KABARBURSA.COM - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyoroti pentingnya strategi fiskal yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ia menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus dirancang untuk menjawab dinamika pasar, mendukung akselerasi pertumbuhan inklusif, dan menopang kebijakan fiskal guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.
"Kebijakan ekonomi global, termasuk keputusan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor terhadap China sebesar 10 persen, Kanada 25 persen, dan Meksiko 25 persen (dengan penundaan satu bulan), telah berdampak signifikan pada nilai tukar mata uang dunia, termasuk Rupiah. Pada 4 Januari lalu, nilai tukar Rupiah melemah ke level Rp16.435 per dolar AS, melampaui asumsi APBN sebesar Rp16.000 per dolar AS," jelas Kadir di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu, 5 Febuari 2025.
Adies Kadir menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi dampak kebijakan ekonomi AS, mengingat negara tersebut merupakan mesin utama ekonomi global. Ia menyoroti perlunya sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk merancang kebijakan mitigatif guna menahan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
Selain itu, pelemahan nilai tukar juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor, menarik investasi, dan mendorong masuknya devisa dari sektor pariwisata serta ekonomi kreatif.
Stabilitas Suku Bunga dan Inflasi
Adies Kadir juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan suku bunga yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun 2024, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) berkisar antara 6 persen hingga 6,25 persen.
Pada awal 2025, suku bunga turun menjadi 5,75 persen, namun Adies mempertanyakan apakah suku bunga dapat ditekan lebih rendah lagi guna mendukung misi akselerasi pertumbuhan inklusif.
“Kita harus memastikan koordinasi yang baik antara otoritas moneter, fiskal, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar kebijakan suku bunga dan kebijakan non-suku bunga lainnya tetap akomodatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Di sisi lain, Adies melihat tren inflasi global yang cenderung menurun sebagai peluang bagi Indonesia. Harga komoditas, termasuk minyak mentah dunia yang saat ini berada di kisaran USD 72 per barel (di bawah asumsi APBN USD 82 per barel), diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi dalam negeri.
Tambahan pasokan minyak dari AS sebagai dampak kebijakan darurat energi juga dinilai dapat memberikan keuntungan bagi APBN 2025, terutama dalam efisiensi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Adies, strategi kebijakan fiskal dalam jangka pendek harus difokuskan pada pendidikan bermutu, layanan kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi tinggi.
“APBN 2025 harus mampu menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus berkoordinasi dalam menyusun kebijakan yang pro-growth dan berorientasi jangka panjang,” tutupnya.
Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan diupayakan tetap stabil meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun.
Sri Mulyani menyatakan bahwa penghematan tersebut akan difokuskan pada belanja pemerintah, sementara proyeksi penerimaan negara tidak akan mengalami perubahan.
“Kalau postur diusahakan tidak, tetapi kan nanti kita juga akan sampaikan ke DPR pada saat nanti (laporan Semester I/2025),” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Sabtu 25 Januari 2025. Kemarin.
Menurut Sri Mulyani, masing-masing kementerian/lembaga (K/L) saat ini sedang mengidentifikasi rencana efisiensi belanja yang akan dilakukan. Setelahnya, hasil identifikasi tersebut akan disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan terkait revisi anggaran berupa pemblokiran dana.
Setelah persetujuan diberikan, setiap K/L wajib melaporkan rencana efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa sebagian dari hasil penghematan anggaran tersebut mungkin akan dialokasikan untuk mendukung program unggulan Prabowo, yaitu makan bergizi gratis.
“BGN (Badan Gizi Nasional) kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit, memang perlu dibantu oleh banyak pihak, dan kita semuanya sedang memperkuatnya,” jelas Sri Mulyani.
Instruksi Penghematan dari Presiden
Instruksi penghematan belanja ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2024. Inpres tersebut mengatur efisiensi belanja hingga Rp306,69 triliun, yang terdiri dari pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo memerintahkan Sri Mulyani untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta memantau penghematan belanja oleh kepala daerah.
Jenis belanja yang diprioritaskan untuk dihemat meliputi belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Bahkan, Presiden meminta agar belanja perjalanan dinas dikurangi hingga 50 persen dan kegiatan seremonial diminimalkan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.