KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha empat BPR yaitu BOR Madani Karya Mulia, BPR Pasar Bakti, Purworejo, dan BPR Cash pada Februari 2024.
Pencabutan ini sebagai upaya penegakan hukum dan perlindungan konsumen di sektor perbankan.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae menerangkan dalam waktu terdekat OJK juga akan meluncurkan roadmap BPR yang bertujuan agat BPR mampu berdaya saing melalui ekspansi kredit UMKM.
Selain itu, dalam mendukung keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari Indonesian Banking Road to Net Zero Emission (NZE).
OJK meluncurkan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) 2024. Hal ini sebagai bentuk dorongan OJK terhadap pemenuhan target nol bersih emisi karbon pada 2060 di Indonesia.
“CRMS tersebut bertujuan bagi industri bank untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim,” ungkap Dian Ediana Rae dalam RDK OJK, Senin, 4 Maret 2024.
Sebelumnya dalam mendorong konsolidasi dan penguatan sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR), OJK mulai memperlihatkan hasilnya. Dalam tahun 2023, tercatat penurunan sebanyak 33 BPR.
Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penggabungan atau peleburan antara BPR, atau dalam satu grup kepemilikan guna memperkuat permodalan.
Dari segi lainya, Industri perbankan tercatat masih melanjutkan tren pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan double digit di awal tahun 2024 sebesar 11,83 persen yoy. Sementara itu, Desember 2023 hanya sebesar 10,30 persen.
Dengan kualitas kredit atau NPL sebesar 0,79persen dibandingkan Desember lalu 0,71 persen dan NPL growth sebesar 2,35 persen.
Seiring dengan pulihnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kredit restrukturirasi COVID-19 juga melanjutkan tren penurunan menjadi Rp251,21 triliun dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar Rp365,78 triliun atau turun Rp14,57 triliun. (nia/adi)