Tidak hanya Modal, Pelaku UMKM juga Minta Dibukakan Akses Pasar oleh Pemerintah

KABARBURSA.COM - Janji-janji akan membantu UMKM naik kelas pada kampanye pemilu presiden (pilpres) dan legislatif (pileg), dilanjutkan di Pilkada 2024 direspon oleh Faransyah Agung Jaya, Founder Wiranesia Foundation.

Coach Faran, panggilan akrab pria ini menyarankan agar para pelaku UMKM tidak terkecoh dengan janji-janji kampanye yang hanya menawarkan modal mudah, modal murah, atau bahkan tanpa bunga.

Menurut Faran, yang juga merupakan CEO Coach Faran Academy ini, meski persoalan modal memang penting, hal tersebut tidak akan berkelanjutan jika tidak ada akses pasar yang kuat untuk mendukung kelangsungan bisnis.

“Modal tanpa pasar itu percuma,” ungkap Faran yang juga merupakan CEO One Integra Ventures ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Coach Faran berharap di musim Pilkada kali ini, pelaku UMKM lebih kritis dan cermat dalam menilai janji-janji kampanye. Kata dia, janji permodalan sering kali kurang relevan dengan kebutuhan saat ini.

“Yang lebih diperlukan adalah kebijakan yang memfasilitasi penciptaan pasar dan akses konsumen yang lebih luas untuk produk-produk UMKM,” tegasnya.

Data statistik menunjukkan bahwa pasar adalah salah satu tantangan utama bagi UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 83,9 persen UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Hanya 14,7 persen dari total UMKM yang sudah memiliki akses pasar global, sementara mayoritas masih bergantung pada pasar lokal yang terbatas.

“Hal ini memperlihatkan bahwa akses pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional sangat penting agar UMKM bisa berkembang,” ujar Coach Faran.

Lanjutnya, dengan menciptakan pasar lokal dan global yang lebih luas akan membantu UMKM bertahan dan berkembang.

Dia mendorong Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memfasilitasi pembukaan akses pasar, baik melalui kerja sama dengan sektor swasta, e-commerce, maupun memperluas platform digital untuk UMKM.

Dengan peningkatan akses pasar, UMKM tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan.

UMKM juga memegang peran vital dalam meningkatkan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang 61,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan di beberapa daerah seperti Jawa Barat. Kontribusi UMKM bahkan mencapai 70 persen dari PDB daerah.

Selain itu, UMKM menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM juga berarti penguatan ekonomi lokal.

Lebih jauh, Coach Faran juga menyoroti perlunya calon pemimpin daerah untuk memikirkan strategi dalam membuka pasar lokal bagi UMKM.

“Bukannya hanya fokus pada modal, pemerintah daerah harus lebih mengutamakan bagaimana menciptakan pasar yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di wilayah mereka,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan kepada kabinet Prabowo-Gibran, khususnya yang menangani persoalan UMKM, agar fokus pemerintah tidak hanya pada modal, tetapi juga pada penciptaan akses pasar.

“Kementerian terkait bisa menjadi penggerak dalam membuat regulasi yang mendorong pemerintah provinsi dan daerah mendukung UMKM lewat kebijakan e-katalog, e-Order, dan inisiatif lain yang memudahkan pemasaran produk UMKM, seperti pembelanjaan produk lokal untuk kebutuhan dinas dan event pemerintah,” tuturnya.

Coach Faran berharap ada regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah menciptakan pusat oleh-oleh atau produk lokal UMKM di setiap provinsi dan kota, didukung oleh kolaborasi dengan kementerian pariwisata untuk menarik turis berbelanja produk UMKM lokal

“Dengan adanya pusat oleh-oleh yang didukung oleh pemerintah, produk UMKM bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan turis,” imbuh Coac Faran.

Coach Faran berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan ide-ide ini, sehingga UMKM bisa benar-benar naik kelas dan menjadi lebih kompetitif di pasar domestik maupun global.

Pertumbuhan Kredit UMKM Turun

Penyaluran kredit perbankan ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami perlambatan, terlihat dari pertumbuhan kredit UMKM yang semakin menurun.

Hingga Agustus 2024, total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp1.474 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,42 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 5,16 persen pada Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kondisi makroekonomi.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan kredit UMKM.

“Situasi geopolitik juga berpengaruh pada berbagai aspek perekonomian domestik,” kata Dian Rae, Senin, 14 Oktober 2024.

Meskipun tantangan ini ada, Dian tetap optimis bahwa bank dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM. Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya mendukung upaya ini melalui koordinasi dan evaluasi terhadap kondisi UMKM serta efektivitas kebijakan yang ada untuk mendorong kredit UMKM yang berkelanjutan.

Dian menambahkan, bahwa langkah-langkah seperti perluasan jaringan agen bank, program subsidi Pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan insentif likuiditas sedang diimplementasikan.

Selain itu, OJK juga mendorong bank pembangunan daerah (BPD) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor ini.

Namun, Dian mengingatkan agar bank tetap mengutamakan kehati-hatian untuk mencegah kerugian dalam operasional mereka.

“Risiko gagal dan pertimbangan lainnya tetap harus diperhatikan,” pungkasnya. (*)