KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menutupi kekurangan anggaran belanja negara pada tahun 2025 dengan mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini bocor akibat praktik pengemplangan pajak.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintahannya untuk menstabilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan bahwa pendapatan negara bisa maksimal, terutama dari sektor perpajakan yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja negara pada tahun depan, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp3.900 triliun. Namun, jumlah ini masih jauh dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025, yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Artinya, terdapat kekurangan sekitar Rp300 triliun yang harus segera diatasi.
“Ada kesenjangan antara anggaran yang telah disahkan dalam APBN dengan kebutuhan riil belanja negara. Kebutuhan kita minimal Rp3.900 triliun, jadi ada kekurangan sekitar Rp300 triliun,” ujar Dradjad saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Dradjad mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama defisit anggaran ini adalah kebocoran penerimaan negara yang disebabkan oleh pengemplangan pajak. Menurutnya, nilai kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak ini bahkan melebihi jumlah defisit yang ada, yakni lebih dari Rp300 triliun. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, meski beberapa di antaranya sudah kalah di pengadilan.
“Kami menemukan banyak pajak yang belum terkumpul, serta adanya sumber-sumber penerimaan yang belum tergali dengan optimal,” jelas Dradjad.
Salah satu contohnya adalah kasus-kasus hukum terkait pengemplang pajak yang telah dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung, namun belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan putusan pengadilan.
“Wajib pajak sudah kalah di pengadilan, putusan inkrah, tapi mereka masih belum membayar. Ada yang sudah 10 tahun, bahkan 15 tahun belum juga membayar kewajiban pajaknya. Nilai pajak yang belum terkumpul ini sangat besar,” tambahnya.
Dalam rangka menutupi kekurangan anggaran dan mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintahan Prabowo berencana mengejar potensi pajak yang selama ini belum terjangkau secara maksimal.
Menurut Dradjad, pemerintah sudah memiliki data dan informasi yang cukup mendetail mengenai para pengemplang pajak dan sumber-sumber penerimaan negara yang belum tergali.
“Ini bukan sekadar wacana atau teori semata. Ketika saya menjadi bagian dari pimpinan lembaga yang bergerak di bidang keamanan nasional, saya melihat sendiri bagaimana kita bisa melacak potensi-potensi penerimaan negara sampai ke detail yang sangat kecil. Bahkan, kami bisa mengecek hal-hal yang sangat spesifik, hingga ke tingkat yang sangat rinci. Ternyata memang masih ada banyak sumber penerimaan negara yang belum tersentuh,” ungkap Dradjad.
Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo akan memprioritaskan penertiban pengemplang pajak yang selama ini lolos dari kewajiban mereka. Dengan langkah tegas ini, diharapkan kekurangan anggaran negara pada tahun 2025 dapat ditutupi tanpa harus bergantung pada utang atau menaikkan pajak untuk masyarakat yang sudah patuh membayar.
Selain itu, Dradjad juga menyoroti pentingnya reformasi di sektor perpajakan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara. Salah satu fokusnya adalah memperkuat penegakan hukum terhadap para pengemplang pajak yang sudah dinyatakan kalah di pengadilan, namun belum membayar kewajiban mereka. Dengan memanfaatkan mekanisme hukum yang sudah ada dan memperkuat pengawasan, diharapkan kasus-kasus seperti ini bisa segera dituntaskan.
Pemerintah Prabowo juga akan mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergali, terutama dari sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan. Menurut Dradjad, ada banyak potensi pendapatan dari berbagai sektor ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan pemerintahan baru ini akan fokus untuk mengeksplorasi potensi-potensi tersebut.
“Masih ada banyak ruang bagi kita untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru. Sumber-sumber ini ada di berbagai sektor, termasuk sektor-sektor ekonomi yang belum terjangkau secara optimal oleh kebijakan fiskal saat ini. Dengan memanfaatkan semua potensi ini, kami optimis bisa menutupi kekurangan anggaran tanpa harus membebani masyarakat lebih jauh,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga berencana memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain untuk memerangi pengemplangan pajak, terutama terkait dengan praktik penghindaran pajak lintas negara. Dradjad menyebut, pemerintah akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti OECD untuk memastikan bahwa penghindaran pajak lintas negara bisa ditekan dan Indonesia mendapatkan haknya atas pajak yang seharusnya diterima.
Dengan langkah-langkah ini, Dradjad optimis pemerintahan Prabowo dapat menutupi defisit anggaran pada tahun 2025 dan menciptakan kondisi fiskal yang lebih stabil. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.
Prabowo berkomitmen untuk tidak hanya menutupi defisit anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebocoran penerimaan negara akibat pengemplang pajak bisa diatasi dengan tegas. Hal ini diyakini akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dengan lebih banyak anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*)