KABARBURSA.COM - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Indonesia menggelar seminar yang membahas perdagangan jasa.
Analis Perdagangan OECD Matteo Fiorini dan Janos Farencsz menyampaikan bahwa sektor jasa, terutama telekomunikasi, transportasi, dan keuangan, akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mereka menegaskan perlunya percepatan reformasi dan liberalisasi di sektor-sektor ini untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan potensi perdagangan digital melalui kebijakan yang mendukung.
Executive Director Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani menyoroti peran UMKM di Indonesia yang mencapai 99,9 persen dari total perusahaan, dan sangat bergantung pada layanan digital.
"Pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM telah meningkatkan ekspor jasa digital dan daya saing, membuka peluang internasional. Namun, tantangan seperti tingginya biaya impor teknologi perlu diatasi untuk bersaing di pasar global," kata Devi, Jumat, 25 Oktober 2024.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Atong Soekirman menyebutkan beberapa kendala di sektor jasa logistik Indonesia, termasuk disparitas infrastruktur, perlunya penyesuaian regulasi, dan inovasi teknologi di era digital.
Sedangkan, perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Baung Rivano Siregar mengatakan pentingnya peningkatan infrastruktur pelabuhan dan efisiensi operasional demi menjaga daya saing global dalam sektor jasa transportasi laut.
Perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI Dian Wulandari menambahkan bahwa tantangan utama dalam pemerataan akses telekomunikasi adalah kompleksitas geografis Indonesia.
Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas talenta digital untuk mengatasi hambatan ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan RI Mochamad Rizalu Akbar berharap agar hasil studi OECD ini dapat menjadi pedoman pengembangan sektor perdagangan jasa di Indonesia.
"Studi ini memperkaya pemahaman kita akan tantangan dan peluang di sektor jasa dan perdagangan, menjadi referensi penting untuk kebijakan sektor ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, Studi tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kemendag RI dan OECD dalam program OECD–Indonesia Joint Working Programme 2022–2025, yang bertujuan mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang sektor jasa Indonesia untuk meningkatkan daya saing global. Selain analisis, studi ini juga memberikan rekomendasi konkret guna memperkuat daya saing sektor jasa.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan apresiasinya terhadap OECD, khususnya Divisi Perdagangan Jasa, atas kerja sama ini yang diharapkan dapat mendukung reformasi sektor jasa Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional.
“Saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya pada OECD dan Sekretariat OECD, khususnya Divisi Perdagangan Jasa dalam Direktorat Perdagangan dan Pertanian," pungkasnya.
Rusia Ajak RI Tinggalkan Dolar AS
Presiden Rusia Vladimir Putin mengajak negara-negara anggota BRICS untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang lokal.
Dalam pertemuan KTT BRICS, Putin menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS), sebuah proses yang dikenal sebagai dedolarisasi.
Menurut laporan dari Business Insider, Jumat, 25 Oktober 2024, Putin mengajak negara-negara anggota untuk meninggalkan penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional.
Dedolarisasi, yang telah menjadi agenda utama BRICS, dianggap penting untuk memutus ketergantungan terhadap dolar AS yang dominan dalam tatanan keuangan global.
Putin menegaskan bahwa penguatan mata uang lokal dapat membantu mengurangi biaya pembayaran utang serta meningkatkan kemandirian keuangan bagi negara-negara anggota BRICS.
"Pertumbuhan pembayaran dalam mata uang lokal akan membantu memitigasi risiko geopolitik saat ini dan memisahkan pembangunan ekonomi dari dinamika politik," kata Putin dalam pertemuan dengan Dilma Rousseff, Presiden New Development Bank BRICS.
Sebelum KTT, Putin telah mengunjungi beberapa negara besar di Asia, termasuk Cina, India, Vietnam, dan Indonesia, untuk membahas rencana ini.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono hadir dalam KTT BRICS sebagai perwakilan baru setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Indonesia, bersama dengan 12 negara lainnya, diakui sebagai mitra baru BRICS, yang kini mencakup Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, kelompok yang menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global.
Negara-negara mitra baru lainnya termasuk Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.
Meskipun bergabung sebagai mitra, negara-negara ini belum menjadi anggota penuh BRICS.
Analis kebijakan Eropa, Evgeny Roshchin menyatakan bahwa meskipun BRICS berambisi untuk merombak tatanan dunia, kelompok ini menghadapi tantangan persaingan dan kepentingan yang kompleks di antara anggotanya.
"Di balik pernyataan Putin, Rusia khawatir apakah anggota baru ini dapat menjadi mitra yang setara," kata Roshchin. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.