Tantangan dan Prioritas Anggaran Pertahanan di Era Prabowo

KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi menghadapi tantangan dalam menentukan prioritas anggaran pertahanan di tengah berbagai tuntutan pembangunan lainnya. Analis Utama Politik Keamanan Lab45, Christian Guntur Lebang, dalam seminar "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Jokowi: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media", yang digelar lembaga riset Lab45, Selasa, 8 Oktober 2024, menyoroti bagaimana anggaran pertahanan Indonesia perlu diselaraskan dengan situasi global dan kebutuhan domestik yang mendesak.

Guntur menjelaskan, meskipun anggaran pertahanan Indonesia sempat naik signifikan, fokus pemerintah saat ini juga diarahkan ke program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis. Program tersebut dipandang akan menyedot anggaran besar, sejalan dengan prioritas Prabowo yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan pertahanan dan isu-isu sosial.

“Kita sadar ada banyak prioritas anggaran, bahkan melanjutkan program-program sosial. Di balik fakta bahwa Pak Prabowo mantan Menhan, dia menghadapi kendala politik dengan adanya prioritas lain seperti ini," ujar Guntur dalam seminar yang diikuti secara daring tersebut.

Dalam konteks global, Indonesia juga perlu memperhatikan dinamika internasional. Guntur mengatakan banyak negara, terutama di Eropa, mulai meningkatkan anggaran pertahanan mereka pasca invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara yang sebelumnya tidak fokus pada pertahanan kini mengubah strategi mereka untuk mengejar target yang ditetapkan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yakni sebesar 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB.

"Kita melihat situasi damai saat ini bisa ditelaah lebih dalam. Apakah betul kita dalam kondisi damai, atau justru ada ancaman tersembunyi?,” kata Guntur.

Guntur menyinggung pentingnya kajian strategis dalam menentukan kebutuhan pertahanan Indonesia. Sejak 2015, Kementerian Pertahanan belum memperbarui buku putih pertahanan atau melakukan review strategis yang mendalam. Tanpa kajian yang jelas, sulit untuk menilai apakah anggaran pertahanan saat ini sudah cukup untuk menghadapi ancaman masa depan.

Analis lain dari Lab45, Reine Prihandoko, juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang ideal bagi sektor pertahanan. Menurutnya, standar akademis menyebutkan 1,5 persen dari PDB seharusnya dialokasikan untuk anggaran pertahanan. Namun, perdebatan soal prioritas anggaran antara pertahanan dan sektor sosial selalu muncul, terutama dalam pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang lebih fokus pada infrastruktur.

"Kalau kita lihat dari perspektif akademis, idealnya memang sekitar 1,5 persen dari PDB. Tapi, kembali lagi, itu harus sesuai dengan konteks ancaman yang dihadapi. Misalnya, ancaman hybrid yang sering dibicarakan sekarang," jelas Reine.

Meski begitu, Reine juga mengingatkan kebijakan anggaran sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Dengan latar belakang militer, ada harapan bahwa Prabowo akan memberi perhatian lebih pada alutsista dan modernisasi pertahanan.

"Faktor pemimpin sangat menentukan. Jika pemimpinnya prioritas pada infrastruktur, maka anggaran pertahanan bisa saja terpinggirkan. Tapi dengan Prabowo, ada harapan bahwa anggaran pertahanan akan lebih difokuskan," kata dia.

Meski demikian, kedua analis sepakat bahwa apapun kebijakan yang diambil, harus ada strategi dan kajian mendalam yang mendasari setiap keputusan anggaran. Tantangan ke depan bagi Prabowo adalah memastikan keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan pembangunan sosial tetap terjaga, tanpa mengorbankan satu sektor demi sektor lainnya.

Anggaran Pertahanan Tertinggi

Dengan disahkannya RUU APBN 2025, pemerintahan baru Prabowo Subianto akan segera menghadapi tantangan dalam mengelola alokasi anggaran bagi kementerian dan lembaga. Salah satu hal yang menonjol dari alokasi tersebut adalah anggaran pertahanan yang menjadi yang tertinggi, mencapai Rp166,26 triliun. Ini menegaskan prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor pertahanan, di tengah berbagai isu keamanan global yang semakin kompleks, seperti yang diangkat dalam diskusi sebelumnya.

Di sisi lain, rencana Prabowo untuk membentuk kementerian baru seperti Kementerian Penerimaan Negara dan Kementerian Perumahan akan mempengaruhi struktur anggaran yang ada, termasuk memisahkan anggaran dari kementerian-kementerian terkait. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Prabowo untuk menjalankan program prioritas seperti pembangunan perumahan massal di seluruh Indonesia, yang juga tercermin dalam pengaturan alokasi APBN 2025.

DPR RI telah mengesahkan RAPBN 2025, yang menetapkan alokasi dana bagi setiap kementerian dan lembaga (K/L). Pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, terdapat 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar yang sudah disusun.

Dalam rapat terakhir antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, disepakati total belanja K/L dari APBN 2025 sebesar Rp1.160,09 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyebut alokasi tersebut telah melalui penyesuaian dengan arahan dari presiden terpilih.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah memperhitungkan hasil Raker Banggar dan arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ujar Isa, Selasa, 10 September 2024.

Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp69,26 triliun dibandingkan dengan belanja K/L 2024 yang tercatat sebesar Rp1.090,83 triliun. Isamengimbuhkan, kebijakan belanja K/L diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, investasi, dan pengarusutamaan gender.

Berikut adalah Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar Tahun 2025:

1. Kementerian Pertahanan: Rp166,26 triliun. Anggarannya naik dari APBN 2024 yang sebesar Rp139,26 triliun.
2. Polri : Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR: Rp116,23 triliun
4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun
5. Kemendikbud Ristek: Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial: Rp79,59 triliun
7. Kementerian Agama: Rp79,17 triliun
8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun

Prabowo dirumorkan akan menambah jumlah kementerian dan lembaga untuk mempermudah pelaksanaan janji-janji kampanye. Hal ini berpotensi mengakibatkan perombakan alokasi anggaran di sejumlah K/L. Salah satu kementerian yang disebut akan dibentuk adalah Kementerian Penerimaan Negara, yang diperkirakan merupakan pecahan dari Kementerian Keuangan.

Dengan pembentukan kementerian baru ini, anggaran Kemenkeu yang mencapai Rp53,2 triliun kemungkinan akan terbagi. Selain itu, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan, telah mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan, yang akan memisahkan diri dari Kementerian PUPR.

Tidak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) serta Dana Investasi Nasional (DIN).(*)