KABARBURSA.COM - Perdebatan soal tata kelola kecerdasan buatan (AI) kini bergerak melampaui ranah teknologi menuju jantung ekonomi digital Indonesia. Di tengah percepatan transformasi digital dan derasnya arus investasi teknologi global, tata kelola dan etika penggunaan AI mulai dipandang sebagai faktor makroekonomi baru yang menentukan stabilitas, produktivitas, dan kepercayaan investor terhadap ekosistem digital nasional.
Hal itu mengemuka dalam konferensi GRACS IPSS 2025 (Governance, Risk, Assurance, and Cybersecurity Summit & Indonesia Privacy and Security Summit) yang diselenggarakan di Jakarta, 28 Oktober 2025.
Forum ini mempertemukan kalangan industri, regulator, dan profesional teknologi dalam satu panggung untuk membahas arah tata kelola digital di Indonesia. Tema yang diusung, “Trust by Design: Privacy, Security, and AI Governance for the Future,” mencerminkan urgensi kepercayaan publik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Kecerdasan buatan kini menjadi motor produktivitas lintas sektor,dari transportasi, keuangan, kesehatan hingga layanan publik. Namun, tanpa tata kelola yang memadai, AI justru berpotensi menimbulkan biaya ekonomi baru melalui risiko kebocoran data, bias algoritma, atau penyalahgunaan informasi.
Tantangannya bukan lagi soal siapa yang tercepat berinovasi, melainkan siapa yang paling mampu membangun sistem yang dipercaya oleh publik dan investor.
Strategic Business Unit Manager Digital Trust SGS Allan Rahadian, menekankan bahwa tata kelola AI tidak bisa berhenti di ranah teknis. Diperlukan kerangka kebijakan yang komprehensif mencakup akuntabilitas, transparansi, manajemen risiko, serta pembentukan budaya etis di dalam organisasi.
“Tata kelola bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perilaku, nilai, dan tanggung jawab,” kata Allan di Jakarta.
Perspektif ini menggambarkan pergeseran focus, bahwa AI bukan lagi instrumen efisiensi semata, melainkan variabel kebijakan ekonomi yang menentukan arus modal dan arah investasi. Dalam konteks makro, negara yang mampu menegakkan regulasi dan etika AI dengan jelas akan lebih dipercaya oleh pelaku pasar global.
Bagi Indonesia, yang memiliki populasi digital terbesar di Asia Tenggara, kejelasan tata kelola bisa menjadi keunggulan kompetitif di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
Sementara perusahaan digital besar seperti Grab dan OVO menegaskan komitmen untuk membangun sistem berbasis prinsip Trust by Design. Konferensi ini juga memperlihatkan meningkatnya kesadaran bahwa tanggung jawab tata kelola tidak hanya berada di tangan korporasi.
Regulasi, pengawasan, dan literasi publik menjadi tiga pilar yang harus berjalan beriringan agar transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan baru antara inovasi dan perlindungan masyarakat.
Ketua GRACS IPSS 2025 Erikman Pardamean, menutup forum dengan pesan yang relevan secara ekonomi, bahwa kepercayaan kini menjadi aset produktif baru di era AI. Tanpa kepercayaan tidak ada transaksi, tanpa kejelasan tata Kelola tidak ada investasi jangka panjang.
Dengan kata lain, membangun ekonomi digital tidak cukup dengan infrastruktur dan modal, tetapi juga dengan kredibilitas sistem yang dipercaya publik.(*)