PTSL BPN 2023, Tambah Nilai Ekonomi: Capai Rp100 Triliun

KABARBURSA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan perlunya penambahan anggaran untuk mencapai target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu terdaftarnya 120 juta bidang tanah.

Menurut AHY, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Ia telah mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada jajaran Kementerian Keuangan dan menyatakan bahwa Menteri Keuangan serta jajarannya memahami dan ingin memberikan dukungan. Namun, proses untuk mendapatkan tambahan anggaran ini memerlukan beberapa tahapan.

Dengan tambahan anggaran ini, AHY berharap dapat secara signifikan membantu mencapai target-target PTSL. Program PTSL telah berhasil mendaftarkan sebanyak 114,8 juta bidang tanah, menghasilkan nilai ekonomi tambahan dari Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan nilai Hak Tanggungan (HT).

Pada tahun 2023, pertambahan nilai ekonomi dari kegiatan pendaftaran tanah mencapai lebih dari Rp100 triliun, dan hingga Juli 2024, sudah mencapai Rp46,39 triliun. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp675,89 miliar dari penerimaan PNBP 2023, yang akan dialokasikan untuk kegiatan PTSL, RDTR, penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap, dan transformasi digital.

Komisi II juga meminta Kementerian ATR/BPN agar tidak hanya mengejar target pendaftaran tanah, tetapi juga memperhatikan dan menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah di kemudian hari.

Lebih lanjut, terdapat juga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, percepatan Rencana Tata Ruang tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Peningkatan PNPB

Menteri AHY menjelaskan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kementerian ATR/BPN telah mengkoordinasikan dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp675,89 miliar.

Permintaan penambahan anggaran ini didukung oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang menegaskan perlunya Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan kinerja agar program strategis dapat tercapai secara optimal.

Menteri AHY juga menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan anggaran dan fisik Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 mencapai 97,56 persen dari alokasi yang diberikan, dengan puncaknya adalah realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 96,2 persen.

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan total tanah terdaftar sebesar 126 juta bidang atau mencapai 100 persen, yang akan memberikan Economic Value Added (EVA) kepada negara dan masyarakat.

Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 111 juta bidang tanah, dengan 90,9 juta bidang tanah sudah bersertipikat.

Selain itu, realisasi program lainnya seperti Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peta Tematik Pertanahan dan Ruang, Data Tanah Ulayat, Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), SK Redistribusi, Akses Reform, Peta Zona Nilai Tanah, serta Penanganan Sengketa, Perkara, Konflik dan Kejahatan Pertanahan juga mencapai angka signifikan.

Aset Negara

Kementerian Perindustrian menerima sertifikat aset tanah Lingkungan Industri Kecil (LIK) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) guna mengamankan aset negara.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan, sertifikat tanah negara yang dimaksud berlokasi di Ulu Gadut, Padang, Sumatera Barat dengan total luas tanah sebesar 172.940 meter persegi yang di dalamnya termasuk tanah enclave.

“Sertifikasi aset negara merupakan salah satu bentuk pengamanan aset secara hukum yang sangat penting, karena akan melindungi dan menjaga Barang Milik Negara (BMN) dari potensi masalah hukum, seperti sengketa, gugatan, atau beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah,” kata Ardika di dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024.

Adapun penerimaan sertifikat pengelolaan tersebut bertempat di Ruang Cendrawasih, Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini kondisi pengelolaan LIK di Kota Padang itu terus berkembang secara signifikan. Menurutnya sebagian sudah menjadi area perumahan, hotel, serta area komersial lainnya.

Selain itu, ia menyampaikan sebanyak empat hektare di antaranya masih dimanfaatkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perekayasaan Logam, UPTD Minyak Atsiri, dan Gudang Rotan oleh Pemerintah Sumatera Barat, serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang.

Ardika mengatakan di tahun 2023, pihaknya memperoleh juara pertama Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan untuk kategori Kualitas Pelaporan BMN bagi Kelompok Kementerian/Lembaga yang memiliki satuan kerja lebih dari 100, dan termasuk penerima dana dekonsentrasi, serta tugas pembantuan.

Dirinya mengatakan capaian itu menjadi motivasi bagi Kemenperin untuk terus mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, dikarenakan akan berpengaruh bagi pertumbuhan industri nasional. (*)