KABARBURSA.COM – Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat terkait asumsi inflasi yang dipatok sebesar 2,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meski proyeksi menunjukkan tren penurunan inflasi secara global, pemerintah tetap mewaspadai potensi lonjakan inflasi akibat berbagai faktor yang tidak terduga.
"Inflasi cenderung menurun berdasarkan kondisi global saat ini dan proyeksi dari berbagai lembaga internasional. Namun, kita harus terus waspada," ujar Sri Mulyani dalam tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU APBN 2025 di Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Agustus 2024.
Sri Mulyani mengingatkan episode lonjakan inflasi pada tahun 2022 akibat ketidakstabilan geopolitik dan perubahan harga komoditas masih menjadi ancaman yang nyata. Selain itu, perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan pangan juga perlu diwaspadai sebagai faktor yang dapat memicu inflasi di luar kendali.
"Target inflasi 2,5 persen ini harus dicapai dengan tetap waspada terhadap perubahan geopolitik dan iklim yang dapat memengaruhi ketersediaan dan ketahanan pangan," kata dia.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mengandalkan ketersediaan pasokan pangan melalui program ketahanan pangan dan memastikan kelancaran distribusi untuk menjaga stabilitas harga.
Namun, Sri Mulyani menegaskan antisipasi terhadap risiko yang tidak terduga harus menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan berbagai tantangan global dan domestik, pemerintah akan terus berupaya menjaga perekonomian dari gejolak yang bisa mengguncang stabilitas inflasi pada tahun mendatang.
Asumsi Makro RAPBN 2025
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebelumnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025.
Adapun keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI Soeharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.
Dalam RAPBN 2025, memuat target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen. Adapun pertumbuhan tersebut ditopang oleh permintaan domestik, kebijakan fiskal, hingga akselerasi transformasi ekonomi nasional.
RAPBN 2025 juga memuat target sejumlah indicator ekonomi makro lainnya, yakni inflasi di level 1,5 persen atau 3,5 persen, nilai tukar rupiah di angka Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar Amerika Serikat, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dalam 10 tahun di kisaran 6,9 persen hingga 7,2 persen.
Di sisi lain, RAPBN juga memuat target harga minyak mentah sebesar USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 hingga 605 barel per hari, dan listing gas bumi 1.003 hingga 1.047 ribu barel per hari.
Kendati demikian, terdapat perbedaan target pertumbuhan ekonomi yang disetujui Banggar DPR RI dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di mana dalam RKP, pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,3 persen hingga 5,6 persen, sementara angka yang di setujui bersama sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuturkan, perbedaan target pertumbuhan ekonomi antara RKP dan Banggar DPR RI terjadi sebab belum disinkronisasi. Dia juga mengaku akan mengsinkronkan hal tersebut.
“Itu masih ada yang perlu disinkronkan nanti kita lihat, ya,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.
Sri Mulyani mengaku, akan menyusun kembali APBN dengan estimasi dua minggu ke depan. “Jadi nanti dua minggu lagi kita lihat ada laporan semester yang memuat forecast 2024, dan kemudian kita susun APBN-nya,” tutupnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengaku, dalam hal ini peranan pihaknya hanya sebatas pendukung tercapainya target pertumbuhan yang telah disepakati.
Sementara target pertumbuhan ekonomi yang disepakati Banggar DPR RI, kata Suharso, merupakan dokumen yang berisi ulasan mendalam terkait dengan gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (Kem-PPKF).
“Kalau di KMPPKF itu apa namanya? Asumsi. Kenapa asumsi? Karena itu akan menghitung revenue untuk negara, pendapatan negara. Dihitung dari mana aja? Dihitung dari tingkat perkembangan dan inflasi. Kemudian apa lagi? Suku buka. Apa lagi? Lifting. Jadi itu yang hubungannya,” ucap Suharso.
Suharso menuturkan, kesamaan keputusan kebijakan dalam RAPBN baik dalam targeting pertumbuhan ekonomi. “Tapi kalau inflasi, kemudian tingkat pertumbuhan, dan suku bunga, nilai tukar. Itu sudah pasti hubungannya dengan apa tadi? Dengan penerimaan negara,” jelasnya.
Lebih jauh, Suharso menuturkan, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah mengacu pada tingkat kemiskinan hingga besaran tingkat pengangguran terbuka yang dapat ditekan.(*)