KABARBURSA.COM - Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka ingin Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah resolusi yang mendukung proposal yang diuraikan oleh Presiden Joe Biden untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, di Jalur Gaza.
Mereka mengedarkan rancangan teks satu halaman, yang dilihat Reuters, kepada dewan yang beranggotakan 15 negara itu. Sebuah resolusi membutuhkan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Inggris, China atau Rusia untuk meloloskannya.
Rancangan resolusi tersebut meminta Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut dan "sepenuhnya dan menerapkan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat."
Rancangan tersebut juga "menekankan pentingnya kedua belah pihak untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kesepakatan yang telah disepakati, dengan tujuan untuk mewujudkan penghentian permusuhan secara permanen."
Usulan AS tersebut muncul seminggu setelah Aljazair mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas, dan pada intinya memerintahkan Israel untuk "segera menghentikan serangan militernya" di Rafah.
Biden memaparkan apa yang ia gambarkan sebagai proposal tiga tahap Israel untuk gencatan senjata di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel, dengan mengatakan "sudah waktunya perang ini diakhiri" dan memenangkan reaksi awal yang positif dari Hamas.
"Banyak pemimpin dan pemerintah, termasuk di kawasan ini, telah mendukung rencana ini dan kami menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk bergabung dengan mereka dalam menyerukan implementasi kesepakatan ini," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sebuah pernyataan.
Ia mendesak para anggota dewan untuk mengadopsi resolusi tersebut. "Kita harus berbicara dengan satu suara untuk mendukung kesepakatan ini," katanya.
Para pemimpin negara-negara demokrasi besar G7 mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka "sepenuhnya mendukung dan akan berdiri di belakang kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang komprehensif". Para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir mengatakan bahwa penting untuk "berunding secara serius dan positif."
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan kelompok Palestina harus menerima perjanjian gencatan senjata yang diajukan oleh Biden. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut "hampir identik" dengan proposal yang diterimanya beberapa minggu lalu.
"Dunia harus tahu, rakyat Palestina harus tahu bahwa satu-satunya hal yang menghalangi gencatan senjata saat ini adalah Hamas," kata Miller kepada wartawan.
Pada hari Jumat, Netanyahu sempat mengatakan proposal AS akan "memungkinkan Israel untuk melanjutkan perang sampai semua tujuannya tercapai". Ia sesumbar ini "termasuk penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas".
Isyaratanya ini dinilai analis menunjukkan bahwa rencana tersebut tidak akan menghasilkan gencatan senjata yang bertahan lama.
Terlebih lagi, Israel menolak proposal yang disetujui Hamas yang dirujuk oleh Miller.
Sementara itu dalam wawancara berbeda Miller mengarakan kesepakatan gencatan senjata Biden adalah "proposal Israel". Ia mengatakan kesepakatan diajukan pemerintah Israel.
"Tentu saja, ini adalah proposal yang mereka kembangkan melalui konsultasi dengan Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir- tiga negara yang memainkan peran mediasi selama proses ini," kata Miller.
"Tetapi ini pada akhirnya merupakan usulan Israel dalam kaitannya dengan pendiriannya. Itu telah diserahkan ke Hamas pada Kamis malam," ujarnya lagi.
Presiden Israel, Isaac Herzog, mengungkapkan dukungannya terhadap rencana gencatan senjata tiga tahap di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel. Hal tersebut ia uraikan melalui media sosial X pribadinya pada Minggu, 2 Juni 2024.
“Dalam konteks proposal kesepakatan Biden, saya telah memberi tahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa saya akan memberikan dukungan penuh untuk kesepakatan (gencatan senjata) yang akan menghasilkan pembebasan para sandera Israel,” katanya.
Lebih jauh Herzog menegaskan bahwa, sesuai dengan tradisi Yahudi yang sakral, tidak ada kewajiban yang lebih penting daripada menebus tawanan, terutama ketika berkaitan dengan warga Israel yang tidak dapat dilindungi oleh Israel. “Kewajiban kita adalah memulangkan mereka dalam kerangka kesepakatan yang menjaga kepentingan keamanan Israel," ujarnya.
120.000 Warga Israel Penjajah Demo Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengumumkan usulan gencatan senjata untuk menangani konflik Israel penjajah dengan Palestina.
Warga Israel penjajah pun mendesak Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu untuk menyetujui usulan Joe Biden dan membebaskan para sandera. Belum lama ini, 120.000 warga melancarkan aksi unjuk rasa di Tel Aviv. Jika nantinya Israel penjajah menyetujui usulan tersebut, maka Hamas harus membebaskan warga Israel yang disandera sejak 7 Oktober 2023.
Hal itu dinilai sebagai imbalan atas penarikan bertahap pasukan Israel dari daerah kantong Gaza yang terkepung. Tak hanya soal usulan Joe Biden, pengunjuk rasa juga gencar mendesak Benjamin Netanyahu agar undur diri.
Dalam unjuk rasa tersebut, bentrokan antara masyarakat dan polisi pun tak bisa terhindarkan “Dua orang dilaporkan ditangkap dan 14 orang terluka ketika polisi menggunakan meriam suara untuk membubarkan massa,” kata keterangan dalam media Sky News, dikutip Senin, 3 Juni 2024
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.