Trump Dorong Raksasa Teknologi Tanggung Biaya Listrik Pusat Data AI

KABARBURSA.COM — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menyiapkan langkah baru untuk mengatur pesatnya pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dua pejabat pemerintah yang berbicara secara anonim menyebut Gedung Putih ingin perusahaan teknologi terbesar dunia menandatangani kesepakatan bersama terkait tata kelola ekspansi pusat data AI.

Draf kesepakatan yang diperoleh media Amerika, POLITICO, itu memuat serangkaian komitmen agar pusat data yang dikenal sangat boros energi tidak membebani masyarakat. Dokumen itu dirancang untuk memastikan pembangunan fasilitas digital raksasa tersebut tidak memicu kenaikan tarif listrik rumah tangga, tidak menguras pasokan air, serta tidak mengganggu keandalan jaringan listrik nasional. Intinya, perusahaan teknologi yang menikmati manfaat ekonomi dari AI juga harus ikut memikul biaya pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Rancangan pakta tersebut masih bersifat sukarela dan belum final. Namun arahnya cukup jelas. Kesepakatan ini dibingkai sebagai komitmen antara Presiden Trump dengan perusahaan teknologi besar Amerika Serikat dan pengembang pusat data. Jika benar terlaksana, kesepakatan itu bisa mengikat nama-nama raksasa seperti OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, hingga Meta, induk Facebook, untuk mematuhi prinsip-prinsip penggunaan energi, air, dan dampak sosial masyarakat di sekitar lokasi pusat data.

Sejauh ini belum ada perusahaan yang secara resmi memberikan komentar perihal rencana tersebut. Pemerintah juga belum mengumumkan secara formal siapa saja pihak yang diundang atau sudah menyatakan setuju untuk ikut menandatangani pakta tersebut. Namun Gedung Putih dikabarkan ingin meluncurkannya dalam sebuah acara besar dan meriah di lingkungan kepresidenan.

Inisiatif ini dinilai sebagai salah satu upaya paling ambisius pemerintah Amerika untuk mengendalikan dampak pembangunan infrastruktur AI tanpa harus menerbitkan regulasi baru yang bersifat memaksa. Langkah itu muncul hanya sebulan setelah Gedung Putih meminta operator jaringan listrik wilayah Atlantik Tengah untuk mencari cara menurunkan harga listrik.

Kekhawatiran publik memang semakin meningkat. Pertumbuhan pusat data yang sangat cepat dikhawatirkan akan menyedot listrik dalam jumlah besar dan pada akhirnya membuat tarif listrik masyarakat ikut naik. Kondisi tersebut berpotensi menjadi beban politik bagi pemerintahan Trump yang selama ini dikenal sangat mendukung pengembangan teknologi AI dan pembangunan pusat data tanpa banyak pembatasan.

Juru bicara Gedung Putih, Taylor Rogers, menegaskan pemerintah ingin memastikan perusahaan teknologi ikut bertanggung jawab atas kebutuhan energi mereka sendiri.

“Seperti yang diumumkan Presiden Trump beberapa minggu lalu, perusahaan teknologi terkemuka bekerja sama dengan Presiden untuk menanggung biaya konsumsi listrik mereka saat membangun pusat data. Informasi lebih lanjut akan segera disampaikan,” ujar Rogers dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Politico, Selasa, 10 Februari 2026.

Seorang pejabat Gedung Putih lainnya menyebut draf kesepakatan yang beredar saat ini sudah tidak lagi akurat karena masih ada perubahan yang sedang dibahas, meski tidak merinci bagian mana yang direvisi.

Kekhawatiran Lonjakan Tarif Listrik

Sistem kelistrikan Amerika yang bersifat terdesentralisasi membuat implementasi kesepakatan ini tidak mudah. Operator jaringan listrik, regulator tingkat negara bagian, serta perusahaan utilitas harus terlibat untuk menetapkan aturan dan kontrak yang membuat isi pakta tersebut benar-benar bisa dijalankan.

Perdebatan ini muncul di tengah peringatan dari berbagai pihak bahwa pertumbuhan pusat data berbasis AI bisa membebani sistem kelistrikan regional. Gedung-gedung raksasa yang dipenuhi chip dan server berdaya besar itu membutuhkan listrik dalam jumlah luar biasa. Banyak regulator dan anggota parlemen khawatir kebutuhan energi yang melonjak akan mendorong kenaikan tagihan listrik masyarakat yang sudah tertekan oleh tingginya biaya hidup.

Menteri Energi Amerika Serikat, Chris Wright, mengakui adanya kekhawatiran publik tersebut. Namun ia menilai dialog dengan industri teknologi terus dilakukan agar ekspansi AI tidak merugikan konsumen. “Banyak orang skeptis dan berpikir, wah ini akan menambah beban dan membuat harga energi makin mahal. Saya paham kekhawatiran itu,” kata Wright dalam wawancara dengan podcast POLITICO Energy. “Kami sedang berdiskusi dengan para pengembang skala besar agar mereka bukan hanya membantu menurunkan harga listrik dalam jangka panjang, tapi juga menghentikan kenaikan harga yang terjadi saat ini.”

Perusahaan teknologi besar yang sering disebut sebagai hyperscalers memang berlomba membangun pusat data berukuran raksasa untuk mengolah komputasi AI yang semakin kompleks. Karena itulah inti dari kesepakatan baru ini adalah kewajiban bagi pengembang pusat data AI untuk membayar 100 persen biaya pembangkit listrik baru yang dibutuhkan untuk melayani fasilitas mereka.

Selain itu, perusahaan juga diminta menandatangani kontrak listrik jangka panjang agar pelanggan lain tidak ikut menanggung beban jika pusat data tersebut berhenti beroperasi di kemudian hari. Mereka juga diwajibkan membayar penuh setiap peningkatan jaringan transmisi yang diperlukan untuk menghubungkan pusat data baru dengan sistem kelistrikan.

Secara paralel, perusahaan teknologi diharapkan bekerja sama dengan regulator federal, negara bagian, dan lokal untuk menetapkan tarif listrik yang sebisa mungkin melindungi masyarakat. Prinsipnya, keberadaan pusat data tidak boleh membuat tarif listrik rumah tangga naik, bahkan diharapkan bisa ikut membantu menurunkan harga.

Ketentuan ini juga berlaku tidak hanya untuk pusat data yang dimiliki langsung oleh perusahaan, tetapi juga untuk kapasitas yang mereka sewa atau operasikan di fasilitas milik pihak lain.

Lonjakan Kebutuhan Energi AI

Tekanan terhadap sistem kelistrikan memang bukan isapan jempol. Dalam setahun terakhir, tarif listrik di Amerika sudah naik lebih cepat dibandingkan inflasi. Banyak perusahaan utilitas mengajukan kenaikan tarif dalam jumlah besar, dan proyeksi pemerintah menunjukkan biaya listrik masih akan terus meningkat beberapa tahun ke depan.

Permintaan energi dari pusat data diperkirakan melonjak drastis. Pemerintah federal memprediksi kebutuhan listrik untuk pusat data bisa meningkat hingga tiga kali lipat antara 2025 hingga 2028. Lonjakan ini sudah terasa di jaringan listrik yang mencakup 13 negara bagian di kawasan Atlantik Tengah dan Midwest, wilayah yang banyak menjadi lokasi pusat data.

Analisis Bloomberg News pada 2025 menemukan harga listrik di area sekitar pusat data cenderung naik lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Studi terpisah dari Harvard Law School Environmental and Energy Law Program pada tahun yang sama juga menyimpulkan bahwa konsumen kerap ikut menanggung biaya pembangunan infrastruktur jaringan yang sebenarnya dibuat untuk melayani pusat data.

Meski demikian, Gedung Putih dan kalangan industri berpendapat pusat data tidak selalu menjadi penyebab kenaikan tarif listrik. Mereka justru mengklaim kehadiran investasi teknologi bisa menjadi kekuatan untuk menurunkan harga listrik jika dikelola dengan benar.

Laporan terbaru dari Edison Electric Institute, asosiasi perusahaan utilitas milik investor, menyebut sebagian besar wilayah yang memiliki pusat data tidak mengalami kenaikan tarif lebih tinggi. Menurut laporan itu, skema tarif khusus dan perjanjian yang tepat, di mana perusahaan teknologi menanggung porsi lebih besar dari biaya infrastruktur, justru bisa membantu meringankan beban konsumen.

Namun semua itu memerlukan peran aktif regulator negara bagian untuk merancang kontrak dan tarif yang benar-benar mencerminkan biaya riil yang harus ditanggung perusahaan teknologi.

Menteri Energi Chris Wright mencontohkan dua negara bagian yang dinilai berhasil. Salah satunya North Dakota yang mencatat pertumbuhan permintaan listrik sekitar 35 persen dalam lima tahun terakhir akibat pembangunan pusat data, namun tidak mengalami kenaikan harga listrik. “Secara nominal harga listrik di sana tidak naik. Bahkan secara riil harga listrik justru turun cukup signifikan dalam lima tahun terakhir,” ujar Wright.

Pernyataan tersebut memperlihatkan pemerintah AS ingin menunjukkan ekspansi AI tidak selalu identik dengan beban bagi masyarakat. Meski begitu, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana kesepakatan dengan perusahaan teknologi benar-benar diterapkan di lapangan.(*)