KABARBURSA.COM – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, di tengah kesulitan ekonomi, melemahnya daya beli, dan tingginya pengangguran, program angkutan umum dengan tarif murah adalah penyelamat bagi masyarakat.
Menurutnya, layanan ini sangat membantu mereka tetap bisa beraktivitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar, sehingga beban harian pun berkurang.
“Dengan adanya subsidi, masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dapat menikmati akses transportasi yang terjangkau, membuat pergerakan orang dan barang menjadi lebih mudah,” kata Djoko dalam keterangan tertulis, Senin, 8 September 2025.
Djoko menambahkan, ciri utama negara maju adalah kualitas jaringan transportasi umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, serta aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas dan lansia.
“Di sana, para pejabat dan masyarakat umum sudah lazim menggunakan angkutan publik karena jangkauannya yang luas, bahkan bisa mencakup 90 persen wilayah perkotaan seperti di Jakarta,” ujarnya.
Selain itu, negara maju juga memiliki angka kecelakaan yang rendah, partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap disiplin berlalu lintas, dan kondisi jalan yang mantap hingga ke daerah terpencil.
Mengingat pentingnya sektor-sektor ini, anggaran infrastruktur, transportasi, dan keselamatan tidak boleh ikut dipangkas. Sebaliknya, masih banyak pos anggaran lain yang bisa dihemat, seperti mengurangi atau menghilangkan fasilitas dan kemewahan yang tidak penting bagi para pejabat, mulai dari mobil dinas hingga perjalanan dan pengawalan yang tidak mendesak.
Dana Keselamatan Transportasi tak Dikurangi
Djoko juga meminta pemerintah tidak akan mengorbankan alokasi untuk sektor-sektor layanan publik penting lainnya seperti keselamatan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Pakar teknik sipil sekaligus akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko, menilai pemangkasan anggaran terhadap program-program publik tersebut demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi langkah yang kurang bijak. Menurutnya, tindakan itu justru berpotensi menghambat pencapaian target besar nasional, yakni Indonesia Emas 2045.
“Keberlanjutan infrastruktur dan transportasi berkeselamatan adalah konsep penting yang menggabungkan tiga pilar utama, yakni pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, sistem transportasi yang efisien, dan yang paling krusial, jaminan keselamatan bagi semua penggunanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 8 September 2025.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, pemerintah menetapkan program MBG sebagai salah satu program prioritas. Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp335 triliun, bersanding dengan sektor-sektor strategis lainnya seperti ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), perumahan, serta sektor pertahanan dan keamanan yang mencapai Rp425 triliun.
Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan — meskipun tidak tergolong sebagai program utama dalam RAPBN — tetap dialokasikan dana yang cukup besar, masing-masing sebesar Rp575,8 triliun dan Rp244 triliun.
Djoko menggarisbawahi bahwa meskipun komitmen anggaran terhadap MBG mencerminkan keseriusan pemerintah, perlu ada evaluasi yang lebih menyeluruh mengenai prioritas nasional. Ia mempertanyakan apakah program lain yang tak kalah vital seperti infrastruktur dan transportasi berkeselamatan mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang sepadan.
Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur dan akses transportasi yang memadai, berbagai program strategis tidak akan bisa berjalan maksimal, terlebih di wilayah-wilayah miskin yang selama ini masih kesulitan dalam hal konektivitas.
“Kita tahu, daerah miskin sering kali memiliki aksesibilitas yang sangat buruk akibat minimnya infrastruktur dan transportasi umum yang memadai,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ketiadaan akses tersebut bukan hanya mempersulit mobilitas, tapi juga berdampak pada inflasi lokal dan stagnasi ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan program-program prioritas nasional akan sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya fondasi infrastruktur dan sistem transportasi yang menopangnya.
“Tanpa elemen-elemen ini, daerah tersebut akan sulit keluar dari kemiskinan, bahkan mengalami inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, semua program utama dan pendukung akan terasa manfaatnya secara maksimal jika didukung oleh infrastruktur dan transportasi yang kuat,” lanjutnya.
Djoko menegaskan bahwa bila pemerintah ingin benar-benar mencapai Indonesia Emas 2045, maka infrastruktur dan transportasi harus dipandang sebagai kebutuhan dasar — sejajar dengan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kedua elemen ini adalah kunci utama untuk mendorong kemajuan suatu wilayah dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.(*)