KABARBURSA.COM – Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih tidak akan membebani APBN. Inisiatif ini bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi baru di desa serta mengatasi masalah rentenir dan pinjol yang merugikan masyarakat.
“Koperasi ini tidak membebani APBN. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat,” ujar Ferry kepada media di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Lewat Inpres 2025, pemerintah membidik pendirian 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan se-Indonesia hingga Juli 2025. Targetnya, semua mulai beroperasi per September 2025.
Ia mengatakan jika biaya operasionalnya diperkirakan tembus Rp5 miliar per koperasi akan ditopang gabungan dana APBN, APBD, dana desa, dan perbankan. “Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi,” tegas Ferry.
Koperasi Desa Merah Putih akan menjalankan enam kegiatan utama: manajerial perkantoran, unit simpan pinjam, toko kebutuhan sehari-hari, distribusi pupuk, benih, dan pestisida, apotek desa, serta klinik desa.
Ferry menyebut, koperasi bakal pegang peran strategis, termasuk jadi pemasok program makan bergizi gratis dan membuka pasar baru bagi produk-produk desa. Ia mengungkap jika koperasi nantinya bisa mengembangkan usaha berbasis potensi lokal—mulai dari peternakan, pertanian, hingga perikanan—untuk menggenjot ekonomi desa.
“Contohnya, Koperasi Peternakan Ayam Petelur di Blitar kini bisa menjual telur ke Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi. Selama ini, peternakan desa sering kesulitan penyerapan. Dengan captive market seperti ini, hasil produksi langsung terserap,” katanya.
Lanjutnya koperasi juga akan diberi peran istimewa sebagai distributor resmi pupuk, benih, dan kebutuhan lainnya dengan tujuan menekan harga bagi petani dan memastikan keuntungan tetap berputar di tangan masyarakat.
“Mata rantai distribusi yang panjang sering dimanfaatkan tengkulak. Koperasi memutus itu, sekaligus menjamin keuntungan jika dikelola baik,” tambahnya.
Program ini juga menyasar ketimpangan akses keuangan di pedesaan. Unit simpan pinjam koperasi dirancang untuk menggantikan peran rentenir dan pinjol yang kerap menjebak warga desa. “Banyak masyarakat terjerat pinjaman online dan rentenir. Unit simpan pinjam ini untuk menghilangkan ketergantungan itu,” ujar Ferry.
Ia juga menekankan untuk mencegah praktik KKN dan potensi penyimpangan, pemerintah membentuk satgas khusus di bawah komando Menko Pangan Zulkifli Hasan, dengan dukungan Kemendagri, Kementerian Desa, dan dinas koperasi daerah.
“Kami juga waspadai penipuan, seperti pelatihan berbayar. Jika ada yang memanfaatkan, laporkan ke aparat,” tegas Ferry.
Ferry menambahkan, program ini berakar pada cita-cita konstitusional Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Inspirasi historis dari Bung Hatta dan Margono Joyohadikusumo, serta visi Presiden Prabowo untuk membangun welfare state, menjadi pendorong utama.
“Koperasi desa adalah perjuangan untuk keadilan, memastikan sumber daya tidak hanya berpusat pada segelintir orang, tetapi didistribusikan ke pedesaan,” ujarnya.
Menurutnya evaluasi dampak ekonominya akan dilakukan setelah enam bulan hingga setahun koperasi berjalan. Ferry mengatakan, inisiatif ini akan jadi warisan positif yang mendorong kesejahteraan, semangat gotong royong, dan pemerataan ekonomi di desa.
“Kami ingin masyarakat desa bangkit dengan pendapatan lebih besar. Ini kesempatan bagi rakyat karena sumber daya negara digelontorkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan,” tutupnya.
Lanskap Pembiayaan Mikro Nasional
Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana besar dari Istana: pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih di 80 ribu desa di seluruh Indonesia, dengan misi ambisius, yakni mendorong kemandirian ekonomi desa dan mengubah lanskap pembiayaan mikro nasional.
Namun di balik semangat merah putih itu, yang sejalan dengan gebrakan Prabowo yang populis pro-desa, muncul tantangan baru: ancaman terhadap dominasi kredit usaha rakyat (KUR) dan potensi gesekan dengan sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Dalam suasana rapat yang khidmat, Prabowo tampak mengenakan pakaian krem, didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kiri dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kanan. Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Di atas meja panjang berwarna cokelat, bergulirlah diskusi soal masa depan koperasi desa.
Tujuan utama Kop Des Merah Putih adalah menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, dari penyimpanan hasil panen hingga penyaluran permodalan. Menurut Zulkifli Hasan, program ini akan menjangkau 70 ribu desa di seluruh Indonesia.
“Distribusi pangan jadi lebih efisien dan desa bisa makin mandiri,” ujar Zulhas, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, setiap desa diperkirakan membutuhkan Rp3-5 miliar untuk mendirikan koperasi. Dana desa yang mencapai Rp1 miliar per tahun disebut bisa menutup kebutuhan itu secara bertahap selama lima tahun. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan terlibat lewat skema cicilan jangka menengah.
“Rp5 miliar cukup untuk membangun koperasi yang kuat dan berkelanjutan,” tegas pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa pengembangan Kop Des Merah Putih akan menggunakan tiga pendekatan: membangun koperasi di desa yang belum punya, merevitalisasi koperasi yang mati suri, dan mengembangkan koperasi aktif agar bisa naik kelas.
Ia mengklaim sudah ada 64 kelompok tani yang siap bertransformasi menjadi koperasi. “Dengan sistem yang lebih tertata, produsen dan konsumen bisa mendapat harga lebih baik tanpa perantara berlebih,” tuturnya, pada 3 Maret 2025.
Kementerian Koperasi hingga berita ini ditulis belum merespons pertanyaan Kabarbursa.com terkait detail program dan dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Menteri Desa Yandri Susanto menyatakan bahwa program ini akan didukung dengan revisi regulasi penggunaan dana desa. Tujuannya agar implementasi koperasi tidak sekadar seremoni, tetapi punya dampak ekonomi yang nyata.
“Intinya, desa semua maju, desa semua berkembang. Kita bangun desa, kita bangun Indonesia,” kata Yandri.
Di balik parade jargon kemandirian dan optimisme desa, realitas di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dengan desain yang ambisius, Kop Des Merah Putih bukan hanya mengisi celah dalam rantai distribusi dan akses modal di akar rumput, ia bisa menjadi kekuatan baru yang mengubah struktur pembiayaan mikro nasional. Dan di titik ini, koperasi desa tak lagi sekadar "solusi lokal", tapi mulai menapak wilayah dominasi lembaga-lembaga keuangan mapan.
Jika Kop Des Merah Putih benar-benar terwujud seperti yang digadang, maka lanskap perbankan, terutama pemain utama seperti BRI, tak bisa lagi beroperasi seperti biasa. Gelombang baru sedang datang dari desa dan bisa saja membawa arus balik ke pusat.(*)