KABARBURSA.COM - Selain mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) juga mengumumkan penguatan nilai tukar rupiah akibat bauran kebijakan moneter BI dan aliran modal asing.
"Nilai tukar rupiah pada bulan September 2024 data hingga 17 September 2024 menguat, mencatat menjadi sekitar Rp15.330 per dolar AS, atau menguat 0,78 persen dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2024,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Rabu, 18 September 2024.
Jika dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah terapresiasi sebesar 0,40 persen. Nilai tukar rupiah tersebut diklaim lebih baik jika dibandingkan dengan rupee India dan won Korea Selatan (Korsel) yang mengalami depresiasi sebesar 0,66 persen dan 3,41 persen.
BI memprakirakan rupiah bakal terus menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, prospek pertumbuhan ekonomi di Tanah Air, tingkat inflasi, dan komitmen BI menjaga stabilitas perekonomian.
Perry menuturkan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia SREPI.
Operasi pro-market lainnya adalah optimalisasi Sekuritas VALAS Bank Indonesia SVBI, dan Sukuk VALAS Bank Indonesia SUVBI untuk memperkuat efektivitas kepisahkan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah lebih lanjut.
"Inflasi tetap rendah dan terjaga dalam kisaran-sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dan 2025," jelasnya.
Inflasi Rendah
Pada kesempatan yang sama, Perry juga mengungkapkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode Agustus 2024 juga relatif rendah, yakni 2,12 persen year on year (yoy).
"Inflasi inti tercatat sebesar 2,02 persen yoy. Sementara, inflasi volatile food, harga pangan yang berkecolak terus menurun menjadi 3,04 persen yoy. Dari level bulan sebelumnya sebesar 3,63 persen yoy," ungkapnya.
Disebutkan, penurunan inflasi volatile food di Indonesia didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen.
Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah eratnya sinergi pengendalian inflasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIB dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNIB.
BI meyakini jika inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Sementara inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik.
Sedangkan faktor lainnya yang mempengaruhi adalah imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nil tukar rupiah Bank Indonesia serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.
Terkendalinya inflasi volatile food diperkirakan terjadi karena sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
"Ke depan, Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan monoter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," ujarnya.
Penurunan Inflasi Global
Perry mengungkapkan bahwa ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara maju memberikan dampak positif bagi Indonesia. Ketidakpastian ini beriringan dengan penurunan tekanan inflasi global yang melambat.
"Di Amerika Serikat (AS), inflasi diperkirakan akan semakin mendekati target inflasi jangka menengah sebesar 2 persen, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat pengangguran di sana," ujarnya.
Menurut Perry, perkembangan tersebut memperkuat prospek penurunan Fed Fund Rate (FFR), suku bunga acuan AS, yang diprediksi akan terjadi lebih cepat dan lebih signifikan dibandingkan perkiraan awal.
Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa penurunan yield US Treasury tenor 2 tahun kini lebih besar, sehingga lebih rendah dibandingkan yield US Treasury tenor 10 tahun.
"Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang utama dunia, yang sering disingkat DXY, juga melemah. Di Eropa, European Central Bank (ECB) telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter, sejalan dengan penurunan inflasi yang menuju target jangka menengah sebesar 2 persen," tambahnya.
Sedangkan di Asia, People’s Bank of China (PBOC) turut menurunkan suku bunganya, seiring dengan rendahnya inflasi dan lemahnya permintaan domestik.
Perkembangan inilah yang membantu meredakan ketidakpastian di pasar global, sehingga mendorong masuknya aliran modal asing ke Indonesia.
BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Stabilitas Rupiah
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa keputusan penurunan suku bunga (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen tersebut konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 dalam sasaran 2,5±1 persen.
"Penurunan BI Rate telah sesuai dengan stabilitas nilai tukar rupiah, perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu, 18 September 2024.
BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.
Selain itu, Perry menyebutkan, bahwa BI juga terus memantau peluang untuk menurunkan suku bunga kebijakan dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga difokuskan pada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pelonggaran kebijakan makroprudensial tetap dijalankan guna mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk sektor UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.
Kebijakan sistem pembayaran pun diarahkan untuk berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan, khususnya di sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat infrastruktur, struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas penerimaan digitalisasi sistem pembayaran. (*)