Wamentan Dukung Impor, Harga-harga Disebut bisa Turun

KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menilai pencabutan kuota impor dan penyederhanaan aturan teknis atau pertek dapat menjadi solusi efektif untuk menekan harga pangan di tingkat konsumen. Jika harga beli dari impor lebih murah, kata dia, maka harga jualnya pun berpotensi ikut turun sehingga masyarakat akan merasakan manfaat keuntungannya.

Sudaryono mengatakan selama ini distribusi impor menjadi tidak efisien karena industri harus melalui sejumlah perantara yang memiliki kuota dan hak khusus dalam proses distribusi. "Kalau butuh daging beku, industri saja langsung impor, enggak perlu lewat pihak lain," kata Sudaryono di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis 10 April 2025.

Meski begitu, Sudaryono menegaskan penghapusan kuota tidak akan dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tetap akan menjaga agar sektor industri dalam negeri tetap terlindungi. Hal ini karena mengingat pada 2024 lalu industri Indonesia pernah megap-megap lantaran kebanjiran barang impor murah dari China.

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindon ketika itu mengingatkan sejak awal 2024, industri manufaktur China tengah mengalami kelebihan pasokan akibat daya beli masyarakat yang melemah. Dalam kondisi seperti itu, kata dia, bukan tidak mungkin China akan menerapkan strategi dumping, yakni menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dari harga domestik. Sialnya, salah satu negara tujuan ekspor itu adalah Indonesia

Situasi ini makin relevan mengingat tren deflasi di China terus berlanjut hingga kini. Setelah pada Januari 2024 tercatat deflasi tahunan 0,8 persen—terburuk sejak 2009—tren penurunan harga masih terjadi. Indeks Harga Konsumen (IHK) China kembali mencatat penurunan 0,7 persen secara tahunan pada Februari 2025 dan turun tipis 0,1 persen pada Maret 2025. Artinya, permintaan domestik masih loyo dan peluang barang overstock dijual murah ke luar negeri semakin besar.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis per Februari 2025, nilai impor nonmigas Indonesia mencapai USD15,99 miliar. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD15,45 miliar. Jika tren ini terus berlanjut tanpa pengawasan memadai, bukan tidak mungkin industri dalam negeri akan kembali terpukul oleh gelombang barang murah dari luar negeri, khususnya dari China yang sedang terdesak oleh tekanan deflasi.

"Kita tetap harus swasembada, produksi dalam negeri tetap prioritas," kata Sudaryono.

Ke depan, pengusaha bisa langsung mengurus perizinan impor ke Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan tanpa melalui pihak ketiga. Kebijakan ini disebutnya demi efisiensi dan untuk memastikan masyarakat bisa mengakses komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Keran Impor Dibuka

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya tampa gerah melihat jalur distribusi impor yang terlalu berbelit-belit. Dalam forum Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Prabowo blak-blakan meminta agar mekanisme kuota impor—terutama untuk kebutuhan pokok—dihapuskan. Katanya, yang penting barang masuk, rakyat senang, dan ekonomi bergerak.

Prabowo mengaku sudah meneken instruksi langsung ke para menteri agar sistem tunjuk-menunjuk siapa yang boleh impor dan siapa yang tidak segera disudahi. Baginya, selama ada pelaku usaha yang sanggup dan mau mengimpor, pintu harus dibuka lebar tanpa karpet merah eksklusif untuk segelintir pemain lama.

“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo, dikutip dari laman setkab.go.id.

Prabowo menggarisbawahi kebijakan ini bukan semata urusan dagang, tapi bagian dari strategi untuk memangkas birokrasi yang bikin pengusaha ogah maju. Ia ingin tercipta ekosistem bisnis yang lebih luwes, agar dunia usaha bisa lebih mudah tumbuh dan menyerap tenaga kerja.

Menurut Prabowo, pengusaha jangan terus-menerus dicurigai cuma mau cari untung. “Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.

Dalam forum tersebut, Prabowo Subianto turut menyinggung soal kebijakan kuota impor daging. Ia menegaskan ke depan, siapa pun harus diberi kesempatan yang sama untuk mengimpor komoditas tersebut. Arahan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sebagai bentuk koreksi terhadap praktik penunjukan importir yang selama ini dianggap eksklusif.

Menurut Prabowo, selama ini skema kuota hanya menguntungkan segelintir perusahaan tertentu. Ia mengkritik praktik penunjukan langsung terhadap perusahaan-perusahaan tertentu yang mendapatkan hak eksklusif impor dan menyebut masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas untuk memilih produk yang terbaik di pasar terbuka.

Tak hanya soal kuota, Prabowo juga menyoroti persoalan klasik yang terus muncul di lapangan, yakni penyelundupan barang dan kendala teknis di sektor kepabeanan. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan cepat jika ditemukan pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan semangat pelayanan publik. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap masukan dari para pelaku usaha dan mendorong mereka untuk tidak ragu melaporkan apabila ada praktik lapangan yang menyimpang dari aturan.

“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” kata Prabowo.(*)