Sunarso, BSI, dan Spekulasi Reshuffle BUMN

KABARBURSA.COM – Reshuffle besar-besaran di tubuh BUMN menjadi tanda kuat konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Di balik perubahan direksi, pasar modal mulai berspekulasi soal siapa yang bakal bertahan dan siapa yang harus tersingkir? Salah satu rumor yang paling santer beredar adalah eks bos Bank BRI, Sunarso, yang disebut-sebut bakal memimpin Bank Syariah Indonesia (BSI) di tengah arus penyegaran politik ini.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan reshuffle ini tak lepas dari agenda Prabowo Subianto yang ingin memastikan arah baru dalam tubuh BUMN—terutama yang selama dua periode terakhir berada di bawah pengaruh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ini soal kepentingan Pak Prabowo. Beliau pastikan ada penyegaran, apalagi sebagian besar direksi yang sekarang adalah hasil seleksi zaman Jokowi. Dua periode itu cukup, sekarang waktunya perubahan," kata Ibrahim kepada KabarBursa.com, Jumat, 2 Mei 2025.

Menurutnya, pergantian direksi akan berdampak langsung pada saham-saham unggulan pelat merah seperti PT Telkom Indonesia Tbk, perbankan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), hingga holding pertambangan MIND ID. Namun, reaksi pasar sangat tergantung pada kualitas pengganti yang ditunjuk.

"Kalau yang masuk itu orang profesional dan bersih, pasar akan sambut baik. Tapi kalau isinya orang-orang titipan atau sekadar balas budi politik, ya bisa jadi sentimen negatif," kata Ibrahim.

Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang dikenal lebih mengutamakan integritas ketimbang gelar atau latar belakang pendidikan luar negeri. Menurut Ibrahim, Prabowo ingin mengisi kursi direksi dengan orang-orang jujur, sejalan dengan kebijakan pengetatan anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.

Menurut Ibrahim, bukan tidak mungkin ada direksi-direksi yang secara diam-diam tidak sejalan dengan visi presiden terpilih.  “Mungkin ada yang ngomong miring soal kebijakan Pak Prabowo, dan itu sampai ke telinga beliau. Bisa jadi itu yang memicu reshuffle,” ujarnya.

Ibrahim pun mengingatkan bahwa perubahan ini bukan sekadar spekulasi kosong. Menurutnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sempat tertunda dan kini dijadwalkan ulang pada 6 Mei menjadi sinyal kuat adanya tarik-menarik kepentingan di balik layar. Arah perubahan pun dinilai sudah jelas bahwa hampir semua jajaran direksi akan diganti.

Saru-satunya yang tampaknya aman dari pergantian tersebut, kata Ibrahim, adalah Bank Mandiri. “Mandiri kemungkinan dipertahankan karena kinerjanya solid dan tidak banyak drama,” katanya.

Di luar Bank Mandiri, hampir semua BUMN dinilai berpotensi mengalami penyegaran dengan kecenderungan mengakomodasi nama-nama yang dianggap berjasa dalam kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran. Menurut Ibrahim, pola seperti ini sudah menjadi praktik umum setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.

Meski begitu, ia menekankan bahwa pasar masih rasional. “Investor bukan masalah siapa orangnya, tapi apakah mereka mampu menjalankan amanah dan memperbaiki kinerja. Kalau hanya bagi-bagi jabatan, pasar pasti respons negatif,” katanya.

Di sisi lain, KabarBursa sebelumnya telah memperoleh informasi eksklusif dari sumber internal BRI yang menyebut bahwa eks Direktur Utama BRI, Sunarso, disebut-sebut bakal segera menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kabar ini, meski sudah ramai di kalangan pasar, sempat dibantah langsung oleh Sunarso yang mengaku sedang fokus momong cucu. Meski begitu, isu soal Sunarso tetap menjadi bagian penting dari spekulasi reshuffle besar di tubuh bank-bank pelat merah.

Danantara Dinilai Rawan Ganggu Tata Kelola BUMN

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, sebelumnya mengingatkan pemerintah soal potensi masalah tata kelola pembentukan superholding BUMN Danantara. Menurutnya, dominasi Danantara dalam investasi bisa mengganggu kemandirian dan tata kelola BUMN yang ada di bawahnya.

“Kalau Danantara terlalu dominan, misalnya dalam investasi bank Himbara atau perusahaan energi, ini bisa mengganggu tata kelola korporasi di BUMN,” ujar Danang kepada KabarBursa.com.

Ia mempertanyakan kejelasan hubungan struktural antara Danantara dengan BUMN anggota. Menurutnya, hingga kini belum ada informasi terbuka tentang batas kewenangan investasi antara induk dan anak usaha tersebut.

“Apakah BUMN masih bisa berinvestasi mandiri? Misalnya Danantara diminta mendanai proyek pemerintah, lalu bank Himbara juga diminta mendanai program seperti koperasi Merah Putih. Bagaimana mengatur ini semua? Harus jelas,” tegasnya.

Danang juga menyoroti potensi tumpang tindih peran antara Danantara dan BUMN yang sudah berjalan, terutama jika masing-masing diarahkan untuk mendanai proyek-proyek negara.

Ia pun menyinggung BUMN yang tengah merugi seperti BUMN karya. Jika tetap masuk dalam struktur Danantara, maka publik perlu tahu apakah Danantara juga akan ikut menanggung beban kerugian dan restrukturisasi utang BUMN tersebut.

“Kalau Danantara juga harus menyelamatkan BUMN yang merugi, maka itu harus diatur secara transparan. Jangan sampai justru menjadi beban fiskal tersembunyi,” jelas Danang.

TII menilai, sebelum Danantara menjalankan investasi strategis, harus ada peta jalan dan skema tata kelola yang jelas. Tanpa itu, superholding berpotensi menjadi alat intervensi proyek-proyek elitis yang justru menimbulkan beban baru bagi negara.

“Transparansi sejak awal adalah kunci. Kalau tidak, publik akan terus curiga Danantara hanya jadi instrumen politik ekonomi segelintir elit,” kata Danang.(*)