KABARBURSA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-Bun) mencatat sebanyak 8.563 hektare sawah mengalami puso atau gagal panen akibat bencana alam yang terjadi pada sejumlah kabupaten di provinsi itu.
Kepala DTPH-Bun Sulsel, Imran Jausi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merangkum data secara berkala hingga akhir Mei 2024 mengenai dampak banjir dan luapan air sungai yang mengakibatkan tanaman sawah puso lebih dari delapan ribu hektare.
Imran menyebut bahwa areal pertanaman sangat terdampak oleh banjir yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Pinrang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang, Bone, Sinjai, dan Bulukumba.
Bencana ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan luapan sungai. Berdasarkan data DPTH-Bun Sulsel, Kabupaten Wajo menjadi daerah dengan areal persawahan paling banyak terdampak puso, yakni sebanyak 3.027 hektare. Selanjutnya, Kabupaten Bone dengan luas sawah puso sebanyak 1.785 hektare, dan Kabupaten Luwu dengan luas sawah puso 1.077 hektare.
“Kementerian Pertanian sudah menyalurkan bantuan bersama sejumlah instansi terkait, namun namanya bencana, petani kita tentu kasihan karena harus kembali menanam ulang, padahal sebelumnya sisa menghitung pekan untuk panen,” ujar Imran.
Pemprov Sulsel mengestimasikan bahwa ribuan hektare sawah puso ini mengakibatkan kerugian budi daya padi senilai Rp89,37 miliar, dengan estimasi kehilangan produksi sebesar Rp280 miliar.
Kendati demikian, DPTH-Bun sudah menyiapkan langkah-langkah dalam memulihkan pertanian Sulsel pascabencana. Salah satunya adalah menghadirkan bantuan bibit dan benih dari Kementerian Pertanian (Kementan) seperti benih, jagung, padi, pupuk, alsintan, dan pompa.
“Pompa ini tentunya akan dimanfaatkan dengan baik untuk memanfaatkan permukaan sungai yang airnya masih bagus, tidak kering,” kata Imran.
Jika dicermati tahun lalu, banyak daerah aliran sungai yang belum mendapatkan irigasi perpompaan dengan baik. Ada air dekat lahan, namun tidak dirasakan manfaatnya oleh sawah-sawah tertentu.
“Inilah yang akan kita manfaatkan ke depan,” ujarnya.
Selain tanaman padi, lanjutnya, tanaman komoditas lain juga terdampak bencana alam di Sulsel seperti jagung, cabai, dan kedelai. Kerugian yang dialami oleh para petani sangat besar, dan upaya pemulihan memerlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Imran juga menyampaikan harapannya agar para petani tetap semangat dan terus bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi dampak bencana ini.
“Kami terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para petani, memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan agar bisa kembali bangkit dan memulihkan produksi mereka,” tambahnya.
Langkah-langkah pemulihan ini diharapkan dapat mempercepat proses revitalisasi lahan pertanian yang terdampak, sehingga produksi pangan di Sulawesi Selatan bisa kembali normal dan harga komoditas pertanian dapat stabil kembali.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan ini dan membangun ketahanan pertanian yang lebih baik di masa depan.
Pemkot Makassar Daftarkan 35.422 Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunjukkan komitmennya dalam membangun wilayahnya sebagai kota tangguh atau “resilient city” dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 35.422 pekerja rentan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Makassar, Andi Muhammad Yasir mengatakan, para pekerja rentan yang mendapat perlindungan berasal dari 15 kecamatan di Kota Makassar, dengan profesi seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga pedagang.
“Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang akan mendapatkan perlindungan dari dua program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” kata Andi Yasir.
Pekerja rentan yang dilindungi oleh Pemkot Makassar melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam kategori masyarakat dengan Kemiskinan Ekstrem dan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Mereka adalah pekerja yang hasil kerjanya belum bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.
Lanjut Andi Muhammad Yasir menjelaskan, saat ini pekerja rentan di sektor informal yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar telah mencapai 42 persen.
“Sebagai tindak lanjut atas visi dan misi Walikota Makassar, Bapak Danny Pomanto, beliau ingin menciptakan Kota Makassar sebagai kota yang tangguh. Salah satu cara mendukung visi dan misi tersebut adalah dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” ujar Yasir.
Pemkot Makassar menargetkan mencapai 100 persen coverage perlindungan bagi pekerja rentan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Saat ini, jumlah pekerja rentan yang terdata di Kota Makassar mencapai sekitar 77.000 orang. Launching kali ini merupakan tahap pertama dengan cakupan perlindungan mencapai 42 persen dari total pekerja rentan.
Yasir berharap perlindungan ini dapat memberikan ketenangan dalam bekerja dan kepastian hidup jika terjadi risiko kerja.
“BPJS Ketenagakerjaan seperti malaikat yang turun di Kota Makassar, dengan iuran yang sangat murah tetapi manfaat yang diterima sangat besar dan luar biasa. Kami sudah merasakan manfaat tersebut secara langsung,” tambahnya.
BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada Pemkot Makassar sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kepedulian mereka. Zainudin menjelaskan bahwa 35.422 pekerja rentan akan terlindungi, sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang operasionalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Zainudin menyebutkan bahwa negara maju memiliki sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik dengan keterlibatan seluruh pihak dalam mendukung program tersebut. Dia berharap Kota Makassar menjadi pionir dalam mengimplementasikan universal coverage program jaminan sosial ketenagakerjaan.