Basuki: Masyarakat Gaduh Soal Tapera Hidup Lagi Susah

KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menilai kegadungan publik terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disebabkan karena berkaitan dengan kepercayaan dan situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

Selain itu, dia menilai ada isu lainnya yang membuat masyarakat semakin hilang kepercayaannya terhadap pemerintah, di antaranya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang batal dilakukan tahun ini sampai kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero).

"Karena itu tadi ada trust itu, ada UKT, Asuransi ABRI jadi kepercayaan dan memang kehidupan masyarakat sekarang lagi susah," jelas dia di kantornya, Jumat, 7 Juni 2024.

Dia pun meyakinkan masyarakat bahwa anggaran dana program Tapera akan berfungsi sebagai tabungan, tidak akan digunakan untuk proyek infrastruktur yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

"Kalau saya tidak, nggak ada itu, karena tabungan Tapera itu oleh BP Tapera sendiri terpisah dari anggaran PUPR. Ini memang soal trust ya, tapi kalo infrastruktur apalagi yang dibangun PUPR pasti tidak," jelas dia

Dia pun memastikan bahwa pelaksanaan iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak diundur. Artinya tetap sesuai bedasarkan  ketentuan yang ada, yakni dilaksanakan pada 2027.

"Bukan, memang diberlakukan 2027, bukan sekarang," kata Basuki.

Pasalnya, Basuki mengatakan bahwa Undang-Undang No 4 Tahun 2016 yang menjadi dasar dari program Tapera sejatinya merupakan inisiatif DPR. Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa ada banyak kementerian yang dilibatkan dalam perumusan PP 21 Tahun 2024.

"Kalo ditanya sikap pemerintah saya enggak bisa jawab karena pemerintah, kan, banyak. Undang-undangnya inisiatif DPR, ini adalah PP. kecuali kalau itu Permen PUPR saya bisa jawab, tapi kalau ditanya sikap pemerintah mohon maaf saya enggak berhak jawab khususnya," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku tidak menyangka dengan reaksi publik atas rencana pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Dengan kemarahan ini (terhadap program Tapera) saya pikir saya menyesal betul, gak ngelegewa (menyangka),” kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis 6 Juni 2024.

Dia mengatakan dirinya menyesal dan tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tapera apabila memang dinilai belum siap. “Kalo memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa?,” tambah dia.

Dia pun mengatakan agar program tapera bisa terealisasikan sesuai dengan undang-undang (UU) yakni pada tahun 2027, kini pihaknya bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah fokus untuk memupuk kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada program tapera.

“Sebetulnya itu dari 2016 UU nya. Kemudian, kami dgn bu menkeu agar dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust, sehingga kita undur ini sampai 2027,” jelasnya.

Kendati demikian, apabila implementasi Tapera ini tidak gemting untuk dilakukan, Basuki secara tersirat mengatakan bakal menunda penerapan program tersebut. Dia mengatakan telah Sri Mulyani untuk dapat menunda implementasi Tapera.

“Apalagi kalau misalnya DPR ketua MPR itu diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut,” tegasnya.

Di samping itu, Basuki juga menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Pasalnya, pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai telah cukup optimal. Basuki menjelaskan, sejak FLPP diguyurkan pada 2010 total APBN yang telah dikucurkan mencapai Rp105 triliun. 

“Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun,” ujarnya. (Yub/*)