KABARBURSA.COM-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengejutkan pasar dengan langkah berani memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Dana tersebut bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini menjadi tabungan negara dari kelebihan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah tersebut sebenarnya bukan kali pertama. Pada akhir masa jabatannya, Sri Mulyani Indrawati juga sempat menyetujui pemakaian SAL sebesar Rp16 triliun untuk membiayai koperasi desa Merah Putih dengan mekanisme serupa, yakni memindahkan terlebih dahulu dana SAL ke bank himbara.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke bank-bank Himbara sebagai langkah yang berani dan berpotensi mengubah peta arus kas negara.
Menurut Awalil, SAL merupakan akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya. “SAL itu tabungan negara yang terbentuk karena realisasi APBN biasanya defisitnya lebih kecil daripada yang direncanakan, sementara utang sudah terlanjur ditarik. Maka sisa pembiayaan itu mengendap dan menjadi SAL,” ujarnya Ahad, 14 September 2025.
Ia menambahkan bahwa fenomena ini terjadi berulang setiap tahun sehingga saldo SAL kian membesar. Posisi SAL per 31 Desember 2014 hanya Rp86,14 triliun, tetapi melonjak menjadi Rp457,54 triliun pada 31 Desember 2024 meski sedikit turun dibandingkan 2023 yang mencapai Rp459,50 triliun. “Dengan angka sebesar itu, pemanfaatan SAL menjadi pilihan realistis bagi pemerintah,” kata Awalil.
Awalil juga menjelaskan dasar hukum penggunaan SAL yang kini lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya. Regulasi terbaru melalui PMK No.147/2021 serta PMK No.88/2024 memberi ruang bagi pemerintah memanfaatkan SAL bukan hanya untuk menutup defisit APBN, tetapi juga untuk pemenuhan kas temporer, pembiayaan anggaran, stabilisasi, bahkan meminjamkannya ke BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah. “Artinya secara regulasi langkah ini dimungkinkan dan bisa menopang sektor riil maupun perbankan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kas yang terlihat besar di laporan SAL belum tentu tersedia penuh di rekening Bank Indonesia. Berdasarkan LKPP 2023, kas dan setara kas pemerintah tercatat Rp429,67 triliun dengan Rp180,92 triliun dalam rupiah dan Rp169,11 triliun dalam valuta asing. “Kas menganggur itu tidak sama dengan nilai SAL. Pemerintah tetap harus menjaga arus kas supaya belanja negara tidak terganggu,” tegas Awalil.
Menurutnya, kebijakan Purbaya memindahkan dana SAL ke bank himbara memberi efek langsung ke sektor keuangan. Likuiditas bank BUMN akan bertambah, ruang penyaluran kredit meluas, suku bunga bisa lebih rendah, dan pemerintah berpotensi mengurangi penerbitan surat utang baru. “Bagi perbankan, ini suntikan dana murah yang besar. Bagi pasar obligasi, bisa meredakan tekanan yield. Bagi pemerintah, bisa mengurangi tekanan utang,” ujarnya.
Awalil juga menyoroti sisi risiko kebijakan ini. “Kalau arus kas pemerintah tiba-tiba ketat akibat penerimaan menurun atau belanja meningkat, pemerintah harus siap instrumen cepat mengisi kas. Jadi meski langkah ini agresif, disiplin fiskal tetap kunci,” jelasnya.
Dia menilai reaksi pasar modal wajar ketika pergantian Menkeu diumumkan. IHSG sempat turun tipis di awal pekan di bawah 7.800 karena sikap tunggu investor. Namun setelah kebijakan SAL diumumkan, sektor perbankan mulai menguat. “Pasar membaca ada peluang besar bagi bank Himbara. Tapi investor tetap butuh bukti implementasi kebijakan ini berjalan lancar,” ujar Awalil.
Ia memandang kebijakan ini sebagai sinyal pergeseran paradigma fiskal pemerintah. Jika selama ini mengandalkan pembiayaan defisit lewat utang, kini pemerintah memanfaatkan SAL secara lebih agresif. “Kalau dilakukan disiplin, ini bisa jadi momentum baik. Pemerintah punya ruang fiskal lebih fleksibel tanpa harus selalu menambah utang,” kata Awalil.
Meski optimistis, Awalil mengingatkan pentingnya efektivitas penempatan dana SAL di bank himbara. “Dana ini harus benar-benar disalurkan ke sektor produktif agar dampaknya terasa ke ekonomi riil. Kalau hanya mengendap di deposito atau instrumen jangka pendek, manfaatnya ke masyarakat akan terbatas,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa investor perlu mencermati dampak jangka menengah. “Likuiditas besar di perbankan bisa membantu penurunan suku bunga dan mendorong kredit. Tapi kalau tak terserap optimal, ada risiko tekanan inflasi atau pergerakan suku bunga. Kuncinya di eksekusi,” ujar Awalil.
Ia menilai saat ini pemerintah menunjukkan keberanian memanfaatkan instrumen yang sudah dimiliki. Namun, pengawasan ketat tetap perlu agar dana benar-benar produktif. Inilah saatnya membuktikan SAL bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan instrumen nyata mendukung pertumbuhan.(*)