Wamenlu Dukung Penuh Keanggotaan BRICS, tapi Kritisi Satu Hal

KABARBURSA.COM – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno, menyoroti pentingnya posisi Indonesia sebagai anggota baru BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dalam membuka peluang kerja sama ekonomi, khususnya di sektor energi terbarukan. Namun, Havas juga mengkritisi regulasi perdagangan diskriminatif Uni Eropa melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang dianggap tidak adil terhadap produk kelapa sawit dan soya.

Dalam pernyataannya, Havas menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan ekonomi ke kawasan baru, termasuk Amerika Latin.

“Kerja sama kita selama ini lebih fokus pada Asia Pasifik seperti FTA ASEAN, IPEF dengan AS, atau CEPA dengan Uni Eropa. Namun, radar kita ke Amerika Latin, terutama Brazil, belum terfokuskan," ujar Havas kepada Kabarbursa.com usai acara Business Competitiveness Outlook 2025, Selasa, 14 Januari 2025.

Sebagai anggota baru, Havas menyatakan bahwa Indonesia akan terlebih dahulu menunggu arahan program dari Brazil, yang memimpin BRICS tahun ini.

“Kita kan baru diterima, jadi kita mesti dengar dulu dari Brazil programnya apa, apa yang bisa dimajukan, kepentingan kita nanti seperti apa. Jadi, masih kita dengar dulu dari Brazil tahun ini, as a new chair itu apa saja prioritasnya,” ucap dia.

Havas menegaskan, komitmen Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau sangat kuat. Menurutnya, bauran energi Indonesia diarahkan pada pengembangan solar panel, geotermal, dan hidro, dengan proyek seperti pembangunan floating solar panel terbesar ketiga di dunia di Danau Cirata sebagai bukti nyata.

“Kalau yang dari luar kan hanya fosil kan, dan dari dalam ada batu bara, jadi batu bara kita lebih banyak. Jadi, sebenarnya kalau memang mau pakai sendiri, batu bara juga bisa, tapi kan kita ada komitmen ya, menuju green economy,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang potensi kerja sama energi dengan Rusia sebagai sesama anggota BRICS, Havas menyebut bahwa fokus Indonesia tetap pada pengembangan energi domestik. Meski begitu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama energi internasional selama sesuai dengan visi transisi energi hijau.

Kritik terhadap Kebijakan Uni Eropa

Lebih lanjut, Havas juga mengkritisi regulasi Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap produk kelapa sawit dan soya, sementara minyak nabati produksi Uni Eropa seperti rapeseed, sunflower, dan olive oil tidak terkena aturan serupa.

Menurut Havas, Uni Eropa terlampau diskriminatif dan imperialistik. Mereka membuat standar sendiri, aturan sendiri, lalu memberikan penilaian sepihak terhadap negara lain.

Ia menambahkan bahwa ketidakjelasan regulasi ini telah memicu gugatan dari sejumlah perusahaan besar di Eropa, termasuk industri cokelat di Jerman, yang merasa aturan tersebut tidak adil.

“Malaysia sama dengan Indonesia, kita ikut join task force dan kita menunggu posisi terakhir dari EU. Jadi kita seluruh dunia menunggu maunya EU apa,” tambahnya.

Hingga saat ini, Indonesia masih memantau perkembangan regulasi yang dibuat Uni Eropa. Satu hal yang memang bermasalah dari EUDR kata Havas,  adalah satu regulasi. Ada aturan di dalam EUDR yang memberikan hak pada EU untuk melakukan benchmark terhadap negara lain dalam rangka memberikan penilaian terhadap suatu negara.

Dan, nantinya EU akan mengeluarkan kategori risk, low risk, medium risk, hingga high risk.

“Masalahnya, kita tidak tahu kriteria apa yang akan dibuat kategorinya itu. Apakah negara atau komunitas," ujar dia.

Tantangan Global Lainnya

Havas juga menyoroti potensi tantangan global seperti ancaman tarif perdagangan dari Presiden terpilih AS Donald Trump, yang rencananya akan diluncurkan setelah pelantikannya pada 20 Januari mendatang. Namun, Havas menyatakan bahwa tarif tersebut tidak hanya menyasar anggota BRICS, tetapi juga negara lain dengan defisit perdagangan besar terhadap AS, seperti Jepang, Korea, dan Uni Eropa.

Sebagai anggota penuh BRICS, Indonesia memprioritaskan penguatan kerja sama di bidang investasi, manufaktur, dan perdagangan dengan negara-negara anggota lainnya. Indonesia menurutnya harus fokus pada kepentingan nasional, termasuk memperluas peluang investasi dan perdagangan dengan kawasan-kawasan baru.

Havas juga menambahkan bahwa Indonesia terus menggarap potensi energi baru, termasuk pemanfaatan angin yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Dengan menggarap potensi-potensi energi baru dan terbarukan ini, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya terhadap green ekonomi atau ekonomi hijau.(*)