Pengamat infrastruktur dari Universitas Andalas Padang, Akhmad Suraji, menekankan peran positif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur dalam memperluas dan memeratakan pembangunan di Indonesia, termasuk di wilayah terluar, terpencil, dan terbelakang.
BUMN Infrastruktur seperti PLN, Jasa Marga, Pertamina, Pelindo, dan KAI disebutnya sebagai pilar ekonomi negara yang membuka kegiatan pengembangan investasi infrastruktur.
Akhmad Suraji menambahkan bahwa BUMN Infrastruktur berperan sebagai investor yang membangun infrastruktur sebagai aset fisik beserta layanannya.
Perannya tidak hanya memberikan deviden bagi negara, tetapi juga memperkuat kebijakan afirmasi melalui public service obligation (PSO) untuk masyarakat di wilayah terluar, terpencil, dan terbelakang. Selain itu, BUMN Infrastruktur dapat menjadi pusat inovasi bisnis dan teknologi di bidang infrastruktur, khususnya di sektor yang memerlukan intervensi pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dalam konteks penyelesaian proyek-proyek strategis, Kementerian BUMN telah mencapai 90 persen penyelesaian dan menargetkan sisanya selesai sebelum akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN Erick Thohir menekankan bahwa dukungan BUMN terhadap program strategis diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah.
Strategic Delivery Unit (SDU) dibentuk untuk mempercepat penyelesaian proyek BUMN, dan PSN didesain dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.