PUPR Pamer Infrastruktur 10 Tahun Terakhir: Ekonomi Tumbuh

"Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai, sisa 5 bendungan selesai awal 2025," kata Abdul Muis di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.

Dengan tambahan bendungan yang telah selesai, daerah irigasi premium bertambah sebesar 396 ribu hektar, tambahan air baku sebesar 52.000 liter/detik, dan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 255 MW.

Khusus untuk daerah irigasi, telah dibangun bendungan dan jaringan irigasi baru seluas 1,18 juta hektar, serta direhabilitasi bendungan dan jaringan irigasi eksisting seluas 4,38 juta hektar (dari total 7,5 juta hektar sawah) pada 2014 hingga 2024.

"Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehabilitasi irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024)," ujar Abdul Muis.

Untuk mendukung konektivitas guna menekan biaya logistik, pada kurun waktu 2014-2024 telah diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km, sehingga total jalan tol operasional menjadi 3.480 km (sepanjang 780 km tol telah operasional dari 1978-2014).

Untuk jalan nasional, pada 2015-2024 dibangun 6.000 km jalan baru, terutama di Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Kalimantan, NTT, dan Jalur Pantai Selatan Jawa.

Menurut Abdul Muis, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa infrastruktur adalah kunci bagi masuknya investasi ke Indonesia, karena memiliki dampak pada berbagai sektor dan berkaitan dengan konektivitas.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa berkat pembangunan infrastruktur, tingkat daya saing nasional meningkat dari peringkat 34 dunia ke peringkat 27 dunia.

Ia menegaskan bahwa jika konektivitas dan infrastruktur tidak baik, maka tidak akan ada investor yang mau masuk berinvestasi ke Indonesia.

Pagu Indikatif

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pagu indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Angka tersebut terpangkas jauh dari kebutuhan pagu untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 yang diusulkan sebesar Rp212,58 triliun.

“Pagu indikatif tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran sebesar Rp212,57 triliun berdasarkan surat Kementerian PUPR tanggal 4 April tentang kebutuhan anggaran,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.

Basuki mengungkapkan bahwa skenario ini mirip dengan situasi saat transisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015. Dia mengenang, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013-2014, pagu indikatif untuk Kementerian PUPR berkisar antara Rp75-76 triliun.

“Tapi begitu Pak Jokowi masuk, anggaran itu melonjak menjadi Rp120 triliun. Skenarionya hampir sama. Nantinya, tim sinkronisasi akan bertemu Menteri Keuangan untuk memberikan ruang bagi pemerintah baru dalam menentukan prioritas,” jelasnya.

Basuki optimistis bahwa pagu tersebut tidak akan menghambat tugas-tugas PUPR di akhir periode ini. “Karena itu sudah dihitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang harus saya laksanakan, termasuk proyek MYC (multi years contract) yang harus diteruskan,” tambahnya.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah anggaran PUPR untuk APBN 2025 akan ditambah atau tidak. Tapi kata dia menurut informasi dari Bappenas, ada kemungkinan penambahan anggaran tergantung pada nota keuangan dan prioritas pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

Jalan Nasional dan Bendungan

Basuki merinci beberapa pekerjaan yang masih harus diselesaikan oleh PUPR, seperti operasi pemeliharaan hingga 47 ribu kilometer jalan nasional dan penyelesaian bendungan yang sudah mencapai 90 persen dari target 40 persen.

“Itu dulu yang dihitung, sisanya nanti tergantung pada prioritas program pemerintah baru,” terangnya.

Adapun Basuki merinci kebutuhan anggaran sebesar Rp212,57 triliun untuk tahun 2025 itu rencananya akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan program untuk masing-masing unit kerja dibawah Kementerian PUPR.

Rincinya, program dukungan manajemen rencananya akan dialokasikan sebesar Rp11,39 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi  Rp352 miliar, dan program infrastruktur konektivitas Rp78,05 triliun.

Selanjutnya untuk program ketahanan sumber daya air rencananya akan dialokasikan sebesar Rp65,63 triliun, serta program perumahan dan kawasan permukiman akan dialokasikan sebesar Rp57,13 triliun.

“Demikian, jadi kami melaporkan pagu indikatif yang diberikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan kepada Kementerian PUPR sebanyak Rp75 triliun, kami mohon arahan selanjutnya,” pungkas Menteri Basuki. (*)