KABARBURSA.COM - Kementerian ATR/BPN mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp7,58 triliun untuk tahun 2024.
Menurut Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN tahun 2024 sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
Pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Menteri AHY menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga target prioritas Kementerian ATR/BPN dengan optimal.
Rancangan tersebut memfokuskan pada digitalisasi data pertanahan, percepatan pemenuhan Peta Panjang Batas Kawasan Hutan, percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), manajemen aset lahan dalam reforma agraria, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan pengelolaan pemanfaatan tanah dan ruang.
Lebih lanjut, terdapat juga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, percepatan Rencana Tata Ruang tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menteri AHY menjelaskan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kementerian ATR/BPN telah mengkoordinasikan dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp675,89 miliar.
Permintaan penambahan anggaran ini didukung oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang menegaskan perlunya Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan kinerja agar program strategis dapat tercapai secara optimal.
Menteri AHY juga menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan anggaran dan fisik Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 mencapai 97,56persen dari alokasi yang diberikan, dengan puncaknya adalah realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 96,24persen.
Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan total tanah terdaftar sebesar 126 juta bidang atau mencapai 100persen, yang akan memberikan Economic Value Added (EVA) kepada negara dan masyarakat.
Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 111 juta bidang tanah, dengan 90,9 juta bidang tanah sudah bersertipikat.
Selain itu, realisasi program lainnya seperti Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peta Tematik Pertanahan dan Ruang, Data Tanah Ulayat, Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), SK Redistribusi, Akses Reform, Peta Zona Nilai Tanah, serta Penanganan Sengketa, Perkara, Konflik dan Kejahatan Pertanahan juga mencapai angka signifikan.