KABARBURSA.COM - Pemerintah dan DPR RI tengah mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran program makan siang gratis bagi pelajar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program yang dibesut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini diklaim bisa meningkatkan gizi pelajar dan mendukung pendidikan dasar di Indonesia.
Namun, tantangan besar muncul terkait keterbatasan ruang fiskal dalam APBN. Pengamat ekonomi Salamudin Daeng menyampaikan pandangannya terkait dampak fiskal jika anggaran makan bergizi gratis yang diproyeksikan sebesar Rp240 hingga Rp450 triliun ini direalisasikan masuk ke dalam APBN 2025.
Menurut Salamudin, anggaran kebutuhan makan bergizi bagi pelajar jika menggunakan standar internasional nilainya sekitar USD3-4 Purchasing Power Parity (PPP) per anak per hari. Jika dirupiahkan, ini setara dengan Rp18-20 ribu per anak per hari, atau sekitar Rp6,5 juta per anak per tahun. Dengan jumlah 57 juta anak, total anggarannya mencapai sekitar Rp374 triliun.
Anggaran tersebut setara dengan sekitar 10,5 persen dari RAPBN 2025 yang saat ini tengah dibahas oleh DPR. Sebagai perbandingan, belanja negara pada tahun 2024 mencapai Rp3.325 triliun dengan pendapatan negara sebesar Rp2.802 triliun. Artinya ada defisit sebesar Rp523 triliun. Dengan asumsi tidak ada perubahan struktur belanja negara, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar kebutuhan makan bergizi gratis tersebut.
Salamudin mengungkapkan porsi dalam APBN Indonesia sangat terbatas untuk bisa menjalankan program andalan Prabowo-Gibran tersebut. “Ruang dalam APBN Indonesia sangat sempit untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis,” kata Salamudin kepada Kabar Bursa, Minggu, 16 Juni 2024.
Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia ini lantas mempertanyakan apakah APBN 2025 mampu menyediakan dana untuk program tersebut. Keraguan ini muncul jika berkaca pada alokasi APBN 2024 yang porsinya sudah cukup membuat mata terbelalak.
Menurut Salamudin, belanja pemerintah pusat tahun ini menelan angka Rp1.100 triliun, pemerintah daerah Rp857 triliun, anggaran pendidikan Rp665 triliun, anggaran kesehatan Rp187 triliun, serta subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp500 triliun.
“Pengeluaran dalam APBN ini yang sudah baku dan tidak dapat diubah lagi mencapai Rp3.309 triliun," jelas Salamudin.
Mengutip laman Kementerian Keuangan, belanja negara dalam APBN Tahun 2024 lebih besar dari yang disebutkan Salamudin, angkanya diperkirakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Alokasi terbesar ada pada belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun disusul transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.
Solusi Anggaran
Meski begitu, Salamudin meyakini terdapat banyak kemungkinan jika pemerintah bersedia melakukan berbagai terobosan. Terobosan tersebut antara lain meliputi refocusing anggaran, memangkas segala bentuk pemborosan, meningkatkan rasio penerimaan negara, dan melakukan penjadwalan ulang utang pemerintah.
Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan termasuk pemberantasan korupsi secara lebih keras, mengatasi kebocoran sumber daya alam, menerapkan rezim devisa yang lebih terkontrol, dan langkah-langkah lain untuk mengamankan keuangan negara.
“Semua langkah ini adalah untuk memperbesar pendapatan negara dan mengefektifkan belanja negara,” kata Salamudin.
Diketahui, pembahasan mengenai RAPBN 2025, termasuk anggaran untuk program makan siang gratis bagi pelajar, masih dalam tahap awal dan akan masuk ke pembahasan lebih rinci di panitia-panitia kerja (panja) DPR pekan depan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Netty Prasetiyani, mengatakan detail lengkap RAPBN 2025 akan lebih jelas setelah proses ini selesai.
Pembahasan ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Hingga kini, kementerian atau lembaga mana yang akan bertanggung jawab atas program ini masih dalam tahap pencarian. "Tampaknya sedang dicari K/L (kementerian/lembaga) mana yang pas," kata Netty kepada Kabar Bursa, Sabtu, 15 Juni 2024.
Beda Pendapat Defisit Anggaran
Adapun internal pemerintah saat ini masih belum satu suara dalam menyusun RAPBN 2025. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Rabu, 5 Juni 2024, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengusulkan agar defisit anggaran ditekan. Hal ini bertujuan agar pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantik Oktober mendatang memiliki lebih banyak ruang fiskal untuk memasukkan program-program baru melalui mekanisme APBN Perubahan.
"Kalau memang itu disepakati, defisit bisa lebih turun lagi 1,5-1,8 persen dari PDB supaya ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," demikian disampaikan Suharso di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta pimpinan dan anggota Komisi XI.
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani tak segera memberikan tanggapan terhadap usulan Bappenas. Dalam presentasinya, Sri Mulyani tetap menegaskan target defisit sesuai rencana awal, yaitu 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Di sisi lain, dalam rapat kerja pada Rabu, 5 Juni 2024, Banggar DPR bersama tiga menteri koordinator dari kabinet Presiden Joko Widodo, membahas alokasi anggaran untuk memberikan ruang kepada pemerintahan baru dalam menentukan prioritasnya. Rapat ini menegaskan bahwa meskipun program-program besar tetap diakomodasi, detail implementasinya masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut.
“Percayalah karena ini memang transisi, kami bersepakat dengan pemerintah untuk baseline, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada presiden terpilih nanti untuk melakukan berbagai upaya melaksanakan visi - misi. sebagaimana dulu di tahun 2015 dari Bapak SBY ke Bapak Jokowi juga mengalami masa transisi yang sama” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.