KABARBURSA.COM - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa sebanyak 61,26 persen perusahaan masih kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit dari perbankan atau lembaga keuangan. Data ini didasarkan pada hasil survei Roadmap Perekonomian Apindo 2024-2029 yang melibatkan lebih dari 2.000 responden perusahaan.
"Berdasarkan hasil survei, 61,26 persen pengusaha menilai akses pinjaman untuk keperluan bisnis tidak mudah," ujarnya dalam webinar Pertumbuhan Kredit di Tengah Ancaman Risiko Global pada Selasa, 25 Juni 2024.
Shinta menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, 48,35 persen perusahaan tidak pernah mengajukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Sementara itu, 30,17 persen perusahaan sedang melakukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dan 21,48 persen perusahaan pernah mengajukan pinjaman dari bank.
Menurut survei Apindo, mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. "UMKM mendominasi angka yang tidak pernah mengajukan pinjaman ke bank, berbeda dengan perusahaan skala besar yang banyak tengah mengajukan pinjaman," jelas Shinta.
Selain itu, Shinta juga menjabarkan bahwa 95,02 persen perusahaan mengandalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri. Pendanaan ini berasal dari modal pemilik dengan persentase 49,35 persen berdasarkan hasil survei Roadmap Perekonomian Apindo 2024-2029, diikuti oleh perbankan dengan porsi 39,63 persen, dari pasar modal sebesar 4,25 persen, dari peer to peer lending dengan 1,44 persen, dan 5,33 persen dari lainnya.
Untuk perusahaan skala besar, mayoritas sumber pembiayaan berasal dari pinjaman perbankan dengan persentase 60,99 persen, sementara dari modal pemilik sebesar 49,35 persen dan sisanya dari pasar modal. Namun, perusahaan skala kecil banyak bergantung pada modal pemilik dengan porsi 56,60 persen, dari pinjaman perbankan sebanyak 34,16 persen dan lainnya.
Shinta juga berpendapat bahwa pemberian kredit sebaiknya difokuskan pada sektor padat karya seperti pertanian, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. "Pertumbuhan kredit di sektor padat karya ini masih lemah. Sehingga, perlu didorong dengan memberikan insentif khusus agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap," pungkasnya.
Peta Perekonomian Apindo
Apindo telah menyiapkan sebuah peta perekonomian yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi pada periode berikutnya. Pedoman ini mengandung masukan dari pelaku usaha di berbagai sektor maupun lintas sektoral terkait kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah.
Dengan melibatkan beragam perspektif dan pengalaman dari pelaku usaha, pedoman ini diharapkan dapat memberikan arahan yang kuat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan upaya Apindo untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan melibatkan stakeholders utama dan memperkuat kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen Apindo dalam menciptakan sinergi antara berbagai sektor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami juga memasukkan dialog bersama, jadi berbentuk ekonomi pemerintahan mendatang, kita coba lebih untuk memenuhi pandangan yang ada di lapangan, jadi ini mungkin bagian dari kontribusi pelaku usaha,” ucap Shinta di rumah dinas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Jakarta, Rabu 10 April 2024.
Dia menerangkan, dengan semangat keberlanjutan yang akan dijalankan oleh pemerintahan rezim berikutnya, maka harus dipilih pejabat negara yang sesuai dengan visi misi kepala negara. Tentunya calon kepala negara terpilih akan memilih sesuai dengan kebutuhan di pos kementerian yang diselaraskan dengan kemampuan pejabat. Dunia usaha siap mendukung pejabat terkait agar bisa bersinergi bersama untuk menopang perekonomian negara.
“Regenerasi memang itu baik, cuma memang ada orang-orang tertentu yang dianggap Pak Prabowo penting, untuk bisa masuk ke dalam kabinet. Saya rasa yang penting ini adalah masukan-masukan untuk kementeriannya, jadi kalau pemimpin pastilah mau yang terbaik,” tutur Shinta.
Mengenai calon menteri di pemerintahan berikutnya Shinta menyarankan agar pemimpin negara berikutnya benar-benar memilih menteri berdasarkan kemampuan dan kapabilitas di bidang yang ditangani. “Sebenarnya itu hak prerogatif presiden, tentu saja kami selalu melihat dari profesionalisme, kinerja. Pastinya presiden yang akan datang juga sudah memiliki orang-orang terbaiknya untuk dicalonkan,” terang dia.
Lebih lanjut, Shinta menekankan pentingnya integritas dan kompetensi dalam penunjukan pejabat pemerintahan, terutama dalam konteks menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks. Dia berharap pemimpin negara mendatang dapat menyusun kabinet yang mampu bekerja secara efisien dan efektif dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan.
“Dengan tantangan ekonomi yang terus berkembang, kita membutuhkan para pemimpin yang tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusi strategi-strategi yang inovatif dan berorientasi pada hasil,” tambah Shinta. “Kami di Apindo siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, dengan menyediakan dukungan dan wawasan yang diperlukan untuk keberhasilan kebijakan ekonomi.”
Selain itu, Shinta mengungkapkan bahwa Apindo berkomitmen untuk terus melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah, serta memfasilitasi komunikasi yang efektif antara sektor publik dan swasta. Hal ini, menurutnya, akan memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil tidak hanya relevan dan tepat sasaran, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. (*)