KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk menurunkan tarif layanan BI-Fast, sebuah sistem pengiriman dana yang saat ini memungut biaya sebesar Rp2.500 per transaksi. BI-Fast telah menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur pembayaran di Indonesia sejak peluncurannya.
Langkah untuk menurunkan tarif ini dilandasi oleh upaya BI dalam menyeimbangkan aksesibilitas layanan dengan tuntutan stabilitas makroekonomi.
Namun, gagasan penurunan tarif ini belum diterapkan. Bank sentral menyadari bahwa perubahan tarif dapat memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi industri keuangan tetapi juga terhadap tingkat inflasi.
Oleh karena itu, BI masih melakukan pengkajian yang mendalam terhadap potensi dampak makroekonomi sebelum memutuskan langkah final. Ini mencerminkan kebijakan kehati-hatian yang menjadi ciri khas langkah BI dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan bahwa tarif Rp2.500 yang saat ini dibebankan kepada pengguna BI-Fast tidak dianggap sebagai beban oleh mayoritas masyarakat.
Tarif tersebut dinilai sepadan dengan kemudahan yang diberikan oleh sistem pembayaran cepat ini. Meski demikian, BI lebih memprioritaskan penyelesaian isu-isu jangka pendek yang mendesak, seperti memperkuat kolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
Ryan menambahkan, bahwa penyesuaian tarif BI-Fast harus memperhitungkan kondisi makroekonomi yang lebih luas, terutama terkait inflasi. “Perubahan tarif ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga menjadi variabel penting yang harus dipertimbangkan sebelum keputusan diambil,” jelasnya dalam sebuah taklimat media yang digelar di Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
Menurut Ryan, langkah BI dalam mengatur tarif tak hanya sekadar menetapkan harga, melainkan juga mempertimbangkan bagaimana perekonomian secara keseluruhan berjalan, termasuk dinamika inflasi serta indikator-indikator makroekonomi lainnya.
Ini menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh BI untuk menjaga stabilitas ekonomi sembari tetap mendorong efisiensi dalam sistem pembayaran.
Lebih lanjut, Ryan menekankan bahwa meskipun penyesuaian tarif masih mungkin terjadi di masa depan, BI saat ini lebih fokus pada peningkatan layanan dalam jangka pendek.
Salah satu prioritas utama adalah memperkuat sinergi antara infrastruktur yang dimiliki BI dengan kebutuhan industri keuangan. Ryan menegaskan bahwa sinergi tersebut adalah kunci dalam mendukung pertumbuhan layanan pembayaran digital yang semakin inklusif dan efisien.
Volume Transaksi BI Fast Melonjak
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Wajiyo memberikan paparan terkait perkembangan pesat transaksi digital di Indonesia. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada Rabu, 21 Agustus 2024, Perry melaporkan bahwa volume transaksi melalui BI-Fast melonjak tajam, mencapai pertumbuhan sebesar 65,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Hingga saat ini, BI-Fast telah mencatatkan 301,41 juta transaksi, sebuah pencapaian yang mencerminkan adopsi luas oleh masyarakat.
Tak hanya itu, Perry juga mengungkapkan bahwa transaksi perbankan digital mengalami peningkatan signifikan, dengan total mencapai 1.845,27 juta transaksi, tumbuh sebesar 30,50 persen yoy.
Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang beralih dari metode pembayaran konvensional ke transaksi digital, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi.
Sorotan utama dari laporan Perry adalah lonjakan penggunaan uang elektronik, yang mengalami kenaikan sebesar 22,6 persen yoy, mencapai 1.272 juta transaksi.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa uang elektronik semakin diterima sebagai salah satu alat pembayaran utama di Indonesia, sejalan dengan tren global menuju masyarakat yang semakin mengurangi penggunaan uang tunai.
Selain itu, transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mengalami pertumbuhan luar biasa sebesar 207,5 persen yoy. QRIS, yang merupakan standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR, telah mendapatkan penerimaan luas di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
Perry menyebutkan bahwa pengguna QRIS kini telah mencapai 51,43 juta orang, sementara jumlah merchant yang mendukung QRIS mencapai 33,2 juta.
Perry menilai bahwa peningkatan signifikan dalam penggunaan QRIS mencerminkan perubahan yang lebih dalam dalam perilaku konsumen di Indonesia, di mana sistem pembayaran digital kini tidak hanya terbatas di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan digital. Hal ini menggambarkan transformasi besar menuju sistem pembayaran yang lebih inklusif dan merata.
Namun, di tengah perkembangan pesat dalam transaksi digital, beberapa tren memperlihatkan penurunan. Penggunaan kartu ATM/debet mengalami penurunan sebesar 9,57 persen yoy, dengan total transaksi mencapai 584 juta.
Penurunan ini mengindikasikan pergeseran preferensi konsumen yang lebih memilih kenyamanan dan kecepatan transaksi digital dibandingkan dengan penggunaan kartu fisik.
Sebaliknya, transaksi kartu kredit mencatatkan peningkatan sebesar 15,3 persen yoy, dengan total 39,8 juta transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan pembayaran digital semakin mendominasi, kartu kredit tetap menjadi opsi yang banyak digunakan, terutama bagi konsumen yang membutuhkan fleksibilitas lebih dalam mengatur keuangan mereka.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan perubahan yang cukup drastis dalam lanskap pembayaran di Indonesia.
Layanan digital semakin mendominasi, dan Bank Indonesia terus berupaya untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan stabilitas ekonomi.
Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan pembayaran yang aman, efisien, dan terjangkau di era digital yang terus berkembang. (*)