Logo
>

DPD RI Sambangi BI Jateng, Tanya Soal Inflansi

Ditulis oleh KabarBursa.com
DPD RI Sambangi BI Jateng, Tanya Soal Inflansi

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Komite IV DPD RI mengadakan kunjungan kerja untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dengan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait pemberdayaan UMKM guna menekan inflasi di Provinsi Jawa Tengah.

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra, berharap pertemuan ini dapat menjadi ajang pertukaran ide tentang program pemberdayaan UMKM untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diukur dari inflasi dan nilai tukar.

    "Dalam kegiatan ini, diharapkan kita bisa saling berbagi atau bertukar pikiran mengenai program pemberdayaan UMKM di daerah terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diukur dari inflasi dan nilai tukar," ujar Rahmat, Rabu, 22 Mei 2024.

    Senator DPD RI daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah, Casytha A. Kathmandu, mengatakan bahwa dengan 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki masalah berbeda-beda, pertemuan ini diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif tentang upaya dan peran Bank Indonesia dalam membina dan memberdayakan UMKM, serta kendala dan tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah.

    "Diperlukan sinergi dari semua pihak, baik swasta, pemerintah, termasuk BI, untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung demi kemajuan UMKM, khususnya di Provinsi Jawa Tengah," katanya.

    Ketua Komite IV, Amang Syafrudin, menambahkan bahwa Komite IV hadir untuk memahami lebih dalam berbagai permasalahan terkait penanganan inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan dampaknya terhadap pertumbuhan serta perkembangan UMKM.

    "UMKM menyumbang signifikan terhadap perekonomian, dengan iklim usaha di Provinsi Jawa Tengah yang cukup baik. Provinsi ini memiliki sekitar 4,2 juta UMKM, dengan 180.000 UMKM binaan yang menyerap 1.337.156 tenaga kerja, menghasilkan aset senilai Rp 38,995 triliun dan omzet lebih dari Rp 68 triliun," jelasnya.

    Sementara itu, denator DPD RI lainnya, Amang Syafrudin, berharap pemberdayaan UMKM tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga mencakup pembangunan ekosistem yang komprehensif, termasuk kemudahan berusaha, pelatihan, pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang lebih luas dan berkesinambungan.

    Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, mengatakan bahwa kunjungan advokasi ini merupakan bagian dari kerja Komite IV DPD RI sebelum menyusun program tindak lanjut kinerja sebelum masa sidang berikutnya.

    Ia menambahkan bahwa pimpinan mengumpulkan informasi di beberapa titik di provinsi sebelum bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia.

    Ia juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah Bank Indonesia memiliki program khusus terkait pemberdayaan UMKM dan apakah program tersebut sudah tersosialisasi dengan baik kepada para pelaku UMKM.

    "Hal ini yang ingin kita gali dan ketahui sehingga Komite IV merasa perlu untuk melakukan Rapat Kerja dengan BI Perwakilan Jawa Tengah hari ini," ujarnya.

    Kepala BI perwakilan Jateng, Rahmat Dwi Saputra melanjutkan, bahwa pentingnya permodalan untuk meningkatkan kapasitas, serta penguatan kelembagaan.

    "Inflasi dilihat dari sisi hulu dan hilir. Bank Indonesia membina UMKM agar dapat bersaing dengan meningkatkan kluster pangan melalui aspek kelembagaan dan konsumsi rumah tangga masyarakat," katanya.

    Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menurunkan inflasi di Kota Semarang yang awalnya mencapai 36 persen.

    "Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan sosialisasi terkait pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah," pungkasnya.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    KabarBursa.com

    Redaksi