Senior Equity Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama mengatakan perpanjangan DP rumah sebesar 0 persen merupakan sentimen positif bagi saham properti.
“Saya melihat ini menjadi sentimen positif, Karena DP direndahkan, habis itu suku hubungannya juga direndahkan,” ujar dia kepada Kabarbursa.com, Senin, 28 Oktober 2024.
Analisis yang biasa disapa Ezar itu menyebut DP rumah 0 persen bisa memikat masyarakat untuk membeli rumah. Sebab, daya beli masyarakat saat ini tengah menurun.
Lebih lanjut Ezar menuturkan, saham properti juga bisa meningkatkan working capital dengan adanya kebijakan tersebut. Emiten-emiten seperti BSDE dan CTRA diperkirakan bakal terkena dampak positif dari DP 0 persen ini.
“Memang akan meningkatkan working capital mereka masing-masing untuk membuat lands baru atau perumahan baru,” kata dia.
Perlu diketahui, DP 0 persen tidak hanya berlaku untuk properti saja, namun BI mengumumkan kebijakan ini juga berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor baru.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur BI Perry Warjiyo, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen BI untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit di sektor kendaraan bermotor dan properti, yang menjadi dua sektor penting dalam ekonomi.
Semula, kebijakan ini direncanakan akan berakhir pada 31 Desember 2024, namun diperpanjang hingga 2025 untuk memberikan lebih banyak ruang bagi perbankan dan sektor riil untuk tumbuh.
Kebijakan DP 0 persen ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Pada sektor properti, ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti juga diperlonggar, dengan rasio mencapai 100 persen. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kredit rumah tanpa perlu menyediakan uang muka, yang tentunya meningkatkan daya beli masyarakat terhadap properti.
Langkah ini dilakukan dalam konteks pertumbuhan kredit yang mencapai 10,85 persen secara tahunan (year on year/yoy) per September 2024, menurut laporan BI.
Pertumbuhan tersebut mencerminkan minat perbankan dalam menyalurkan kredit tetap tinggi seiring dukungan kebijakan insentif makroprudensial dari BI, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Selain peningkatan kredit, ketahanan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga. Rasio alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) mencapai 25,22 persen pada September 2024, menunjukkan likuiditas yang mencukupi dalam sistem perbankan. Sementara itu, rasio kecukupan modal (CAR) juga berada di tingkat sehat, yakni sebesar 26,69 persen per Agustus 2024.
Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37 persen yoy, sementara kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat sebesar 5,04 persen yoy, lebih baik dibanding bulan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung sektor riil, termasuk melalui program kredit UMKM, berhasil menjaga momentum pertumbuhan. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.