KABARBURSA.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa dirinya belum memutuskan apakah akan menjatuhkan tarif balasan kepada negara-negara seperti China yang terus membeli minyak dari Rusia. Namun, ia mengindikasikan bahwa opsi tersebut bisa dipertimbangkan dalam kurun dua hingga tiga minggu ke depan.
Pernyataan tersebut muncul dalam wawancara bersama Sean Hannity dari Fox News, menyusul kegagalan pertemuan puncak antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk merumuskan jalan keluar dari konflik berkepanjangan di Ukraina.
Trump sebelumnya telah melontarkan ancaman sanksi terhadap Moskow, termasuk sanksi sekunder yang ditujukan bagi negara-negara mitra dagang Rusia—terutama dalam sektor energi. Hingga kini, China dan India tercatat sebagai dua importir utama minyak mentah dari Negeri Beruang Merah.
Pekan lalu, Washington telah memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen atas berbagai komoditas asal India. Langkah ini diklaim sebagai respons terhadap kelanjutan impor minyak Rusia oleh New Delhi. Namun, Beijing sampai saat ini belum mengalami tindakan serupa.
"Saya rasa, melihat situasi hari ini, belum saatnya untuk mengambil keputusan itu," ujar Trump, merujuk pada hasil pertemuannya dengan Putin di Alaska. "Tapi mungkin, dalam dua atau tiga minggu, saya akan memikirkannya. Untuk sekarang, saya rasa pertemuan kami berlangsung cukup positif."
Namun, jika Trump menepati ancamannya dan memperketat sanksi atas transaksi energi dengan Rusia, perekonomian China—yang saat ini tengah tersendat oleh perlambatan domestik—berpotensi mengalami tekanan tambahan. Dampaknya bisa terasa luas, mengingat China adalah salah satu pemain utama dalam peta energi global.
Di balik ketegangan ini, tersimpan upaya negosiasi yang lebih besar. Trump dan Presiden Xi Jinping tengah berusaha merumuskan kesepakatan dagang baru guna meredakan eskalasi tarif yang telah membebani kedua negara selama beberapa tahun terakhir. Namun, jika pembicaraan tak menemui titik temu, China bisa menjadi sasaran terbesar yang tersisa dari kebijakan keras Washington—selain Rusia.(*)