KABARBURSA.COM - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan dipotong. Hal itu dipastikan setelah Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
“Pertemuan ini hanya sebatas diskusi, agar pekerjaan di tahun 2025 yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien. Tidak ada pembicaraan yang lain,” kata Dody saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dody menjelaskan, diskusi yang dimaksud yaitu membahas refocusing anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sementara, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memaparkan, anggaran Kementerian PU yang awalnya Rp116 triliun akan dipangkas, dan dialokasikan ke Kementerian PKP.
“Anggarannya tetap Rp116 triliun, tapi dibagi dua, untuk PU dan PR (Perumahan Rakyat),” ungkap Diana.
Rincinya, lanjut Diana, sekitar Rp5,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR, akan dipindahkan ke Kementerian PKP. Dan, sisanya, Rp111 triliun akan digunakan oleh Kementerian PU untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
“Kekurangan anggaran Kementerian PKP akan diusulkan mulai 2 Januari 2025,” kata Diana.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp53,6 triliun untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Dia pun menyebut, pagu anggaran 2025 sebesar Rp5,1 triliun itu masih jauh dari kebutuhan. Pihaknya membutuhkan danan tambahan sebesar Rp48,4 triliun.
“Angka Rp53,6 triliun berdasarkan usulan Satgas Perumahan. Jadi masih kurang sekitar Rp48,4 triliun,” kata Maruarar.
“Kami berharap dukungan dari Kemenkeu untuk memenuhi kebutuhan ini,” tambahnya.
Rencana Pembangunan Bersama
Diberitakan sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa seluruh anggaran proyek infrastruktur yang sudah dialokasikan pemerintah, saat ini ditahan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Hal ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Semua dana infrastruktur sementara ini ditahan oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan bapak Presiden,” kata Dody saat ditemui wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dody menjelaskan, penahanan anggaran tersebut akan berlangsung hingga seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat merumuskan rencana pembangunan bersama. Proses tersebut akan dipimpin oleh Kepala Bappenas.
“Kami akan duduk bersama antar kementerian di bawah pimpinan Kepala Bappenas, karena beliau yang merencanakan. Setelah rencana matang, baru kita bisa tentukan arah pembangunan,” tuturnya.
Menurut Dody, beberapa proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan bendungan, akan dihentikan sementara waktu. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk proyek-proyek ini akan dialihkan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
“Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, proyek fisik besar seperti pembangunan bendungan sementara akan dihentikan. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air,” ucap Dody.
Dengan terbatasnya anggaran, Dody menegaskan bahwa upaya optimasi akan lebih diutamakan daripada memulai pembangunan baru.
“Karena keterbatasan anggaran, apa yang sudah ada akan kita maksimalkan dan revitalisasi untuk mendukung prioritas utama Presiden, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” imbuhnya.
Lelang Proyek Baru Ditunda
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, sebenarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur sudah disahkan pada tahun 2024, dan kini pihaknya hanya tinggal melanjutkan proyek-proyek yang telah direncanakan.
Namun, Dody seperti yang dia jelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh anggaran yang berkaitan dengan infrastruktur saat ini ditahan sementara waktu.
“Karena instruksi dari bapak Presiden, semua anggaran yang berhubungan dengan infrastruktur saat ini ditahan,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Meski demikian, Dody menegaskan, tidak semua anggaran infrastruktur untuk tahun 2025 ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, lebih dari 90 persen anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU tahun depan telah terikat untuk pembayaran kontrak multi-year atau proyek-proyek yang sudah dimulai sebelumnya.
“Saya baru mengetahui hal ini, karena saya sendiri baru menjabat. Ternyata lebih dari 90 persen anggaran kami sudah terikat untuk pembayaran kontrak-kontrak yang sudah berjalan,” jelasnya.
Dody menambahkan, untuk proyek-proyek yang sudah ada, pemerintah akan tetap melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.
Namun, proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan dimulai pada 2025 akan ditunda, dan akan dibahas lebih lanjut dengan kementerian terkait.
Akibat situasi ini, Dody menyebutkan, pihaknya belum membuka proses lelang untuk proyek infrastruktur baru pada 2025.
Dia juga belum bisa memastikan apakah lelang proyek infrastruktur untuk tahun depan akan dilakukan pada akhir tahun ini, mengingat mereka masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk sementara waktu, lelang-lelang proyek baru belum bisa dilaksanakan. Kami masih menunggu instruksi dari Presiden,” pungkas Dody. (*)