KABARBURSA.COM – Selain mengurangi emisi karbon, upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menggiatkan pengembangan hidrogen adalah untuk menguatkan posisi Indonesia dalam kancah transisi energi global.
“Potensi ekonomi hidrogen itu menjanjikan. Pasar hidrogen hijau dunia diprakirakan mencapai nilai USD 11 triliun pada 2050 dan ini akan tumbuh. Tumbuh diproyeksikan sampai 70 miliar USD pada tahun 2060,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam keterangannya, Kamis, 26 September 2024.
Kendati punya potensi besar, tantangan Kementerian ESDM adalah mengupayakan agar harga hidrogen murah. Saat ini harga hidrogen abu-abu (grey hydrogen) saat ini berada di kisaran USD3,5 per kilogram untuk kebutuhan industri, seperti pupuk.
Namun, jika digunakan dalam volume kecil, seperti untuk laboratorium, harganya dapat melonjak hingga USD21 per kilogram. Grey hydrogen diproduksi dengan memanfaatkan listrik dari gas alam, yang menghasilkan emisi tinggi.
Hidrogen dikategorikan sebagai energi sekunder, yang berarti pembuatannya membutuhkan bahan baku tertentu serta listrik dalam prosesnya. Oleh karena itu, harga listrik yang kompetitif menjadi faktor krusial untuk menekan biaya produksi hidrogen.
“Jika biaya listrik tinggi, maka harga hidrogen pun akan ikut mahal. Karena itu, kita harus mencari sumber listrik dengan harga yang paling murah,” ujarnya.
Saat ini, listrik yang dihasilkan dari fotovoltaik, teknologi yang mengonversi sinar matahari menjadi energi, masih tergolong mahal. Namun, Eniya memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, biaya listrik dari fotovoltaik akan lebih kompetitif, sehingga harga hidrogen juga akan lebih terjangkau.
Selain mendatangkan keuntungan, Eniya juga mengutip data dari International Renewable Energy Agency (IRENA) yang menyebut hidrogen mampu menciptakan 5,3 juta pekerjaan baru pada 2050.
Masih mengacu data yang sama, penggunaan energi fosil menyebabkan emisi karbon di Indonesia tergolong tinggi, yakni 6 giga ton per tahun atau setara dengan 10 persen. Sebaliknya, jika menggunakan energi dari hidrogen, penurunan emisi di Indonesia bisa mencapai 11,6 juta ton CO2 per tahun.
Mengupayakan KBLI
Sebagai energi alternatif, hidrogen juga diyakini dapat mendukung capaian dekarbonisasi dan memiliki potensi ekonomi dengan menjadikannya sebagai komoditas ekspor. Oleh karena itu, Kementerian ESDM menjadikan hidrogen sebagai salah satu potensi energi alternatif yang dapat mengatasi masalah emisi karbon.
Eniya menuturkan, salah satu bentuk keseriusan dalam menjadikan hidrogen sebagai alternatif energi terbarukan adalah dengan membentuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus hidrogen.
“Langkah ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum dan regulasi bagi para pelaku industri, tetapi juga mendorong inovasi, investasi, serta kolaborasi lintas sektor yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia,” kata Eniya.
Ia juga meminta Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM memastikan keberlanjutan hidrogen untuk mendukung upaya transisi energi di Indonesia. Karena, menurutnya, 70 persen pembentuk harga hidrogen berasal dari harga listrik EBT.
“Pengusulan Kode KBLI Hidrogen telah melalui naskah urgensi. Kami menggandeng UK MENTARI dalam kerangka kerja sama UK FCDO Programmes, untuk mendukung pengusulan KBLI bidang hidrogen. Kajian ini kami targetkan akan selesai dalam waktu dekat, dan selanjutnya akan kami sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS),” ujarnya.
Tujuan dari adanya pengembangan KBLI hidrogen adalah untuk meningkatkan pengawasan aktivitas usaha dan memberi kepastian hukum bagi investor. Sementara manfaat untuk konsumen adalah memberi standar yang jelas untuk memberi jaminan mutu penggunaan hidrogen yang merupakan energi masa depan.
"Pemerintah akan terus mendorong agar ekosistem hidrogen nasional dapat terbentuk. Kami harap pelaku usaha akan lebih mudah memperoleh kepastian regulasi dan dukungan pemerintah untuk investasi di sektor hidrogen. Tentunya kita juga harus menyiapkan diri terhadap isu-isu sosial yang muncul seiring dengan perkembangan ekosistem hidrogen di Indonesia,” ujarnya.
Eniya meminta ada keterlibatan semua stakeholder untuk memberikan edukasi dan memperkenalkan hidrogen agar dapat menciptakan kondisi acceptance sehingga dapat mendukung terciptanya keekonomiaan hidrogen di Indonesia.
Sekadar informasi, pengusulan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk hidrogen dikoordinasikan oleh Kementerian dan Lembaga yang berada di bawah naungan Ditjen EBTKE. Proses ini dilakukan satu tahun sebelum pembahasan dan penetapan Buku KBLI 2025.
Pada tahun 2024, Ditjen EBTKE bekerjasama dengan UK-MENTARI dalam menyusun kajian terkait KBLI Hidrogen. Sebelumnya, telah diadakan pertemuan awal atau Kick-Off Meeting pada 27 Mei 2024, serta serangkaian diskusi one-on-one bersama para pemangku kepentingan, termasuk BPS, BKPM, Kemenperin, Kemenhub, dan lainnya.(*)