KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut kedatangan Alexia Latortue, Assistant Secretary for International Trade and Development dari US Treasury Department.
Keduanya bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis, 11 Juli 2024 sore.
Pertemuan antara Sri Mulyani dan rekan lamanya ini mencakup berbagai topik penting, termasuk persetujuan dari Amerika Serikat (AS) terhadap pengalihan utang Indonesia untuk perlindungan alam (debt for nature swap) sebesar USD35 juta atau sekitar Rp566,65 miliar dengan kurs Rp16.190.
“Saya sangat menghargai persetujuan dari pemerintah AS untuk melakukan Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement bagi Indonesia sebesar USD35 juta yang baru saja diumumkan. Ini adalah langkah yang signifikan dalam mendukung upaya konservasi Laut dan Terumbu Karang yang telah dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Jumat, 11 Juli 2024.
Pengalihan utang ini akan mengubah dana yang semula dialokasikan untuk pembayaran utang menjadi sumber daya yang mendukung inisiatif konservasi ekosistem terumbu karang. Hal ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan AS dalam menjaga kelestarian terumbu karang serta bekerja sama dalam menangani tantangan mendesak terkait perlindungan ekosistem tersebut.
Selain itu, keduanya juga membahas perkembangan transisi energi di Indonesia, terutama terkait pendanaan yang mulai mengalir ke sektor energi terbarukan.
Alexia, yang mewakili pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, datang bersama tim Just Energy Transition Partnership (JETP).
“JETP merupakan inisiatif kerja sama dalam mendukung transisi menuju energi rendah karbon yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali,” jelas Sri Mulyani.
Inisiatif ini didukung oleh negara-negara seperti AS, Jepang, dan Eropa, serta lembaga keuangan multilateral dan sektor swasta, serta filantropis. Selain itu, mereka juga membahas perkembangan pasar karbon di Indonesia.
Utang Jatuh Tempo RI Sebesar Rp800 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai besarnya pembayaran utang jatuh tempo yang mencapai Rp800,33 triliun pada tahun 2025.
Menurut dia, utang yang besar tersebut tidak menjadi masalah selama kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ekonomi, dan politik Indonesia tetap stabil.
“Dalam kondisi di mana negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, dan politiknya stabil, maka risiko dari utang jatuh tempo yang besar hampir tidak ada, karena pasar percaya bahwa negara ini akan tetap stabil,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, 6 Juni 2024.
Dia menjelaskan bahwa pemegang surat utang Indonesia yang jatuh tempo mungkin tidak langsung mengambilnya karena masih membutuhkan investasi. Namun, jika stabilitas terganggu, mereka bisa menjual surat utang tersebut dan meninggalkan Indonesia.
Sri Mulyani juga menyoroti bahwa tingginya pembayaran utang jatuh tempo disebabkan oleh pandemi COVID-19, di mana Indonesia membutuhkan tambahan belanja hingga Rp1.000 triliun karena penurunan penerimaan negara sebesar 19 persen akibat berhentinya aktivitas ekonomi.
“Saat pandemi pada tahun 2020, utang yang jatuh tempo berkisar dalam waktu tujuh tahun, tetapi sekarang terkonsentrasi pada tiga tahun terakhir yaitu 2025, 2026, dan 2027, dengan sebagian kecil jatuh tempo di tahun 2028. Hal ini yang membuat persepsi tentang banyaknya utang yang terkumpul,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan bahwa utang jatuh tempo Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp800,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan bahwa pengelolaan utang pada tahun 2025 perlu dilakukan dengan hati-hati mengingat tren suku bunga tinggi dan nilai tukar yang akan mempengaruhi belanja, termasuk pembayaran bunga utang.
“Dalam kondisi higher for longer dan tekanan pada nilai tukar pasti mempengaruhi belanja, terutama pembayaran bunga utang. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam mengelola utang dalam tren seperti ini,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Jakarta pada Rabu, 5 Juni 2024.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa defisit APBN untuk tahun depan diperkirakan berada dalam kisaran 2,45-2,82 persen, sementara keseimbangan primer diperkirakan mengalami defisit 0,3-0,61 persen.
“Defisit APBN untuk tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 2,45 hingga 2,82 persen, di mana keseimbangan primer juga mengalami defisit sebesar 0,30 hingga 0,61 persen dari GDP,” jelas Sri Mulyani.
Adapun pembiayaan investasi yang diusulkan untuk tahun depan berkisar antara 0,30 hingga 0,50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya, rasio utang diperkirakan berada dalam kisaran 37,98 hingga 38,71 persen.
“Kita tetap menjaga rasio utang dalam kisaran 37,98 hingga 38,71 persen dari GDP,” tambah Sri Mulyani.
Perlu dicatat bahwa pada tahun depan, pemerintahan akan berganti kepemimpinan di mana Indonesia akan dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. (*)