KABARBURSA.COM - Pemerintah berencana akan membuka 20 juta hektare lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, masyarakat, dan keseimbangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Johan Rosihan menegaskan bahwa membuka hutan cadangan dalam skala besar dapat mengancam ekosistem dan biodiversitas.
“Hutan memegang peran penting dalam menyerap karbon, menjaga siklus air, dan menjadi habitat bagi berbagai spesies. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai dampak lingkungan jangka panjang sebelum kebijakan ini diimplementasikan,” ujar Johan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu, 5 Januari 2024.
Adapun Johan memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan energi melalui pengembangan tanaman seperti padi gogo dan pohon aren untuk bioetanol.
Namun, Johan mengingatkan bahwa upaya tersebut harus dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan ketergantungan pada sistem yang tidak berkelanjutan.
Lanjutnya, Johan juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain, seperti optimalisasi lahan yang sudah ada atau rehabilitasi lahan kritis, tanpa perlu membuka kawasan hutan baru.
“Pendekatan ini lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam setiap tahapan kebijakan ini.
“Pemanfaatan lahan harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan memberikan manfaat langsung bagi mereka. Tanpa pelibatan yang memadai, kebijakan ini berisiko memicu konflik sosial,” ujar Johan.
Johan menyatakan bahwa meskipun rencana penanaman padi gogo dan pohon aren merupakan langkah inovatif, keberhasilannya bergantung pada dukungan teknologi pertanian, pelatihan bagi petani, serta ketersediaan sumber daya seperti air dan pupuk.
“Pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung program ini,” imbuhnya.
Sebagai solusi, Johan mengusulkan beberapa rekomendasi. Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan ahli lingkungan, akademisi, masyarakat adat, dan LSM dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini.
Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari kebijakan ini. Johan juga mendorong kebijakan yang lebih menekankan pada pengelolaan hutan berkelanjutan daripada membuka lahan baru.
“Langkah ini memang menjanjikan peluang besar untuk ketahanan pangan dan energi, tetapi jika salah kelola, dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan,” pungkas Johan.
Target Swasembada Pangan
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk mencapai swasembada pangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya dan Presiden Prabowo membahas soal langkah-langkah strategis menuju kemandirian pangan. Diketahui, Prabowo telah menetapkan target swasembada pangan ini agar terealisasi pada tahun 2028 atau 2029.
“Saya telah menyampaikan program-program yang harus diselesaikan kepada Presiden. Insya Allah, dengan sinergi dan usaha bersama, target swasembada pangan 2028-2029 dapat kita capai,” ungkap Zulkifli.
Terkait persoalan anggaran, Zulkifli menyebutkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk melaporkan kebutuhan anggaran untuk swasembada pangan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Diketahui, dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden ke-8 di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto, menekankan target optimisnya di sektor pertanian dan energi. Dia mengaku telah mencanangkan program untuk membuat Indonesia segera swasembada pangan dan energi dalam waktu dekat.
“Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli,” kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI.
Agar dapat merealisasikan swasembada pangan di Indonesia, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI ini mengaku telah mempelajari masalah pangan bersama dengan sejumlah pakar. Ia pun optimistis jika Indonesia akan mampu mencapai ketahanan pangan dalam waktu 4-5 tahun lagi.
Selain menginginkan swasembada pangan dapat terjadi dalam waktu dekat, Prabowo juga menekankan pentingnya Indonesia menjadi negara yang mampu swasembada energi karena pertimbangan masalah geopolitik.
Oleh karena itu, ia meminta agar Indonesia siap dengan kemungkinan perang yang terjadi di mana-mana dan berpengaruh ke sektor ekonomi. Ia juga menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan berfokus mencapai swasembada energi.(*)