KABARBURSA.COM - Ketua Bidang Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bobby Gafur Umar, memperingatkan pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut pada industri manufaktur nasional.
Peringatan ini menyusul laporan Purchasing Manager's Index (PMI) S&P Global yang menunjukkan kinerja manufaktur Indonesia pada Juli 2024 berada di zona kontraksi 49,3 level terendah sejak Agustus 2021.
"Jika pemerintah tidak segera bertindak, dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan, banyak sektor manufaktur akan terdampak. Kontribusi manufaktur terhadap PDB sangat signifikan, mencapai lebih dari 10 persen. Dengan PMI yang sudah di angka 49,3, berarti sektor ini tidak berkembang," jelas Bobby dalam pernyataan resmi, Senin5 Agustus 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024 tercatat 5,05 persen, sedikit menurun dibandingkan kuartal I-2024 yang tumbuh 5,11 persen year on year (yoy). Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan atau manufaktur, menyumbang 0,79 persen dari total pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2024. Namun, kontribusi ini turun dari 0,86 persen pada kuartal I-2024 dan 0,98 persen pada kuartal II-2023.
Contoh nyata dari dampak kebijakan yang lambat, seperti bea masuk antidumping (BMAD), terlihat pada industri keramik. "Produk keramik dari China dikenakan bea masuk 400 persen di Amerika. Akibatnya, produk tersebut masuk ke pasar kita," tegas Bobby.
Penurunan PMI manufaktur dipicu oleh kontraksi ekonomi pascapandemi dan perang Rusia-Ukraina, yang memperkecil pasar ekspor akibat pertumbuhan ekonomi global yang lesu. Meski pemerintah telah berupaya mengantisipasi dengan kebijakan seperti peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 40 persen dalam belanja negara dan daerah, Bobby menegaskan perlunya penyelesaian masalah koordinasi antar kementerian.
"Jangan sampai dalam dua bulan mendatang, pemerintah membuat kebijakan atau koordinasi yang lambat. Itu bisa berdampak negatif pada manufaktur," ujarnya. Menurut Bobby, penurunan PMI ini adalah hasil dari penurunan produksi dan permintaan yang berkelanjutan. "Jika tren ini berlanjut, akan banyak PHK massal yang harus dihindari," tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan masih dalam proses identifikasi penyebab penurunan PMI manufaktur pada Juli 2024. "Kemungkinan penyebabnya termasuk penurunan permintaan barang-barang manufaktur dan persaingan dengan barang impor. Namun, indeks kepercayaan bisnis justru mengalami kenaikan tertinggi sejak Februari," katanya setelah konferensi pers KSSK III-2024.
Sri Mulyani yakin bahwa kontraksi PMI manufaktur bersifat sementara, dengan harapan adanya peningkatan dalam penjualan dan produksi pada tahun depan. Pemerintah akan mendukung industri dengan penerapan bea masuk antidumping untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak sehat.
Indeks produksi manufaktur terperosok ke 48,8 pada Juli, dibandingkan 51,4 pada Juni, sementara pesanan baru mencapai level terendah sejak Agustus 2021. Perlambatan pasar yang umum mendukung penurunan kondisi operasi selama Juli, dengan penurunan pesanan baru dan produksi untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun terakhir. Paul Smith dari S&P Global Market Intelligence menyebutkan bahwa para produsen kini lebih berhati-hati, dengan penurunan aktivitas pembelian dan pekerjaan tercepat sejak September 2021.
Indeks PMI yang diukur di bawah angka 50 menunjukkan penurunan aktivitas manufaktur. Sementara itu, survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Kemenperin Juli 2024 juga mencatat penurunan menjadi 52,4 dari 52,5 pada Juni 2024, dengan variabel pesanan baru dan produksi yang masih terkontraksi.
Pada kuartal II 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,05 persen year-on-year (yoy), mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,11 persen yoy.
10 Besar Manufaktur
Indonesia telah meraih prestasi gemilang sebagai salah satu dari sepuluh negara teratas penyumbang produk manufaktur global, dan menjadi satu-satunya negara ASEAN dalam daftar bergengsi tersebut. Di tahun 2024, industri pengolahan nonmigas menargetkan pertumbuhan sebesar 5,80 persen.
“Alhamdulillah, industri manufaktur kita telah dikelola dengan baik, sehingga pertumbuhannya terus menunjukkan tren positif. Ini adalah fokus dan perhatian kita ke depan,” ungkap Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasmita, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Januari 2024.
Menunjang pernyataan tersebut, Menperin Agus memaparkan data yang signifikan. Meski dihadapkan pada tantangan geoekonomi dan geopolitik global, industri manufaktur nasional tetap berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, mencapai 16,83 persen pada triwulan III-2023. Selama periode yang sama, pertumbuhan industri manufaktur mencapai 5,02 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,94 persen.
Lebih jauh lagi, industri manufaktur konsisten sebagai kontributor utama dalam ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari Januari hingga November 2023, nilai ekspor produk manufaktur mencapai lebih dari USD171,23 miliar.
Dengan pencapaian tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh safeguardglobal.com, Indonesia kini menempati posisi sepuluh besar penyumbang produk manufaktur dunia, menandai lonjakan signifikan dari posisi 16 empat tahun lalu. Indonesia berkontribusi sebesar 1,4 persen terhadap produk manufaktur global, menegaskan posisi prestisiusnya di pasar internasional.
Dengan harapan akan perbaikan kondisi global dan perekonomian domestik, Menperin optimistis bahwa performa industri manufaktur akan terus meningkat di tahun Naga Kayu. “Kami memproyeksikan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas 2023 sebesar 4,81 persen dan menetapkan target 2024 sebesar 5,80 persen,” ujar Agus.
Untuk mencapai target pertumbuhan 5,80 persen pada 2024, Kemenperin telah menyiapkan berbagai strategi. Fokus utama termasuk pelaksanaan program prioritas seperti pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, restrukturisasi mesin dan peralatan untuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta pengembangan wirausaha baru dan IKM startup berbasis teknologi.
Selain itu, peningkatan nilai tambah dan daya saing industri akan didorong melalui sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hilirisasi sumber daya alam di sektor-sektor utama seperti agro, bahan tambang dan mineral, serta migas dan batubara.
“Kami juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua, pengembangan kawasan industri, serta fasilitasi sertifikasi industri hijau,” tambahnya. Anggaran Kemenperin dalam APBN 2024 dialokasikan sebesar Rp3,76 triliun untuk mendukung berbagai inisiatif ini. (*)