KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tuduhan majalah The Economist terkait penggunaan dana cadangan sebesar Rp200 triliun tidak berdasar.
Media ekonomi internasional itu mengkritik langkah pemerintah dengan menyebut Purbaya telah menghabiskan dana yang seharusnya disimpan untuk menghadapi kondisi darurat.
Menurut Purbaya, kondisi fundamental fiskal Indonesia masih terkendali dan jauh dari asumsi negatif yang disampaikan media asing tersebut. Ia memastikan pemerintah terus menjaga disiplin anggaran.
“Fiskal baik-baik saja. Pajak kita karena ekonomi lambat di bawah target semula, tentunya kita lakukan pengendalian agar defisit tidak lebih dari 3 persen dan sudah kita pastikan itu akan terjadi,” ujarnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.
Purbaya juga meluruskan narasi yang berkembang soal pemindahan dana besar tersebut. Ia menyebut The Economist keliru memahami mekanisme kebijakan yang dilakukan pemerintah.
“Ada majalah Economist dua minggu lalu saya mengambil uang yang disimpan untuk keadaan darurat,” katanya.
Ia menekankan bahwa langkah memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sektor perbankan bukan merupakan belanja anggaran. Kebijakan tersebut, kata Purbaya, ditujukan untuk menggerakkan likuiditas agar penyaluran kredit dan aktivitas ekonomi meningkat.
“Jadi ketika saya pindahkan 200 T dari BI ke perbankan orang mikir saya berbelanja, padahal enggak. Saya cuma pindahin uang, bank yang ngatur sehingga ekonomi bergerak,” jelasnya.
Menurut Purbaya, efek dari kebijakan itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Aktivitas konsumsi dan belanja meningkat, kepercayaan publik turut membaik, dan persepsi terhadap pemerintah menguat.
“Konsumer naik, belanja naik, optimisme masyarakat naik, penilaian masyarakat kepada pemerintah naik, dengan modal zero (0),” ujar Purbaya.
Ia kembali menekankan bahwa tidak ada anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk kebijakan tersebut. “Saya nggak belanja uang, saya cuma pindahin,” katanya menegaskan.
Purbaya menilai polemik ini muncul karena ketidaktahuan dan kesalahan pemahaman pihak luar terhadap kebijakan likuiditas pemerintah. Ia menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dengan biaya minimal.
“Jadi orang salah pengertian, padahal kita cuma pindahin duit. Ekonomi bangkit dengan cost yang hampir zero,” tuturnya.(*)