KABARBURSA.COM - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian berharap pemerintah memperbanyak lapangan kerja di sektor formal.
Pernyataan tersebut diungkapkan Eliza saat dimintai tanggapan tentang cara pemerintah menekan angka pengangguran di Indonesia.
Dia mengatakan mayoritas para pekerja saat ini mencari nafkah di sektor informal. Padahal menurut dia, seharusnya lapangan kerja lebih banyak ke sektor formal.
"Tren pengangguran cenderung turun, tapi terserapnya ke informal, bukan sektor formal. Penciptaan lapangan kerja semestinya lebih banyak ke sektor formal," ujar Eliza kepada Kabar Bursa, Sabtu 11 Mei 2024.
Hal itu diungkapkan Eliza bukan tanpa alasan. Ia menilai bekerja di sektor informal kurang memadai untuk jaminan kesehatan, keselamatan, hingga kesejahteraan.
Lebih lanjut dia membeberkan, proporsi tenaga kerja sektor formal pada Februari 2024 mencapai 59,17 persen. Adapun sebelum pandemi Covid-19, proporsi tenaga kerja di sektor ini hanya 57 persen.
Dengan kondisi tersebut, Elzia pun berharap pemerintah harus fokus lagi dalam menciptakan lapangan kerja di sektor formal.
"Pemerintah harus lebih banyak menciptakan lapangan kerja di sektor formal," katanya.
Sektor Informal Ketenagakerjaan
Perlu diketahui, sektor informal adalah pekerjaan yang kegiatannya tidak terdaftar dalam pemerintahan. Beberapa pekerjaan di sektor ini adalah seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, hingga sopir angkot.
Sementara sektor formal adalah pekerjaan atau perusahaan yang sudah mendapat izin dari pemerintah. Sejumlah pekerjaan yang mencakup sektor ini di antaranya guru, dokter, pegawai negeri sipil, hingga karyawan yang mempunyai kontrak berdasarkan peraturan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Eliza menyebut realisasi investasi yang baik, tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Sebab, lanjut dia, investasinya banyak di sektor padat modal seperti industri logam dasar, pertambangan, dan petrokimia.
"Semestinya, pemerintah mendatangkan investasi yang padat karya juga dan dapat bersaing secara global," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan angka pengangguran tersebut mengalami penurunan sebesar 9,89 persen jika dibandingkan dengan Februari 2023.
Dia mengungkapkan, per Februari 2024 terdapat 214 juta penduduk usia kerja. Jumlah ini meningkat sebanyak 2,41 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2023.
Usia kerja tersebut di antaranya adalah angkatan kerja mencapai 149,38 juta orang, bertambah 2,76 juta orang atau tumbuh sebesar 1,88 persen.
Sementara bukan angkatan kerja mencapai 64,62 juta orang, lebih rendah sekitar 0,35 juta orang turun sebesar 0,54 persen.
Dengan demikian, Amalia merinci jumlah penduduk yang bekerja saat ini mencapai 142,18 juta orang, bertambah sebanyak 3,55 juta orang atau naik sebesar 2,56 persen dibanding Februari 2023.
Dorong Sektor Manufaktur
Kementerian Perindustrian menyatakan siap menggulirkan insentif restrukturisasi mesin dan peralatan produksi bagi industri makanan dan minuman (mamin) guna meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap devisa negara.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan supaya program tersebut berjalan optimal, pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan 100 pelaku industri, serta asosiasi di sektor mamin.
"Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari seluruh stakeholders atas rancangan kebijakan program restrukturisasi mesin dan peralatan sektor industri makanan dan minuman,” ujarnya.
Menurut dia pemberian program restrukturisasi mesin ke sektor mamin merupakan upaya perluasan yang diambil oleh pihaknya, hal ini karena program yang sebelumnya diterapkan di industri pengolahan kayu dan furnitur itu ternyata memberikan dampak yang besar dalam peningkatan daya saing, serta pendapatan sektoral.
Ia menjelaskan sejak tahun 2022, sebanyak 24 perusahaan pengolahan kayu dan furnitur telah mengikuti program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi ini. Jumlah itu terdiri dari sembilan perusahaan pada tahun 2022 dan 15 perusahaan di tahun 2023, dengan total anggaran mencapai Rp10 miliar.
"Berdasarkan laporan perusahaan penerima dana program restrukturisasi tahun 2022, program ini telah berdampak terhadap peningkatan efisiensi perusahaan sebesar 10-30 persen, mutu produk 10-30 persen, dan produktivitas perusahaan 20-30 persen,” kata dia.
Restrukturisasi Produksi Industri
Oleh karenanya berdasarkan capaian yang dihasilkan program ini di sektor lain, Kemenperin memutuskan untuk memperluas cakupan restrukturisasi mesin dan peralatan produksi ke industri mamin.
Sebelumnya Kemenperin menyatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar pada 2024 untuk melaksanakan program restrukturisasi mesin atau peralatan di industri makanan dan minuman (mamin) guna meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi.
Nantinya mekanisme pembagian manfaat ini diberikan dengan sistem reimburse atau penggantian uang oleh pemerintah kepada pelaku industri di sektor mamin.