KABARBURSA.COM - Standard and Poors (S&P) Global mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB. Sovereign Credit Rating Indonesia ini berada di atas investment grade dengan outlook stabil per 30 Juli 2024.
Lembaga pemeringkatan internasional itu meyakini prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid, ketahanan eksternal dan beban utang Pemerintah yang terjaga, didukung oleh kerangka kebijakan moneter dan fiskal yang kredibel.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, merespons keputusan S&P tersebut dengan menyatakan bahwa afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB oleh S&P memperkuat keyakinan lembaga pemeringkat utama seperti Fitch dan Moody's yang terlebih dahulu memberikan afirmasi atas rating Indonesia pada awal tahun ini.
"Afirmasi ini juga mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia yang baik, serta keyakinan terhadap langkah-langkah sinergi kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah tantangan ketidakpastian global," beber Perry dalam keterangannya.
S&P memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga sampai empat tahun ke depan akan tetap terjaga sekitar 5,0 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat, serta belanja Pemerintah dan investasi swasta yang meningkat.
Sementara itu, S&P juga memandang ketahanan sektor eksternal akan tetap terjaga pada jangka menengah. Kinerja sektor eksternal tersebut didukung oleh prakiraan kenaikan ekspor sejalan dengan implementasi kebijakan hilirisasi di tengah pelemahan harga komoditas.
Lebih lanjut, S&P juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga inflasi yang terjaga sejak tahun 2010. S&P memproyeksikan inflasi pada tahun 2024-2025 akan berada pada kisaran target 2,5 persen+1 persen, masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen. Selain itu, inovasi strategi operasi moneter yang pro-market dengan penggunaan instrumen berbasis pasar dinilai semakin meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter.
Pada sektor fiskal, S&P memandang Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB. Secara umum, S&P meyakini Pemerintahan baru akan memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan guna menjaga kredibilitas serta menghindari disrupsi ekonomi dan keuangan yang signifikan.
S&P sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 4 Juli 2023.
BI Luncurkan BSPI 2030
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030 sebagai kelanjutan dari BSPI 2019-2025.
Dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center pada Kamis, 1 Agustus 2024, Perry mengungkapkan bahwa pengembangan BSPI ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional dengan fokus pada lima inisiatif utama: modernisasi infrastruktur pembayaran retail dan wholesale, konsolidasi industri pembayaran, inovasi dan penerimaan digital, perluasan kerja sama internasional, serta pengembangan rupiah digital.
Pengembangan rupiah digital masuk ke dalam fokus pengembangan BSPI 2030. Rupiah digital, kata Perry, kini dalam tahap finalisasi proof of concept atau validasi konsep. Dalam tahap ini, BI tengah mematangkan teknologi apa yang digunakan apakah tersentralisasi atau desentralisasi.
"Kita sedang dalam proses memilih dengan dukungan teknologi apakah rupiah digital kita tersentralisasi atau terdesentralisasi, bagaimana kita harus ke wholesaler dan retailer, bagaimana ini akan dilisensikan atau ini bisa didistribusikan ke ritel," ucap Perry dalam acara 18th Bulletin of Monetary Economy & Banking International Conference (BMEB) and Call for Papers 2024, Senin, 29 Juli 2024.
"Ini yang sedang kita proses untuk rupiah digital, untuk mempersiapkan ke depannya penggunaan rupiah digital," tambahnya.
Tahap awal BSPI 2025 sebelumnya telah diluncurkan Perry pada 2019 silam dengan fokus pada lima visi sistem pembayaran Indonesia, yakni integrasi ekonomi-keuangan digital nasional; pemanfaatan data digital bisnis keuangan perbankan; interlink antara fintech dengan perbankan; inovasi digital, mitigasi risiko dan perlindungan konsumen, serta perluasan sistem pembayaran lintas negara.
Pengembangan rupiah digital pun kini telah masuk ke dalam fokus pengembangan BSPI 2030 itu. Rupiah digital kata Perry kini dalam tahap finalisasi proof of concept atau validasi konsep. Dalam tahap ini, Perry mengatakan, BI tengah mematangkan teknologi apa yang digunakan apakah tersentralisasi atau desentralisasi.
"Kita sedang dalam proses memilih dengan dukungan teknologi apakah rupiah digital kita tersentralisasi atau terdesentralisasi, bagaimana kita harus ke wholesaler dan retailer, bagaimana ini akan dilisensikan atau ini bisa didistribusikan ke ritel," ucap Perry.
"Ini yang sedang kita proses untuk rupiah digital, untuk mempersiapkan ke depannya penggunaan rupiah digital," ucap Perry. (*)