Proyeksikan Pendapatan Rp2,996 Triliun: Bagaimana Strateginya?

KABARBURSA.COM - Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara pada tahun 2025 sebesar Rp2,996,9 triliun, yang dioptimalkan dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2,490,9 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun, lantas bagaimana langkah strategi pemerintah di era kepemipinan Prabowo-Gibran?

Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan strategi pemerintah saat ini tengah memanfaatkan teknologi informasi untuk menggali potensi ekonomi yang belum tergali secara optimal dalam sistem perpajakan. 

"Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau potensi-potensi ekonomi yang selama ini mungkin belum tertangkap dalam sebagai wajib pajak," ujar Tauhid kepada Kabar Bursa di Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024.

"Atau katakanlah objek pajaknya masih belum tersuai dengan target pemerintah. Jadi perlu di-matchingkan begitu ya," sambungnya.

Dalam upaya ini, penggunaan big data dan sistem informasi digital (DI) menjadi kunci utama. Melalui profilasi data yang lebih mendalam, seperti aplikasi pajak, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan memastikan bahwa semua wajib pajak terdaftar dengan benar.

Sistem identifikasi yang kini mencakup berbagai nomor seperti SIM dan ENICA, yang berbasis pada data ENICA, memungkinkan penggabungan informasi ekonomi dari wajib pajak.

"Sehingga aktivitas-aktivitas itu bisa menggabarkan value ekonomi dari wajib pajak. Sehingga bisa ketahuan apakah memang mereka di atas batas PTKP atau di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),"jelas Tauhid.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga fokus pada pengelolaan kelompok-kelompok wajib pajak, terutama dari kalangan menengah atas yang sering kali menyumbang pajak terbesar. 

Untuk mendukung upaya ini, pemerintah berharap dapat menurunkan defisit anggaran pada tahun 2025 menjadi 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan nilai sebesar Rp616 triliun.

"saya kira yang seringkali harus di-manage adalah banyak mungkin yang kelompok-kelompok. Terutama kelompok-kelompok menengah atas yang kemudian menyumbang pajak yang terbesar. Kita bisa di atas pembisnis, kalau lagi bagus biasanya mereka juga memberikan sumbangan pajak terbesar begitu," paparnya.

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming, mencapai 5,2 persen. Target ini disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, hari ini.

Jokowi menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berubah dari target yang tercantum dalam APBN 2024, yaitu juga sebesar 5,2 persen. Menurut Jokowi, kondisi ekonomi global yang masih stagnan menjadi alasan utama di balik keputusan untuk mempertahankan target yang sama.

“Pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik,” tambahnya.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai upaya, seperti penciptaan lapangan kerja, dukungan program bantuan sosial, dan subsidi. Selain itu, pemerintah akan mendorong peningkatan produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif, sembari menjaga keberlanjutan fiskal.

Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Meskipun optimisme pemerintah terlihat dalam target pertumbuhan ekonomi tersebut, lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) memiliki proyeksi yang sedikit lebih rendah. Dalam laporan Article IV Consultation yang dirilis pada 7 Agustus 2024, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5 persen pada 2024 dan 5,1 persen pada 2025.

IMF juga mengingatkan adanya beberapa risiko yang perlu diwaspadai, termasuk volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan di negara mitra dagang utama, dan dampak dari kondisi keuangan global yang masih berada dalam fase “high-for-longer”.

Target Inflasi 2,5 Persen

Pemerintah menargetkan inflasi akan terjaga di level 2,5 persen untuk tahun anggaran 2025, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI pada Jumat, 16 Agustus 2024. 

Upaya pengendalian inflasi pada level 2,5 persen ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap kuat. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan target nilai tukar rupiah pada level Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS), serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7,1 persen pada tahun depan.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap antisipatif dan responsif terhadap dinamika moneter global yang dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. 

Pemerintah juga memperkirakan inflasi pada akhir tahun 2024 berada di kisaran 2,7 persen hingga 3,2 persen, sedikit lebih tinggi dari inflasi pada 2023 yang mencapai 2,16 persen. Nilai tukar rupiah pada akhir 2024 diperkirakan berada dalam kisaran Rp15.900 hingga Rp16.100 per dolar AS.