KABARBURSA.COM - Menteri Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bagaimana UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperkuat daya tahan sistem keuangan nasional, termasuk membuat peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) semakin minim digunakan. Saat ini LPS dipimpin oleh Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner.
Menurut Purbaya, P2SK memberikan landasan koordinasi yang lebih kuat antar-otoritas. Ia menyebut penjelasan anggota DPR M. Misbakhun menunjukkan bahwa P2SK
“Jelas sekali memberi kekuatan lebih ke LPS, OJK, BI. Keuangan sedikit bahkan malah berkurang," ujarnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.
Bahkan ia bergurau, “Tadinya LPS lapor ke kita, sekarang lapor ke DPR (saya rugi).”
Namun, Purbaya menilai sisi paling strategis dari P2SK adalah perubahan mandat bank sentral
“Ada satu hal yang positif dari P2SK yaitu peran bank sentral. Sekarang nanti kalau jadi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini satu hal yang bagus,” ujarnya.
Selama ini, diskusi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai terlalu terkotak.
“OJK ngomongin OJK, keuangan ngomongin keuangan, BI ngomongin bank sentral, LPS nunggu bank bangkrut. Kerjaan saya dulu itu (di LPS) nggak ngapa-ngapain tapi gajinya gede,” kata Purbaya.
Dengan aturan baru, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan lebih sinkron.
“Ketika saya konsen ke pertumbuhan, kita gelontorkan kebijakan fiskal. Tapi kan mesin ekonomi tidak hanya fiskal. Satu sisi kita butuh dorongan moneter,” jelasnya.
Purbaya mencontohkan kebijakan awalnya saat masuk Kemenkeu. “Minggu pertama saya gelontorkan uang 200 T ke sistem. Bursa saham naik ke 8 ribu lebih,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti dinamika M0 yang sempat naik hingga 13 persen sebelum melemah di Oktober. “Saya inject lagi 76 T. Mudah-mudahan November naik,” ujarnya.
Ia menduga penyerapan likuiditas oleh BI turut memengaruhi kondisi pasar obligasi.
“Sepertinya entah sengaja atau tidak BI ada penyerapan uang lebih, untuk menjaga nilai tukar,” kata Purbaya.
Karena itu, menurutnya, koordinasi yang lebih terbuka akan membuat respons kebijakan lebih cepat dan selaras.
Purbaya menegaskan tujuan utama P2SK adalah memastikan krisis tidak terjadi. “Artinya kalau ekonomi tumbuh bagus terus, sistem keuangan bagus, perbankannya sehat, BI tenang, rupiah stabil, nggak sampai krisis,” tegasnya.
Dengan stabilitas yang terjaga, LPS disebut hanya menjadi cadangan terakhir.
“Seandainya kepepet sana pun, UU P2SK yang baru sudah memberikan ruang kepada LPS untuk bergerak lebih cepat,” katanya.
Karena itu, Purbaya menyebut implementasi P2SK penting untuk menciptakan kondisi sistem keuangan yang begitu kuat hingga LPS tidak perlu turun tangan.
“Pemerintah akan memastikan semua menjalankan P2SK dengan baik sehingga Pak Anggito nganggur,” ujarnya.(*)