KABARBURSA.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan pemerintah soal ancaman serius yang tersembunyi di balik kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Salah satu sorotan utamanya adalah kebijakan tarif 0 persen untuk produk impor asal AS yang masuk ke Indonesia, yang dinilai berpotensi merugikan sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.
“Kerja sama ekonomi itu penting, tapi jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif yang hanya dibanjiri produk murah dari luar negeri. Jangan biarkan petani dan peternak lokal jadi korban,” ujar Alex saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 19 Juli 2025.
Politikus dari Dapil Sumatera Barat I itu menyoroti bahwa di balik janji peningkatan ekspor ke pasar AS, ada risiko besar dari masuknya produk pangan murah asal Amerika, seperti daging, jagung, dan kedelai. Ia menilai gelombang impor tersebut bisa menjatuhkan harga pasar di dalam negeri hingga berada di bawah biaya produksi pelaku usaha lokal.
“Ini bukan cuma urusan ekspor-impor biasa. Ini langsung mengancam keberlangsungan hidup peternak dan petani kita. Jangan sampai kebijakan dagang ini malah menghantam agenda besar kita: kedaulatan pangan,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, Presiden AS Donald Trump menyatakan pada Selasa, 15 Juli lalu, bahwa telah tercapai kesepakatan dagang baru dengan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, produk ekspor AS ke Indonesia dibebaskan dari bea masuk, sementara Indonesia tetap dikenakan tarif 19 persen untuk produknya yang masuk ke Amerika.
Alex menilai perjanjian ini menciptakan ketimpangan struktural. Ia mengutip peringatan dari sejumlah analis ekonomi yang menyebut banjir produk unggas, jagung, hingga daging sapi dari AS dapat menekan pelaku usaha lokal, terutama peternak mandiri yang selama ini menyerap lebih dari lima juta tenaga kerja di sektor unggas.
“Bayangkan kalau ayam beku dari Amerika dijual jauh lebih murah dari harga pokok produksi kita. Peternak rakyat mau makan apa? Jangan sampai demi janji ekspor, kita malah menciptakan defisit pangan di rumah sendiri,” ucap Alex.
Ia juga mengkritik keras kebijakan tarif nol persen untuk pangan impor tanpa diiringi skema perlindungan bagi sektor domestik. Menurutnya, hal itu menunjukkan ketidakberpihakan terhadap rakyat dan justru lebih menguntungkan kepentingan luar negeri.
Sebagai pimpinan Komisi IV yang membidangi urusan pertanian dan ketahanan pangan, Alex mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera turun tangan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut. Ia mewanti-wanti soal potensi terjadinya deindustrialisasi pangan di tingkat akar rumput.
“Pemerintah wajib menyampaikan perhitungan yang jelas, termasuk dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar dia.
Tak hanya evaluasi, Alex juga menekankan pentingnya menyiapkan mekanisme pengamanan pasar domestik. Ini mencakup penerapan safeguard, pengaturan kuota impor, hingga pemberlakuan harga dasar demi melindungi petani dan peternak lokal.
“Jangan lupakan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM di sektor pertanian. Kedaulatan pangan itu bukan jargon semata. Jangan dikorbankan hanya demi dagang sesaat,” pungkasnya. (*)