KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan kondisi keuangan negara dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa total kekayaan negara per akhir 2024 telah mencapai angka fantastis, yakni Rp13.692,4 triliun.
“Kekayaan negara melonjak tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam forum yang berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi kekayaan pada tahun sebelumnya, yaitu Rp13.072,8 triliun pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan pengelolaan aset negara yang dinilai semakin optimal.
Meski demikian, sisi pendapatan belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan belanja negara. Tercatat, total penerimaan selama 2024 mencapai Rp3.115,3 triliun.
Namun, jumlah ini masih di bawah pengeluaran operasional yang mencapai Rp3.353,6 triliun. Dengan demikian, terjadi selisih negatif atau defisit sebesar Rp238,3 triliun.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyoroti meningkatnya kompleksitas dan jangkauan pengelolaan fiskal nasional. Pemerintah saat ini membawahi 99 kementerian dan lembaga, bekerja sama dengan 546 pemerintah daerah, serta menjangkau 75.266 desa dan 19.439 satuan kerja.
Dari sisi penerimaan pajak dan perdagangan, basis kontribusi juga terus meluas. Jumlah wajib pajak aktif tercatat sebanyak 82,23 juta, sementara pelaku ekspor dan impor yang tercatat mencapai 148 ribu entitas.
Kemenkeu Pangkas Anggaran
KABARBURSA.COM - Pementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu lembaga yang turut melakukan penyesuaian belanja sebagai bagian dari kebijakan efisiensi nasional. Tahun 2025, anggaran kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati itu mengalami pemangkasan senilai Rp8,9 triliun.
Pemangkasan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam pelaksanaan belanja negara dan daerah.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI yang digelar pada Senin, 14 Juli 2025, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa total anggaran Kemenkeu awalnya berada di angka Rp53,19 triliun, termasuk Badan Layanan Umum (BLU). Namun bila hanya menghitung pos non-BLU, alokasinya adalah Rp42,82 triliun.
“Dari 2025 Rp42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp8,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang hadir mendampingi juga memberikan penjelasan mengenai aspek teknis efisiensi. Menurutnya, belanja yang disasar adalah komponen pegawai dan operasional perkantoran, yang pelaksanaannya akan lebih hemat melalui mekanisme penggunaan bersama fasilitas.
“Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mendorong efisiensi lebih lanjut di tahun anggaran 2025 ini melalui prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor dan penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien,” jelas Suahasil.
Ia juga menegaskan bahwa langkah penghematan anggaran ini sejatinya bukan hal baru. Dalam lima tahun terakhir, Kemenkeu telah merealisasikan efisiensi sekitar Rp2,82 triliun.
“Dengan seluruh penerapan efisiensi anggaran ini, maka terjadi efisiensi secara makro dalam pengelolaan APBN. Pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara,” pungkasnya.(*)