KABARBURSA.COM - Partai NasDem mengonfirmasi tidak bergabung dalam susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kendati tidak masuk dalam susunan kabinet, Partai NasDem berkomitmen mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan pihaknya 100 persen mendukung jalannya pemerintahan mendatang kendati tidak bergabung dalam Prabowo. Dia menuturkan, pihaknya taat pada etika politik lantaran dukungan Partai NasDem di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak ditujukan kepada Prabowo.
"Ini soal etika saja dan kepantasan saja. NasDem ini kan ketika Pilpres 2024, 14 Februari (pencoblosan) yang lalu itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.
Saan mengatakan posisi yang diambil Partai NasDem tidak menandakan sikap oposan terhadap kepemimpinan Prabowo. Apalagi, kata dia, ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga berkali-kali mengungkap dukungannya terhadap Prabowo. "Enggak ada oposisi. Kita tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran. Jadi kita men-support dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan, kebijakan dan program pemerintahan Pak Prabowo," jelasnya.
Saan lantas menepis anggapan yang menyebut Partai NasDem menolak porsi kabinet lantaran ditempatkan pada kementerian yang kurang strategis. Ia juga menegaskan Surya Paloh mengedepankan etika kepantasan dalam menentukan sikap dukungan pada Prabowo.
"Ini lebih kepada sekali lagi, kita merasa kurang pas gitu kalau kita ngedorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet. Tapi bahwa kita memberikan dukungan itu sejak awal. Jadi sebelum yang lain memberikan dukungan, kita sejak awal sudah," katanya.
Gabung Tak Lama Usai Pengumuman MK
Partai Nasdem menyatakan resmi bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran pada April 2024 lalu, tak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasangan tersebut menang dalam sengket Pemilu 2024 pada Senin, 22 April 2024.
Keputusan ini diumumkan oleh Surya Paloh usai pertemuannya dengan Prabowo di kediaman Prabowo di Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama sekitar satu jam. Sebelumnya, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Nasdem bersama PKB dan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Dengan perolehan suara pada Pemilu 2024, Nasdem diproyeksikan akan menguasai 69 kursi di DPR periode 2024-2029. Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres, terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN, diperkirakan akan menguasai 280 kursi DPR. Jika digabungkan, koalisi tersebut memiliki total 349 kursi atau 60,17 persen dari 580 kursi di DPR.
Dominasi ini bisa semakin kuat jika PKB, yang diperkirakan menguasai 68 kursi DPR, juga bergabung secara resmi dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan PKB telah disampaikan oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar saat bertemu Prabowo pada Rabu lalu.
Surya Paloh menjelaskan, keputusan Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran dilakukan setelah mempertimbangkan dengan matang. Ia menyebut tantangan global yang semakin besar mengharuskan adanya persatuan di antara elite politik. "Ini bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, dan keinginan untuk bersama dengan pemerintahan. Saya pikir, itu lebih baik. Ini adalah pilihan saya, pilihan Nasdem," ujar Surya.
Menurutnya, berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi bisa kapan saja. Namun, menjadi bagian dari pemerintahan membutuhkan semangat dan keikhlasan, serta tetap menjaga daya kritis dan obyektivitas.
46 Kementerian Prabowo-Gibran
Berdasarkan susunan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 yang beredar, tercantum sekitar 46 kementerian baru di pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Adapun dalam surat tersebut, memuat penambahan komisi kerja DPR RI dari awal berjumlah 11 menjadi 13.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tak menampik angka tersebut. Akan tetapi, dia belum dapat memastikan jumlah kabinet kerja di pemerintahan Prabowo kelak. Hingga saat ini, kata dia, penyusunan kabinet masih dalam tahap finalisasi.
“Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46 kementerian),” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2024.
Dasco juga mengaku, susunan kabinet yang digodok berdasarkan optimalisasi fungsi kerja kementerian. Dengan optimalisasi tersebut, dia menilai manfaat kerja kementerian bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat, sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu asa cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian,” ungkapnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI itu menyebut, pembentukan komisi dan AKD akan segera dirampungkan sebelum pemerintahan Prabowo resmi dilantik. Dia menilai, finalisasi jumlah komisi penting untuk mengoptimalisasi kerja lembaga legislatif dan pengawasan.
“Nah sehingga begitu pemerintahan terbentuk, kita akan melakukan fungsi-fungsi tersebut, terutama terhadap kementerian yang baru, melakukan komunikasi-komunikasi tentang anggaran misalnya dan lain-lain,” ungkapnya.
Lebih jauh, Dasco juga menyebut, pada Senin, 14 Oktober 2024 mendatang, DPR RI akan menggelar rapat bersama Pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk melakukan finalisasi jumlah komisi dan AKD.
“Sehingga nanti diharapkan Senin pada saat Rapim dan Bamus itu sudah mendekati fix, dan apabila kemudian masih ada 1, 2 atau 3 yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus itu nanti akan disampaikan bahwa itu akan menyusul kemudian,” katanya.(*)