KABARBURSA.COM - Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Andre Permana mengungkapkan alasan PLTU batang masih tetap diberikan jaminan pendanaan. Hal itu karena PLTU tersebut sudah menggunakan teknologi mutakhir, yakni teknologi super kritikal. Sehingga dengan teknologi tersebut PLTU Batang bisa menekan jumlah emisi yang dikeluarkan.
"Artinya, secara emisi sangat diminimalkan untuk emisinya dan sejauh ini masih bisa dimonitor bagaimana impaknya terhadap lingkungan di sekitarnya masih dalam batas-batas yang sudah ada," katanya dalam media gathering di Bogor, dikutip Kamis 30 Mei 2024.
Namun, dia mengaku memang pihaknya menerima banyak masukan terkait penjaminan terhadap PLTU Batang. Dia pun menerima semua masukan yang diterima kemudian jadi bahan evaluasi terkait dampak PLTU Batang ke masyarakat.
"Memang, secara teknis sudah disiapkan dan ini yang juga kami evaluasi," terang dia.
Diketahui, PT PII masih memberikan jaminan pendanaan untuk proyek infrastruktur PLTU batu bara di Indonesia. Dari 52 proyek yang telah masuk dalam portofolio, terdapat dua PLTU yang mendapatkan jaminan dari PII. Di antaranya PLTU Batang dengan nilai proyek Rp67 triliun dan PLTU Timor senilai Rp3,7 triliun.
"Benar dari portofolio penjaminan PT PII ada menjamin satu proyek PLTU, dan itu proyek pertama kami sejak 2010, berlokasi di Batang, Jawa Tengah. Ini satu proyek jadi prioritas saat itu oleh pemerintah," tandas dia.
Energi Merusak Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengemukakan pendekatan inovatif yang diambil Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang merusak lingkungan, yaitu melalui pengembangan energi bersih berbasis hidrogen. Plt. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, membeberkan potensi besar energi hidrogen di Indonesia sebagai kunci untuk transisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
Dalam sebuah acara peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen di Senayan, Jakarta, Jisman mengutarakan Pengurangan proporsi PLTU dan penguatan energi terbarukan menjadi agenda krusial bagi kita.”Listrik merupakan kebutuhan kritikal saat ini dan memerlukan sumber energi yang lebih bersih dalam proses produksinya,” kata dia.
“Harapan kami terletak pada pengembangan hidrogen, terutama untuk area terpencil, serta inisiatif co-firing yang sedang kami rancang. Kami tidak akan seketika menutup PLTU, namun secara bertahap akan mengurangi porsi mereka dan menggeser fokus ke energi terbarukan,” lanjut Jisman.
Lebih jauh, beliau menegaskan peran hidrogen sebagai elemen penting dalam agenda transisi energi Indonesia, yang bertujuan untuk dekarbonisasi dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Indonesia, dengan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah dan beragam, dilihat sebagai pemain kunci dalam peta jalan dekarbonisasi global.
Pada hari yang sama, PT PLN (Persero) melalui entitas anaknya, PT PLN Indonesia Power, menginisiasi operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (HRS) di Senayan, Jakarta. Ini menandai langkah awal dari rencana ambisius untuk lebih mengintegrasikan hidrogen dalam matriks energi nasional.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan Inisiasi HRS ini menjadi tonggak awal bagi pengembangan proyek hidrogen selanjutnya di tanah air. Kami memanfaatkan teknologi hidrogen hijau dan sel bahan bakar, mendukung transformasi transportasi hijau, baik kendaraan listrik maupun sel bahan bakar.”Dengan komitmen ini, PLN menegaskan posisinya dalam mendukung transformasi energi hijau di Indonesia, memulai era baru transportasi dan produksi energi yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Program Penisun Dini
Program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih dalam tahap penyempurnaan oleh pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa usulan dari Asian Development Bank (ADB) telah disampaikan kepada Pemerintah.
“Dalam konteks ini, Kementerian ESDM telah menyerahkan hasil evaluasi yang telah dilakukan khususnya untuk PLTU Cirebon 1,” kata Dadan, dikutip 21 April 2024.
Dadan menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan studi lebih lanjut mengenai usulan yang ada dan menyesuaikannya dengan regulasi atau kebijakan yang berlaku. Namun, ia tidak merincikan lebih lanjut mengenai usulan-usulan tersebut.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani membahas kelanjutan kerja sama proyek uji coba pensiun dini PLTU batubara Cirebon-1 berkapasitas 1 x 660 Mega Watt (MW). Proyek tersebut direncanakan akan didanai oleh pihak ADB.
“Melalui kerja sama peluncuran Mekanisme Transisi Energi (ETM) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu, saat ini kita bekerja sama dalam uji coba pemensiunan dini salah satu pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 660 MW,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman Instagramnya @smindrawati, dikutip Minggu 21 April 2024.