Logo
>

Tolong! UMKM Butuh Biaya dan Pendampingan

Ditulis oleh KabarBursa.com
Tolong! UMKM Butuh Biaya dan Pendampingan

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memerlukan lebih dari sekadar akses ke pembiayaan. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

    Esther menekankan bahwa perlunya pendampingan teknis kepada UMKM setelah mereka menerima kredit.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola usaha mereka dengan cara yang profesional dan berkelanjutan.

    “UMKM memang kekurangan modal, tetapi setelah mendapatkan kredit, mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bimbingan, pemantauan, dan pendampingan teknis sangat diperlukan,” ujar Esther dalam sebuah konferensi pers pada Jumat, 25 Oktober 2024.

    Lebih lanjut, Esther menjelaskan bahwa pendampingan harus mencakup berbagai aspek, seperti pengemasan produk, strategi ekspor, dan manajemen keuangan.

    Pendampingan ini diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan omzet dan memperluas jangkauan pasar dengan cara yang lebih efisien dan kompetitif.

    “Jika hanya diberikan dana, ada risiko uang tersebut digunakan untuk keperluan lain, sehingga bisnis UMKM tidak berkembang,” tambahnya.

    Dalam mendukung UMKM, pemerintah melalui Smesco, sebuah lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, telah menyediakan layanan inkubasi serta bantuan untuk mendapatkan izin usaha dan sertifikasi penting.

    Smesco berperan dalam membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, PIRT, SIUP, dan hak kekayaan intelektual, agar produk mereka memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di pasar.

    Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menerapkan skema innovative credit scoring (ICS).

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa pemerintah akan terus mendukung usaha ini untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan kredit, meskipun terdapat tantangan terkait syarat agunan atau riwayat kredit sebelumnya.

    Skema pembiayaan dan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong UMKM tidak hanya untuk fokus pada produksi, tetapi juga untuk mengelola bisnis mereka secara lebih profesional dan berdaya saing.

    69 Persen UMKM Belum Menguasai SDGs

    Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ronald Walla, mengungkapkan bahwa sebanyak 69 persen pelaku UMKM di Indonesia masih belum memahami atau mengenal Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi dasar dari praktik ekonomi berkelanjutan.

    Ronald menyampaikan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia belum memiliki pengetahuan mendalam terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    “Tantangan lain yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia dalam menerapkan ekonomi berkelanjutan adalah kesulitan mematuhi regulasi terkait lingkungan dan pengendalian emisi gas rumah kaca,” kata Ronald di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2024.

    Berdasarkan riset yang ia lakukan, 78 persen usaha kecil merugi akibat tingginya persyaratan kepatuhan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca yang sulit untuk dipenuhi.

    Ronald menekankan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM untuk tumbuh di tengah tantangan tersebut.

    “Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan menyediakan insentif keuangan, mempermudah akses ke informasi dan sumber daya, serta menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan keberlanjutan tanpa memberikan beban tambahan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

    Selain itu, program peningkatan kapasitas, pelatihan terkait keberlanjutan, serta pemberian hibah untuk adopsi teknologi hijau juga perlu diperluas untuk memperkuat daya saing UMKM.

    Ketua National Center for Corporate Reporting (NCCR) Ali Darwin mengamini pernyataan Ronald. Menurut dia, terbatasnya akses finansial, rendahnya kesadaran tentang praktik berkelanjutan, dan kompleksitas regulasi lingkungan menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam menerapkan praktik keberlanjutan.

    Majukan UMKM, Pemerintah tidak bisa Bekerja Sendiri

    Presiden RI Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perhatian yang lebih fokus pada pengembangan sektor UMKM.

    Mengutip dari data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar 60 persen, dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.

    Dengan hadirnya Kementerian UMKM diharapkan dapat mendorong UMKM untuk naik kelas dan semakin kompetitif di pasar global.

    Pengamat UMKM, Faransyah Agung Jaya menegaskan, selaku Menteri UMKM, Maman Abdurrahman memiliki tugas utama yaitu memajukan 65 juta pelaku UMKM.

    “Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, hanya sekitar 15 persen UMKM yang berhasil naik kelas dari skala mikro ke kecil dan menengah. Maka dari itu, pelaku UMKM menaruh harapan besar pada Kementerian UMKM untuk menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas usaha mereka, terutama di era digital yang semakin kompetitif,” kata Coach Faran, panggilan akrab pria ini.

    Dia pun meminta, dengan terbentuknya Kementerian UMKM, diharapkan seluruh deputi yang menangani UMKM bekerja lebih efektif.

    “Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 75 persen UMKM di Indonesia masih berada pada kategori mikro, yang seringkali kesulitan mengaskes pembiayaan, teknologi, dan pelatihan berkualitas,” ungkapnya.

    “Kementerian ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan tepat sasaran untuk mempercepat transformasi UMKM agar lebih bersaing di pasar domestik dan internasional,” sambungnya.

    Lanjut Coach Faran, bahwa mayoritas dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia berharap bisa naik kelas. Namun, berdasarkan datang, kurang dari 10 persen UMKM yang mampu bertahan lebih dari lima tahun.

    “Data ini dari laporan  statistik UMKM Bank Indonesia tahun 2022,” jelas Coach Faran.

    Kata dia, Kementerian UMKM tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi multi pihak. Dan, pemerintah harus menggandeng dunia pendidikan, pihak swasta, dan seluruh elemen masyarakat hingga media massa.

    Ia menyontohkan salah satu kolaborasi yaitu, Wiranesia Foundation, sebuah yayasan yang telah berperan dalam mendigitalisasi UMKM, melakukan scale up dan menyediakan program inkubasi usaha di seluruh Indonesia saat pandemi COVID-19.

    “Data dari Wiranesia Foundation menunjukkan bahwa program digitalisasi telah meningkatkan penjualan UMKM peserta hingga 30 persen dalam satu tahun,” tuturnya.

    Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Coach Faran optimistis bahwa transformasi UMKM dapat tercapai lebih cepat dan membawa dampak nyata bagi perekonomian nasional.

    “Berdasarkan data Bank Indonesia, UMKM yang naik kelas dapat meningkatkan kontribusi PDB hingga 75 persen pada tahun 2030 karena didukung oleh kebijakan dan kolaborasi yang tepat,” pungkas Coach Faran. (*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    KabarBursa.com

    Redaksi