KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, memberikan kritik tajam kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait perannya yang dianggap mulai menyerupai perusahaan kontraktor.
Dalam dialog yang berlangsung di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024, Fahri menegaskan bahwa peran pemerintah bukanlah untuk bersaing dengan pengembang properti, melainkan untuk mendukung sektor-sektor yang belum mampu dijangkau oleh pihak swasta.
Fahri mengatakan, pemerintah seharusnya tidak mengambil alih tugas yang sejatinya menjadi domain swasta, seperti menjadi kontraktor atau pengembang. Karenanya ia khawatir kesalahpahaman ini dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi birokrasi maupun ekosistem bisnis properti di Indonesia.
"Saya mohon maaf, tapi saya memang kritik PU. Lama-lama, saya lihat mereka jadi seperti perusahaan kontraktor. Itu gak boleh!" tegas dia.
Kritik ini disampaikan Fahri dalam konteks menjelaskan kerangka besar program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ambisius ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan perumahan rakyat yang terus meningkat.
Dari total target, dua juta rumah akan dibangun di wilayah pedesaan, sementara satu juta unit lainnya akan berupa apartemen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian di perkotaan, setiap tahunnya.
Fahri menekankan, kehadiran pemerintah dalam program ini harus dilihat sebagai upaya menciptakan regulasi yang mempermudah pengembang swasta, bukan sebagai pesaing.
Ia menilai, bahwa fokus pemerintah seharusnya berada pada sektor yang tidak dapat dijangkau oleh pasar swasta, seperti menyediakan perumahan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau kawasan yang kurang menarik secara komersial bagi pengembang.
“Kehadiran pemerintah adalah untuk mempermudah, bukan menyaingi swasta. Negara harus memastikan semua pihak dapat bekerja dalam ekosistem yang mendukung, bukan malah menjadi pesaing bagi saudara-saudara kita di sektor pengembangan properti,” jelas Fahri.
Ia juga mengingatkan bahwa peran utama negara adalah sebagai regulator yang menciptakan kerangka kerja yang kondusif untuk pembangunan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah sendiri.
Program 3 juta rumah ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan perumahan yang terus meningkat di tengah pertumbuhan penduduk Indonesia. Dengan memastikan peran pemerintah yang tepat, Fahri percaya program ini dapat berjalan secara efektif tanpa mengganggu keseimbangan pasar properti.
Ia juga berharap, agar sinyal kebijakan yang dikomunikasikan kepada pengembang tidak disalahartikan, sehingga dapat menciptakan kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan swasta.
Melalui kritik yang disampaikan dengan gamblang ini, Fahri ingin memastikan bahwa pemerintah tetap berfokus pada tugas utamanya, yaitu melayani rakyat dengan menciptakan solusi di sektor yang tidak bisa dijangkau oleh swasta, tanpa merusak dinamika industri properti yang ada.
Dengan kolaborasi yang baik antara negara dan swasta, target ambisius pembangunan 3 juta rumah diharapkan bisa tercapai, sekaligus memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
"Raja Kecil" Hambat Pembangunan 3 Juta Rumah
Lebih lanjut Fahri mengatakan, program pembangunan tiga juta rumah yang diprioritaskan dalam pemerintahan prabowo-Gibran, tentu memiliki tantangan atau hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah terlalu banyaknya "raja kecil" di daerah. Raja-raja ini kerap mempersulit proses pembangunan.
Dalam laporan para pengembang properti, pemerintah-pemerintah daerah, di mana akan dibangun proyek tiga juta rumah itu, menghambat dari sisi birokrasi. Hal ini membuat para pengusaha khawatir, akankah program besar ini terganjal oleh peraturan dan sikap pemda yang tidak mendukung pembangunan rumah rakyat.
“Politik kita ini sudah kacau, raja kecil ini terlalu banyak,” ujar Fahri, merujuk pada fenomena kepala daerah yang bertindak seolah-olah memiliki otoritas mutlak di wilayah masing-masing.
Di sinilah dibutuhkan konsolidasi politik yang besar-besaran. Salah satunya, menurut dia, dengan menghentikan pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut dia, keberadaan gubernur yang dipilih langsung justru menciptakan lebih banyak konflik di antara pemangku kepentingan daerah.
“Orang-orang keras kepala di mana-mana itu banyak, ini tidak boleh dibiarkan. Saya malah sampai pernah mengusulkan ke pemerintahan, kalau bisa pilkada, pemilihan gubernur tahun ini yang terakhir. Lima tahun ke depan ditiadakan saja,” katanya lantang.
Untuk memastikan program 3 juta rumah berjalan sesuai rencana, Fahri menegaskan bahwa Kementerian PKP akan membuat aturan yang jelas dan efisien. Ia berjanji memotong birokrasi yang selama ini menjadi penghalang utama, sehingga pengembang dapat bekerja lebih cepat dan mudah.
Fahri juga meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan jika ada pejabat daerah yang mempersulit proses pembangunan.
“Kalau ada yang main-main, itu akan tersingkirkan. Kalau di luar ada seperti itu, ya mohon maaf, dilaporkan saja. Bupati mana, wali kota mana, sampaikan!” serunya.
Lebih jauh, Fahri mengkritik pola hubungan antara bupati, wali kota, dan gubernur yang sering kali lebih sibuk berkompetisi daripada melayani masyarakat. Menurutnya, konflik semacam ini hanya menghambat upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada rakyat.
“Rakyatnya enggak terlayani kok, pejabat daerah malah berkelahi saja,” ucapnya, menutup pernyataannya dengan nada tegas.
Program 3 juta rumah merupakan salah satu prioritas besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan target pembangunan dua juta rumah di desa dan satu juta apartemen di perkotaan setiap tahunnya, program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
Melalui langkah-langkah tegas dan penguatan koordinasi lintas sektor, Fahri optimistis program ini dapat berjalan sesuai harapan, meskipun tantangan di tingkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.(*)