KABARBURSA.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun dan mereaktivasi jalur kereta api sepanjang 1.731 km/sp di 55 lokasi di seluruh Indonesia.
"Total panjang jalur kereta api yang telah dibangun mencapai 1.731,34 kilometer, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang meliputi pembangunan jalur dwi ganda, jalur ganda, jalur baru, dan reaktivasi," kata Budi Karya di Jakarta, Minggu, 29 September 2024.
Selain pembangunan dan reaktivasi, Kemenhub juga telah melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 1.900 km di 25 lokasi, serta melakukan elektrifikasi pada jalur sepanjang 522 km.
Adapun untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian selama 2015-2024, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp223,870 triliun.
Pemerintah juga telah memberikan kewajiban pelayanan publik (PSO) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai bagian dari pelayanan publik di sektor perkeretaapian, dengan total anggaran mencapai Rp26,027 triliun selama periode 2015-2024.
"Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi kereta api di seluruh Indonesia," ujarnya.
Kemenhub, lanjut Budi Karys, juga mendorong pengembangan inovasi teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sektor perkeretaapian. Berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk pengembangan perkeretaapian di Indonesia, diantaranya ada tiga transportasi massal, baik perkotaan maupun antar kota, yang saat ini telah beroperasi yaitu MRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.
"Terus berinovasi dalam pelayanan dan teknologi, serta meningkatkan kinerja guna memenuhi harapan masyarakat, karena inovasi yang ditingkatkan dapat membawa citra yang baik bagi pengembangan transportasi," ucap Budi Karya.
Anggaran Kemenhub 2025 Bertambah Rp6,69 Triliun
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun untuk tahun 2025. Dengan tambahan ini, Pagu Anggaran Penyesuaian Kementerian Perhubungan menjadi sebesar Rp31,45 triliun di tahun depan, dari sebelumnya Rp24,76 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan strategis di enam unit Eselon I.
"Tambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (infrastructure maintanece and operation-IMO), serta keperintisan dan kegiatan strategis lainnya,” terang Budi Karya.
Adapun rincian alokasi penambahan anggaran pada tiap Eselon I antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp1,68 triliun, untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan jalan perintis, angkutan perkotaan, angkutan antarmoda, angkutan barang perintis, serta angkutan penyeberangan perintis.
Sementara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendapat anggaran sebesar Rp3,32 triliun yang akan digunakan untuk layanan perintis, subsidi angkutan motor melalui kereta api, serta pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO).
Sedangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat anggaran sebesar Rp1,47 triliun yang rencananya digunakan untuk kegiatan keperintisan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat Bandar Udara Khusus VVIP IKN.
Dan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp133,3 miliar untuk kegiatan pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan rede, serta pelayanan angkutan Lebaran, Natal, dan tahun baru.
Kemudian, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mendapat anggaran sebesar Rp61,12 miliar, untuk kegiatan subsidi angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek, penyediaan angkutan umum dengan skema Buy The Service, pengadaan dan pemasangan marka jalan di ruas jalan nasional, serta operasional terminal tipe A.
Lalu, Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp8,19 miliar, dan digunakan untuk kegiatan tinjauan dokumen naskah akademis Sistranas, analisis kebijakan jaringan lintas angkutan barang yang berkeselamatan, serta evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya dan beracun.
Penurunan Anggaran Kemenhub Disorot DPR
Komisi V DPR RI menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang mencapai Rp18,71 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.
Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak penurunan ini. Menurut dia, penurunan ini menyebabkan sejumlah program prioritas tidak mendapat alokasi anggaran.
"Ini agak suram, RAPBN-nya bertambah jadi Rp3.613 Triliun, tapi anggaran kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk Kementerian Perhubungan turun signifikan," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Minggu, 1 September 2024.
Sigit mengatakan dalam RAPBN 2025, anggaran Kementerian Perhubungan hanya sebesar Rp24,76 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp43,47 triliun pada tahun 2024.
Akibatnya, beberapa program penting seperti fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, layanan bus sekolah, serta pemeliharaan dan operasional kereta api dengan nilai total Rp2,1 triliun tidak dianggarkan.
Sigit menyoroti penurunan anggaran ini berimplikasi serius terhadap keselamatan dan keandalan aset negara, khususnya dalam sektor transportasi kereta api.
"Penurunan anggaran ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena program prioritas yang seharusnya mendukung keselamatan perjalanan kereta dan keandalan aset negara masih kurang Rp7,686 triliun," katanya.
Ia berharap Komisi V DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) dapat memperjuangkan peningkatan pagu anggaran untuk Kementerian Perhubungan agar program prioritas dapat terlaksana dengan baik.
Sigit juga menambahkan backlog anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp55,87 triliun, mengingat kebutuhan anggaran sebesar Rp80,638 triliun hanya dianggarkan Rp24,765 triliun dalam RAPBN 2025.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4,77 triliun, belanja barang operasional Rp4,59 triliun, dan belanja barang non-operasional sebesar Rp15,4 triliun. Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah Rp4,78 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp10,38 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp4,4 triliun, serta Direktorat Jenderal Kereta Api mendapat Rp1,66 triliun. (*)