KABARBURSA.COM - Likuiditas perekonomian nasional menunjukkan tren positif seiring meningkatnya pertumbuhan uang beredar. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa posisi uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2025 mencapai Rp9.239,9 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,7 persen secara tahunan (yoy).
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 yang sebesar 5,5 persen (yoy) dan mencerminkan bahwa geliat aktivitas ekonomi serta perbankan nasional terus menunjukkan perbaikan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pertumbuhan M2 tersebut terutama didorong oleh perkembangan uang beredar sempit (M1) yang tumbuh sebesar 7,4 persen dan uang kuasi sebesar 1,8 persen.
“Perkembangan M2 pada Februari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis yang diterima Kabarbursa.com, Jumat 21 Maret 2025.
Penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 9,0 persen secara tahunan pada Februari 2025, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan sektor usaha dan rumah tangga dalam mengakses pembiayaan, sekaligus menunjukkan kondisi perbankan yang tetap likuid.
Kredit yang dihitung dalam indikator ini merupakan pinjaman langsung dalam bentuk loans, tidak termasuk surat berharga, tagihan akseptasi, atau tagihan repo. Selain itu, data ini juga tidak memasukkan kredit yang diberikan oleh kantor cabang bank umum yang berada di luar negeri serta pinjaman kepada Pemerintah Pusat maupun bukan penduduk.
Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 4,1 persen, meningkat signifikan dari posisi Januari 2025 yang tercatat 2,4 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dana masuk dari luar negeri, termasuk dalam bentuk investasi dan pinjaman, mengalami peningkatan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas neraca pembayaran Indonesia, khususnya dalam menghadapi tekanan nilai tukar Rupiah yang masih fluktuatif.
Namun demikian, dari sisi lain, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat mengalami kontraksi sebesar 5,7 persen secara tahunan, meskipun sudah membaik dibandingkan dengan kontraksi sebelumnya pada Januari 2025 yang sebesar 14,1 persen.
Penurunan ini menggambarkan bahwa pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari sistem perbankan, atau adanya pergeseran strategi pembiayaan ke sumber lain seperti penerbitan surat utang.
Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan uang primer (M0) yang telah disesuaikan (adjusted) untuk menghilangkan efek insentif likuiditas. Uang primer adjusted pada Februari 2025 tercatat sebesar Rp1.882,7 triliun, tumbuh 13,0 persen secara tahunan, sedikit menurun dari pertumbuhan Januari 2025 yang sebesar 13,2 persen.
Dari sisi komponennya, uang kartal tumbuh sebesar 9,8 persen dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted tumbuh sebesar 5,1 persen. Hal ini mencerminkan aktivitas transaksi tunai dan simpanan jangka pendek yang semakin aktif, sekaligus menunjukkan bahwa kondisi likuiditas tetap memadai untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan.
Bank Indonesia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mencermati dinamika perkembangan uang beredar, terutama dalam kaitannya dengan tekanan eksternal dan stabilitas makroekonomi. Ketersediaan uang beredar yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan yang inklusif.
Pertumbuhan M2 yang lebih tinggi ini juga menjadi sinyal bahwa BI tetap konsisten dengan kebijakan moneter yang akomodatif, tanpa mengabaikan potensi risiko inflasi maupun ketidakpastian global. Bank Indonesia memastikan bahwa arah bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Jadwal Baru Penukaran Uang
Bank Indonesia (BI) kembali menetapkan jadwal baru untuk layanan penukaran uang dalam rangka Idulfitri 2025 setelah sebelumnya mengalami kendala teknis pada aplikasi PINTAR. Kendala ini membuat banyak masyarakat kesulitan mengakses layanan penukaran uang, terutama saat pendaftaran yang biasanya dilakukan pada akhir pekan.
Deputi Gubernur BI Doni P Joewono, menegaskan bahwa BI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan penukaran uang melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025.
Salah satu langkah yang diambil adalah penyesuaian sistem pemesanan layanan penukaran uang pada periode keempat, guna menghindari kepadatan akses yang sebelumnya menyebabkan gangguan pada aplikasi PINTAR.
Untuk memastikan kelancaran, penukaran uang periode keempat akan dilakukan dalam dua tahap dengan total kuota sebanyak 254.800 pemesanan.
- Tahap pertama (Sabtu, 22 Maret 2025): mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, khusus untuk 1.505 titik penukaran di Pulau Jawa.
- Tahap kedua (Minggu, 23 Maret 2025): mulai pukul 09.00 WIB, khusus untuk 1.043 titik penukaran di luar Pulau Jawa.
Langkah ini diambil untuk mencegah kepadatan akses secara serentak, yang sebelumnya sering terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan membagi wilayah penukaran dalam dua tahap, BI berharap masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan nyaman tanpa mengalami kendala teknis.
Program SERAMBI 2025 sendiri merupakan bagian dari upaya BI dalam memastikan ketersediaan uang tunai bagi masyarakat menjelang Lebaran. Tradisi menukar uang pecahan kecil untuk kebutuhan THR (Tunjangan Hari Raya) masih menjadi kebiasaan di Indonesia, sehingga layanan ini sangat dinantikan setiap tahunnya.
Dengan adanya perbaikan sistem dan pembagian jadwal yang lebih terstruktur, BI optimis bahwa penukaran uang tahun ini akan berjalan lebih lancar dibandingkan sebelumnya.
Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PINTAR dengan bijak serta mengikuti jadwal yang telah ditentukan agar proses penukaran uang dapat dilakukan dengan tertib.
Selain itu, BI terus mengingatkan pentingnya menjaga kelayakan uang rupiah dalam transaksi sehari-hari serta menghindari praktik penukaran uang di tempat yang tidak resmi yang berpotensi merugikan.
Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan layanan penukaran uang dapat lebih merata, efisien, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyambut Idulfitri 2025.(*)